Komisi III DPR Dorong Dua Badan dalam RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR mendorong pemisahan badan pengelola dan pengawas dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah konflik kepentingan.

Komisi III DPR mendorong dua badan khusus dalam RUU Perampasan Aset, badan pengelola dan badan pengawas, untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Usulan disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan BeritaParlemen.
Menurut laporan BeritaParlemen, pemisahan pengelola dari aparat penegak hukum dinilai penting agar penegak hukum tidak sekaligus mengelola aset hasil rampasan. Habiburokhman menyebut hal itu untuk menghindari benturan kepentingan. “Jadi ada conflict of interest,” ujarnya. Komisi III juga mengusulkan badan pengawas mandiri untuk mencegah perampasan aset menjadi alat penindasan atau pemerasan.
Mengapa Pengelola dan Pengawas Dipisahkan
Dalam tata kelola aset rampasan, pemisahan fungsi adalah prinsip dasar. Aparat yang menangani perkara biasanya berkepentingan membuktikan ada aset yang dapat dirampas, sementara lembaga pengelola berkepentingan menjaga nilai aset agar tetap bernilai sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dua peran itu melekat pada satu instansi, muncul insentif untuk mengejar target perampasan, bukan keadilan. Pengelola yang profesional juga perlu memiliki standar nilai pasar, prosedur penyimpanan, dan mekanisme penjualan yang transparan.
RUU Perampasan Aset secara umum dirancang untuk memulihkan kerugian negara dan memutus mata rantai ekonomi kejahatan. Karena itu, aset yang disita perlu dikelola, dipelihara, dijual, atau dikembalikan sesuai putusan pengadilan. Tanpa pengelola khusus, aset seperti kendaraan, properti, atau barang bergerak dapat rusak, hilang, atau nilainya turun. Tanpa pengawas, kewenangan yang besar itu dapat disalahgunakan. Pengelolaan yang buruk juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum, terutama ketika perkara melibatkan orang kaya atau pejabat. Di sisi lain, aset yang terlalu lama menganggur dapat menjadi beban biaya penyimpanan dan perawatan.
Model pengawasan juga menjadi perhatian dalam perancangan lembaga negara. Di Indonesia, mekanisme pengangkatan pejabat publik sering melibatkan eksekutif dan legislatif agar ada saling kontrol. Pola itu dipakai pada sejumlah lembaga yang menangani fungsi sensitif, mulai dari pemilihan umum hingga pengawasan perilaku hakim. Prinsipnya, kewenangan yang menyentuh hak milik warga tidak boleh dijalankan satu pintu tanpa akuntabilitas. Dengan begitu, publik dapat menilai apakah lembaga tersebut bekerja untuk kepentingan hukum atau kepentingan politik. Independensi tidak berarti lembaga itu kebal pengawasan; ia harus tetap bertanggung jawab kepada publik dan tunduk pada audit.
Namun, desain kelembagaan saja tidak cukup. Aturan turunan, audit berkala, pelaporan publik, serta jalur keberatan bagi pihak yang merasa terdampak perlu dibangun. Dalam perkara pidana, asas praduga tak bersalah tetap berlaku sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga pengelolaan aset harus dibedakan dari penghukuman. Ketentuan itu penting agar pihak yang belum terbukti bersalah tidak kehilangan hak secara sepihak. Pengadilan juga perlu diberi ruang menilai apakah penyitaan dan perampasan dilakukan sesuai prosedur.
Dampaknya bagi Kepastian Hukum Publik
Bagi publik, usulan dua badan ini menyentuh soal kepastian hukum. Perampasan aset dapat memengaruhi hak milik seseorang, rumah tangga, atau badan usaha. Jika tata kelolanya rapi, masyarakat punya pegangan bahwa aset tidak akan dikelola sembarangan, sementara negara tetap dapat memulihkan kerugian akibat tindak pidana. Kepastian seperti ini penting karena hukum tidak boleh hanya mengejar pemulihan kerugian, tetapi juga melindungi hak pihak yang belum terbukti bersalah.
Dampaknya juga terasa pada biaya penegakan hukum. Aset yang terurus dapat dikembalikan ke negara atau dijual untuk menutup kerugian, tetapi aset yang rusak justru menambah pengeluaran negara. Karena itu, aturan teknis soal penyimpanan, penilaian, dan penjualan perlu diawasi agar tidak menjadi celah korupsi baru. Efisiensi pengelolaan aset pada akhirnya berkaitan dengan penerimaan negara.
Yang perlu dicermati ke depan adalah uji publik, masa transisi, dan mekanisme keberatan. Pembahasan di DPR harus memastikan definisi aset, batas kewenangan, serta sanksi bagi penyalahgunaan tertulis jelas. Tanpa itu, lembaga pengelola dan pengawas hanya akan menjadi struktur baru tanpa perlindungan nyata bagi warga.



