Mahfud MD dan Titi Anggraini Ingatkan Tenggat Cawapres
Mahfud MD dan Titi Anggraini mengingatkan tenggat pengajuan cawapres ke MPR adalah 14 hari kerja, bukan hari kalender.

Menurut laporan SINDOnews, Mahfud MD dan Titi Anggraini mengingatkan Presiden Prabowo Subianto serta MPR RI bahwa tenggat pengajuan calon wakil presiden adalah 14 hari kerja sebelum Sidang Paripurna MPR, bukan 14 hari kalender, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Mahfud, yang dikutip dari akun X @mohmahfudmd, menyatakan jika hingga 19 November 2026 Presiden belum menyerahkan dua nama pengganti Gibran, MPR mungkin tidak dapat bersidang pada 9 Desember 2026.
Ia merujuk UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR yang memakai hitungan hari kerja. Menurut Mahfud, jika nama diserahkan pada 20 November 2026, sidang sebaiknya mundur ke 10 Desember 2026.
Perbedaan Hitungan Hari dalam Prosedur MPR
Dalam hukum tata negara Indonesia, tenggat waktu sering memakai istilah “hari”. Makna hari bisa berbeda tergantung sumber aturan. Hari kalender menghitung semua tanggal, termasuk Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Hari kerja hanya menghitung hari ketika lembaga negara dan alat kelengkapan parlemen dapat menjalankan tugas secara resmi. Perbedaan ini menjadi penting ketika sebuah sidang harus disiapkan, dokumen harus diperiksa, dan anggota harus diberi kesempatan mempelajari materi.
UUD 1945, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, serta tata tertib lembaga menjadi rujukan utama dalam menentukan prosedur persidangan. Tatib biasanya mengatur hal teknis yang tidak dirinci di undang-undang, seperti penyampaian usul, penjadwalan, kuorum, dan pengambilan keputusan. Karena itu, sinkronisasi antara UUD, UU MD3, dan Tatib MPR menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah agenda konstitusional.
Sidang paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di MPR. Dalam forum itu, keputusan tidak hanya bergantung pada kehendak politik, tetapi juga pada terpenuhinya syarat formal. Ketika jabatan wakil presiden lowong, mekanisme pengisian melibatkan Presiden dan lembaga perwakilan. Publik dapat mengikuti proses ini dari dokumen resmi, pengumuman pimpinan MPR, serta pemberitaan media kredibel.
Proses pengajuan calon biasanya tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan pencalonan, verifikasi syarat, dan ruang penyampaian visi. Dalam sistem presidensial, jabatan wakil presiden berfungsi sebagai cadangan konstitusional dan mitra Presiden. Karena itu, pengisian jabatan yang lowong menuntut kehati-hatian agar tidak menimbulkan pertanyaan hukum di kemudian hari. Hitungan hari kerja juga memberi waktu bagi sekretariat jenderal dan pimpinan alat kelengkapan untuk memproses surat, memverifikasi berkas, serta mengoordinasikan jadwal anggota. Tanpa tenggat yang jelas, agenda bisa berubah mendadak, dan pihak yang berkepentingan kehilangan kesempatan untuk menelaah nama calon. Ketika tenggat dipahami berbeda, risiko yang muncul bukan hanya penundaan agenda, tetapi juga pertanyaan tentang keabsahan keputusan. Dalam praktik parlemen, anggota dapat meminta penjelasan hukum, mengirim surat resmi, atau menunda pembahasan hingga seluruh syarat terpenuhi. Karena itu, pimpinan MPR perlu memastikan bahwa penjadwalan sidang tidak melampaui batas yang ditetapkan aturan, sekaligus memberi ruang bagi calon untuk dikenali publik. Penjelasan terbuka juga membantu mencegah kesalahpahaman antara istilah hari kerja dan hari kalender. Publik pun dapat menilai apakah proses berjalan secara tertib.
Dampak Prosedur bagi Kepastian Politik
Bagi pembaca Indonesia, isu ini tidak langsung menyentuh harga kebutuhan pokok atau tarif listrik. Namun, kejelasan tenggat pengisian jabatan wakil presiden berkaitan dengan kepastian politik, legitimasi lembaga, dan kelancaran koordinasi pemerintahan. Ketika prosedur berjalan sesuai aturan, publik memperoleh sinyal bahwa pergantian jabatan dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang perlu dicermati ke depan adalah apakah Presiden menyerahkan nama calon tepat waktu, apakah MPR menafsirkan tenggat sebagai hari kerja, dan apakah jadwal sidang disesuaikan. Publik juga dapat memantau apakah dokumen resmi dipublikasikan serta apakah pimpinan MPR memberi penjelasan terbuka. Dengan begitu, perdebatan hukum tidak berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap proses ketatanegaraan.
Relevansi praktisnya juga muncul pada kebiasaan warga mengikuti berita politik. Pembaca perlu membedakan pernyataan tokoh, kutipan media, dan keputusan resmi lembaga. Dalam isu tenggat waktu, satu istilah seperti “hari kerja” dapat mengubah jadwal sidang. Karena itu, sumber yang jelas dan penjelasan aturan menjadi penting agar diskusi publik tidak berhenti pada tafsir politik semata. Selain itu, warga dapat ikut mengawasi dengan membaca pengumuman resmi, bukan hanya potongan pernyataan viral. Dalam politik, informasi yang terpotong sering membuat tenggat tampak seperti konflik, padahal persoalan utamanya adalah prosedur. Publik berhak tahu dasar hukumnya secara jelas.



