Fraksi PAN Desak Pemerintah Perbaiki Sosialisasi dan Keadilan Tapera
Fraksi PAN DPR menilai sosialisasi Tapera belum efektif dan kebijakan berpotensi tidak adil bagi pekerja bergaji di bawah upah minimum.

Fraksi PAN menilai sosialisasi Tapera belum efektif dan mendesak pemerintah memastikan seluruh segmen masyarakat memahami program sebelum penerapannya diperluas.
Menurut laporan Republika, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyampaikan empat catatan kritis. Pertama, peserta Tapera hanya mencakup pekerja berpenghasilan di atas upah minimum, yang menurutnya berpotensi tidak adil bagi warga bergaji rendah yang juga membutuhkan perumahan. Kedua, terdapat batas waktu maksimal tujuh tahun untuk pendaftaran sejak aturan ditetapkan, dan pemerintah didorong melakukan kajian komprehensif agar program ini tidak memicu gejolak sosial.
Ketiga, FPAN mencatat kemungkinan penolakan dari sejumlah pekerja dan mendesak pemerintah membuka dialog serta menampung aspirasi mereka. Keempat, Saleh menilai Tapera menambah beban potongan gaji yang sudah terbagi untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut iuran 2,5 persen kewajiban pemberi kerja berisiko menekan insentif pekerja.
Jejak Regulasi Tapera Sejak 2016
Tabungan Perumahan Rakyat bukan gagasan baru. Skema ini pertama kali diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang mengamanatkan pembentukan badan pengelola dan mekanisme tabungan wajib bagi pekerja untuk pembiayaan perumahan. Namun, aturan pelaksanaannya baru terbit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023, yang ditandatangani Presiden pada Mei 2023. Jeda tujuh tahun antara undang-undang dan peraturan pelaksana inilah yang membuat banyak pihak menilai sosialisasi tidak pernah tuntas sejak awal.
Secara mekanisme, Tapera bekerja seperti tabungan wajib. Pekerja dan pemberi kerja masing-masing menanggung sebagian dari iuran sebesar 2,5 persen dari gaji. Dana yang terkumpul dikelola oleh Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera dan dapat dicairkan untuk keperluan perumahan, seperti pembelian rumah, pembangunan, atau renovasi. Peserta yang tidak pernah memanfaatkan dananya hingga pensiun berhak menerima kembali simpanannya beserta hasil investasi.
Program ini berdiri di samping skema perumahan lain yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dan subsidi selisih bunga. Bedanya, FLPP dan subsidi bersifat bantuan langsung dari anggaran negara, sementara Tapera mengandalkan pengumpulan dana dari peserta sendiri. Perbedaan mendasar ini yang sering membingungkan publik: banyak yang mengira Tapera adalah subsidi baru, padahal ia adalah tabungan wajib yang memotong gaji.
Sejak PP diterbitkan, kritik datang dari berbagai arah. Serikat pekerja mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan transparansi pengelolaan dana. Pengamat ketenagakerjaan mengingatkan bahwa ditumpuk dengan potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PPh, beban yang dipotong dari gaji pekerja bisa mencapai angka yang signifikan. Pemerintah, di sisi lain, berargumen bahwa tanpa skema tabungan wajib, kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan beli rumah akan terus melebar.
Yang Perlu Diperhatikan Pekerja ke Depan
Bagi pekerja di Indonesia, pertanyaan paling praktis dari kebijakan ini sederhana: berapa besar gaji yang tersisa di tangan setelah semua potongan? Iuran Tapera memang baru diwajibkan bagi pekerja dengan penghasilan di atas upah minimum, tetapi bagi mereka yang memenuhi syarat, tambahan potongan 2,5 persen dari gaji bukan angka kecil. Seorang pekerja bergaji lima juta rupiah, misalnya, akan kehilangan 125 ribu rupiah per bulan untuk pos ini, di luar BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PPh yang sudah lebih dulu dipotong.
Pertanyaan berikutnya adalah kapan dana itu bisa diakses dan untuk apa. Jika tujuan Tapera adalah membantu pekerja memiliki rumah pertama, maka syarat pencairan, jenis properti yang dapat dibeli, serta mekanisme investasi harus benar-benar transparan. Tanpa kejelasan ini, publik akan terus memandang Tapera sebagai potongan tanpa manfaat nyata.
Yang perlu diperhatikan dalam beberapa bulan ke depan adalah apakah pemerintah menindaklanjuti desakan dialog seperti yang diminta Fraksi PAN. Masa transisi tujuh tahun memberi ruang untuk memperbaiki sosialisasi, menyempurnakan aturan teknis, dan mengakomodasi pekerja informal yang selama ini berada di luar jaring perlindungan formal. Jika ruang itu tidak dimanfaatkan, program yang dirancang untuk jangka panjang justru berisiko kehilangan legitimasi di mata pekerja yang seharusnya ia lindungi.



