Habiburokhman Soroti Dugaan Penyadapan Ilegal, DPR Dorong RUU

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut dugaan penyadapan ilegal oleh sejumlah jenderal polisi terhadap Presiden, tokoh politik, serta pimpinan dan anggota Komisi III perlu diusut tuntas. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026), sebagaimana diberitakan BeritaParlemen.

Ia mengaku terkejut atas informasi tersebut. “Kalau memang kami disadap secara ilegal, tentu kami kecewa,” kata Habiburokhman. Menurut dia, jika penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum, masalah itu harus diproses secara hukum, termasuk bila muncul dugaan insubordinasi.

Komisi III mendorong penyelidikan berlangsung cepat, terbuka, dan transparan. Penyidik diminta mengungkap motif, apakah untuk membaca peta politik, mengamankan jabatan, atau kepentingan lain.

Habiburokhman juga mendorong RUU Penyadapan dibahas setelah RUU Perampasan Aset. Aturan itu diharapkan melindungi Presiden, pejabat negara, dan seluruh warga dari penyadapan tanpa dasar hukum.

Kerangka Hukum Penyadapan di Indonesia

Penyadapan adalah tindakan memantau, merekam, atau mengambil alih komunikasi orang lain. Dalam praktik hukum modern, tindakan ini dianggap campur tangan terhadap hak privasi. Karena itu, negara biasanya membatasi penyadapan hanya untuk penegakan hukum, dengan syarat dasar undang-undang, tujuan yang jelas, izin pengadilan, pengawasan, dan batas waktu.

Di Indonesia, pengaturan penyadapan tidak berdiri sebagai satu payung tunggal. Kewenangan tertentu pernah dilekatkan pada lembaga penegak hukum, sementara perlindungan komunikasi elektronik juga menyentuh ketentuan informasi elektronik, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi. Tanpa payung khusus, tafsir kewenangan bisa berbeda-beda, terutama ketika teknologi komunikasi berubah lebih cepat daripada aturan. Kondisi ini membuat pertanyaan tentang siapa yang boleh menyadap, atas perintah siapa, dan bagaimana data hasil penyadapan disimpan sering menjadi sengketa.

RUU Penyadapan muncul sebagai respons atas celah tersebut. Rancangan ini dibahas publik karena ingin memberi kepastian hukum, bukan hanya bagi aparat, tetapi juga bagi warga. Pengawasan terhadap penggunaan alat penyadapan juga penting agar bukti yang dihasilkan tidak otomatis gugur di persidangan. Tanpa aturan yang rinci, penyadapan bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik, pemerasan, atau pengawasan terhadap oposisi. Sebaliknya, tanpa mekanisme yang jelas, penegak hukum juga kesulitan membuktikan keterlibatan pelaku kejahatan berat. Di parlemen, Komisi III DPR RI membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Karena itu, dorongan terhadap RUU Penyadapan berada pada wilayah kerja yang sama dengan pengawasan aparat penegak hukum.

Istilah insubordinasi yang muncul dalam isu ini perlu dipahami secara terpisah dari dugaan penyadapan. Insubordinasi merujuk pada sikap tidak patuh terhadap atasan atau perintah yang sah dalam institusi berjenjang, seperti militer atau kepolisian. Dalam konteks aparat, tuduhan semacam itu sensitif karena dapat menyentuh disiplin internal, rantai komando, dan hubungan sipil-militer. Namun, status hukum seseorang tetap tunduk pada asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, istilah tersebut tidak boleh dipakai untuk menyimpulkan kesalahan sebelum proses hukum berjalan lebih jauh. Klarifikasi dan audit independen juga dapat membantu menjaga kepercayaan publik.

Artinya bagi Hak Privasi Warga

Bagi pembaca Indonesia, isu ini menyentuh kebiasaan sehari-hari yang bergantung pada percakapan digital. Pesan di aplikasi, panggilan telepon, surel, hingga data pekerjaan dapat menjadi jejak yang bernilai bagi aparat maupun pihak yang ingin memata-matai. Hal ini relevan bagi pekerja, jurnalis, aktivis, dan pengguna layanan keuangan digital. Jika penyadapan dilakukan tanpa aturan yang jelas, warga kehilangan kepastian bahwa komunikasi mereka dilindungi, sementara aparat yang bekerja sesuai hukum juga sulit membedakan tindakan sah dari penyalahgunaan.

RUU Penyadapan yang baik perlu memuat syarat ketat, misalnya perintah pengadilan, jenis kejahatan yang boleh disadap, batas waktu, penyimpanan, dan pemusnahan data. Aturan juga harus menyediakan mekanisme pengaduan dan ganti rugi bagi orang yang merasa disadap secara tidak sah. Tanpa itu, regulasi berpotensi menjadi alat legitimasi baru, bukan perlindungan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah pembahasan RUU ini melibatkan masyarakat sipil, pakar keamanan siber, dan lembaga pengawasan. Publik juga perlu memantau apakah kasus dugaan penyadapan yang sedang menjadi sorotan diselesaikan melalui proses hukum yang transparan, bukan sekadar menjadi bahan tawar-menawar politik, dan apakah hak warga benar-benar terlindungi.