Rieke Diah Pitaloka Dorong Kedaulatan Data untuk Program Prioritas Pemerintah
Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mendorong program prioritas pemerintah ditopang data yang andal dan tata kelola berdasar hukum.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah memastikan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis, berjalan di atas tata kelola data akurat dan berlandaskan hukum. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Komunikasi Pemerintah dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut laporan BeritaParlemen, Rieke menegaskan setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar hukum yang kokoh agar tidak berujung temuan, serta ditopang data yang akurat, terkini, dan relevan. Ia meminta mitra kerja mencermati Perpres Nomor 82 Tahun 2023 dan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang transformasi digital dan kelembagaan. Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo memaparkan kinerja KSP sepanjang Januari hingga 16 November 2026: 61 dokumen rekomendasi kebijakan, 697 dokumen MPIH, 563 rencana aksi yang dipantau melalui Sismonev, 175 verifikasi lapangan, dan 1.775 rapat koordinasi serta FGD. Pagu anggaran KSP 2026 sebesar Rp113,71 miliar dengan realisasi 82,07 persen.
Kedaulatan Data dalam Arsitektur Kebijakan Digital
Konsep kedaulatan data yang disinggung Rieke merujuk pada kemampuan negara mengendalikan, menyimpan, dan mengelola informasi yang dihasilkan dari kebijakan publik. Di Indonesia, prinsip ini memperoleh pijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pada Oktober 2022, dengan masa transisi dua tahun hingga Oktober 2024. Selain itu, Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi kerangka yang mengatur arsitektur data pemerintah, termasuk prinsip interoperabilitas antar-kementerian dan lembaga. Perpres Nomor 83 Tahun 2025 yang juga disebut dalam rapat tersebut memperluas cakupan ke arah kelembagaan digital, sehingga keduanya membentuk dua pilar regulasi yang saling melengkapi.
Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas yang diluncurkan pada awal 2025 dan menyasar puluhan juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Skala program ini menjadikannya salah satu belanja sosial terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tanpa rujukan data tunggal yang akurat, distribusi anggaran berisiko tumpang tindih, salah sasaran, atau tidak terpantau. Di sinilah Sismonev — Sistem Monitoring dan Evaluasi — yang disebut dalam paparan KSP menjadi relevan: platform ini dirancang untuk memantau ratusan rencana aksi lintas lembaga secara terpadu.
KSP sendiri berfungsi sebagai radar kepresidenan yang mengawal jalannya program prioritas. Dokumen MPIH, singkatan dari Manajemen Pengendalian dan Harmonisasi Kebijakan, yang dihasilkan KSP menjadi instrumen penyelarasan antar-lembaga sebelum kebijakan dieksekusi. Sementara itu, Bakom RI yang dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran memegang peran komunikasi publik pemerintah. Laporan tayangan 99 juta di Instagram dan TikTok serta 502 penampilan juru bicara di media menunjukkan volume komunikasi yang masif, namun belum tentu setara dengan kedalaman informasi yang diterima masyarakat.
Komisi XIII DPR memiliki lingkup kerja yang mencakup komunikasi, informatika, dan pelindungan data. RDP dengan KSP dan Bakom menjadi mekanisme pengawasan rutin agar dua lembaga tersebut tidak berjalan tanpa akuntabilitas. Sorotan Rieke soal dasar hukum yang kokoh mencerminkan kekhawatiran bahwa program prioritas yang digesa tanpa fondasi regulasi yang matang akan menghasilkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan di kemudian hari.
Arti Praktis Kedaulatan Data bagi Warga
Bagi warga biasa, kedaulatan data bukan sekadar jargon birokrasi. Ketika pemerintah mengumpulkan informasi untuk program seperti MBG, data pribadi penerima manfaat — nama, alamat, kondisi ekonomi — tersimpan dalam sistem yang harus dilindungi oleh regulasi. Tanpa tata kelola yang jelas, risiko kebocoran data meningkat, dan masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial justru menjadi pihak paling rentan.
Pengawasan DPR terhadap KSP dan Bakom juga berdampak pada bagaimana informasi kebijakan sampai ke publik. Dengan lebih dari 1.000 siaran pers dan 500 penampilan juru bicara dalam lima bulan, volume komunikasi pemerintah sangat tinggi. Namun, tanpa dasbor terpadu yang direncanakan Bakom untuk 2027, masyarakat masih harus menelusuri informasi secara terpisah-pisah di berbagai kanal. Pemerataan informasi di wilayah 3T — terdepan, terluar, tertinggal — menjadi penanda apakah komunikasi pemerintah benar-benar menjangkau seluruh warga atau berhenti di kota besar.
Realisasi anggaran KSP yang baru mencapai 82,07 persen pada pertengahan November 2026, sementara usulan tambahan 2027 mencapai Rp80,31 miliar, menjadi sinyal bahwa kapasitas pengawasan program prioritas masih perlu diperkuat. Bagi pembayar pajak, angka-angka ini berarti uang negara yang seharusnya mengawal akuntabilitas program sosial belum sepenuhnya terserap, dan pertanyaan tentang efektivitasnya masih terbuka.



