Lompat ke konten utama
Parlemen

ATVSI dan KPI Dorong Keadilan Regulasi di RUU Penyiaran

ATVSI dan KPI mendorong keadilan regulasi dalam pembaruan UU Penyiaran agar industri televisi tetap berdaya saing di tengah konvergensi digital.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: ATVSI dan KPI Dorong Keadilan Regulasi di RUU Penyiaran
Ilustrasi berita: ATVSI dan KPI Dorong Keadilan Regulasi di RUU PenyiaranFoto: SINDOnews — Nasional

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong keadilan regulasi dalam pembaruan Undang-Undang Penyiaran. Dorongan itu mengemuka dalam Broadcasting Regulatory Forum di Jakarta, Jumat, 13 November 2026, menurut laporan SINDOnews.

Sekretaris Jenderal ATVSI Gilang Iskandar menyatakan pembaruan regulasi perlu menjaga keberlanjutan ekosistem bisnis penyiaran, bukan hanya mengawasi konten. Ia menyebut televisi nasional tertekan oleh pergeseran konsumsi audiens dan belanja iklan ke platform digital, sementara kewajiban regulasi dinilai tidak sebanding.

Dalam forum tersebut, ATVSI menyampaikan 22 sikap dan usulan terhadap Rancangan Undang-Undang Penyiaran versi DPR RI tertanggal 14 September 2026. Usulan mencakup relaksasi aturan iklan, evaluasi kuota konten domestik dan siaran lokal, penyederhanaan Sistem Siaran Jaringan, serta sanksi administratif bertahap.

KPI Pusat juga menempatkan pembaruan itu sebagai upaya menjaga ekosistem penyiaran yang sehat dan berorientasi publik.

Kenapa Keadilan Regulasi Jadi Isu

Isu keadilan regulasi muncul karena industri penyiaran tradisional dan platform digital sering diperlakukan berbeda oleh negara. Lembaga penyiaran swasta tunduk pada izin, pengawasan konten, kewajiban siaran lokal, batas iklan, dan sanksi administratif. Sementara itu, layanan video berbasis internet kerap dinilai beroperasi dengan beban yang lebih ringan, meski keduanya bersaing memperebutkan perhatian penonton dan anggaran iklan. Perbedaan beban itu menjadi sumber ketegangan ketika anggaran iklan berpindah dan penonton muda lebih banyak menghabiskan waktu di aplikasi streaming.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Penyiaran menjadi rujukan utama untuk mengatur lembaga penyiaran, konten, iklan, dan peran regulator. KPI merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan penyiaran, sedangkan ATVSI mewakili kepentingan stasiun televisi swasta. Ketika pembaruan aturan dibahas, perdebatan biasanya tidak hanya soal kebebasan berekspresi, tetapi juga soal model bisnis, perlindungan publik, dan daya saing industri. Pembaruan juga menyentuh soal lisensi, kepemilikan, dan standardisasi teknis. Namun, detail teknis semacam ini perlu dibaca sebagai alat untuk menjaga kualitas layanan, bukan sekadar beban birokrasi.

Relaksasi aturan yang diusulkan industri dapat dibaca sebagai upaya menyederhanakan beban operasional tanpa menghilangkan fungsi pengawasan. Penghapusan batas iklan komersial, misalnya, memberi ruang lebih luas bagi stasiun televisi untuk mencari pendapatan. Evaluasi kuota konten domestik dan siaran lokal bertujuan menyesuaikan kewajiban dengan kesiapan infrastruktur serta pola konsumsi penonton. Penyederhanaan Sistem Siaran Jaringan juga relevan karena banyak televisi nasional memiliki jaringan daerah yang membutuhkan izin dan koordinasi administratif.

Sanksi administratif bertahap menjadi bagian penting dari kepastian hukum. Dalam regulasi media, sanksi tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku. Pendekatan bertahap memungkinkan regulator memberi peringatan, pembinaan, dan tindakan yang proporsional sebelum menjatuhkan sanksi berat. Bagi industri, kepastian seperti ini mengurangi risiko gangguan operasional yang dapat memengaruhi produksi, ketenagakerjaan, dan layanan informasi kepada publik.

Dampaknya bagi Publik dan Pekerja Media

Bagi pembaca di Indonesia, pembaruan UU Penyiaran bukan hanya urusan stasiun televisi dan regulator. Aturan iklan, kuota konten, dan sanksi administratif dapat memengaruhi jenis program yang diproduksi, biaya operasional media, serta keberlangsungan pekerjaan di bidang produksi, jurnalistik, dan teknik siaran. Jika beban regulasi terlalu berat tanpa penyesuaian, industri bisa mengurangi program lokal atau memindahkan sumber daya ke bisnis yang lebih fleksibel.

Di sisi lain, keadilan regulasi tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan perlindungan publik. Masyarakat tetap membutuhkan siaran yang akurat, aman bagi anak, menghormati keberagaman, dan memberi ruang bagi konten lokal. Karena itu, perdebatan di DPR dan forum industri perlu diarahkan pada aturan yang proporsional: memberi ruang bernapas bagi televisi, tetapi tetap memastikan platform digital yang menjangkau publik ikut menanggung tanggung jawab yang setara sesuai risikonya.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana RUU Penyiaran menyeimbangkan daya saing bisnis dengan kepentingan publik. Publik perlu melihat apakah usulan relaksasi diikuti mekanisme transparansi, pengawasan konten, dan perlindungan konsumen. Bagi pekerja media, kejelasan aturan akan menentukan stabilitas industri dan kualitas layanan informasi. Tanpa itu, pembaruan bisa dipersepsikan hanya menguntungkan pemilik modal, padahal tujuan utama penyiaran adalah melayani kepentingan umum.

Berita terkait

Tag:ATVSIBroadcasting Regulatory ForumIndustri TelevisiKPIRUU Penyiaran

Berita Terkait