Lestari Moerdijat Serukan Dialog di KTT Bosphorus

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan dialog dan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan global dalam pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Bosphorus ke-17 di Istanbul, Turki, Kamis (5/11/2026). Seruan itu disampaikan sebagaimana diberitakan MPR RI.

Menurut laporan MPR RI, Lestari menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, termasuk parlemen, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Ia menilai stabilitas yang dipaksakan mudah goyah, sedangkan stabilitas yang lahir dari kepercayaan lebih tahan menghadapi perubahan.

Dalam forum tersebut, ia mengajak peserta menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, bukan melalui suara yang paling keras. Lestari juga menyinggung tradisi musyawarah di MPR RI serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar untuk memandang keberagaman sebagai kekuatan.

Ia memaparkan tiga pilar kolaborasi: pemerintah memberi kepemimpinan publik dan kebijakan pelindung, dunia usaha menyumbang inovasi serta peluang ekonomi, dan masyarakat sipil membangun partisipasi serta kepercayaan. Lestari juga mendorong kerja sama ketahanan bencana, pendidikan, serta keterlibatan perempuan dan generasi muda.

Peran MPR dalam Diplomasi Parlemen

MPR RI merupakan lembaga negara yang beranggotakan anggota DPR dan DPD. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga ini menjalankan fungsi yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar, pelantikan presiden dan wakil presiden, serta penguatan konsensus kebangsaan. Karena itu, ketika seorang pimpinan MPR tampil di forum internasional, pesan yang disampaikan tidak hanya dibaca sebagai pidato pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi parlemen yang dapat memengaruhi citra politik Indonesia.

Dialog lintas sektor sering disebut sebagai cara memperkecil jarak antara pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, dan warga. Pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan aturan, dunia usaha menguasai modal serta inovasi, sementara masyarakat sipil membawa pengalaman langsung dari akar rumput. Ketika ketiga pihak itu duduk bersama, kebijakan yang lahir cenderung lebih mudah diterima karena mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda dan membuka ruang bagi warga untuk mengawasi pelaksanaannya. Keterlibatan warga dalam musyawarah juga membantu mengurangi kesalahpahaman yang sering muncul ketika kebijakan dianggap hanya berasal dari elite. Dengan demikian, dialog dapat menjadi jembatan antara aspirasi publik dan keputusan negara.

Indonesia memiliki tradisi musyawarah yang dekat dengan praktik politik sehari-hari. Dalam banyak forum, keputusan tidak semata ditentukan oleh suara terbanyak, tetapi diupayakan melalui pembahasan sampai menemukan titik temu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi pengingat bahwa negara dengan banyak suku, bahasa, dan agama membutuhkan mekanisme yang menjaga persatuan tanpa menghapus perbedaan, sehingga dialog menjadi alat untuk mengelola keberagaman.

Di tingkat global, forum semacam KTT sering menjadi ruang untuk menyatukan gagasan dari para pemimpin, akademisi, dan praktisi. Isu yang dibahas biasanya melintasi batas negara, seperti perubahan iklim, konflik, ketimpangan ekonomi, dan risiko bencana. Karena itu, kerja sama antarnegara tidak cukup berhenti pada pernyataan bersama, tetapi perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang dapat dijalankan lembaga negara masing-masing. Parlemen dapat menjadi penghubung antara komitmen internasional dan pengawasan anggaran di dalam negeri.

Dampaknya bagi Kebijakan Publik

Bagi pembaca di Indonesia, seruan dialog lintas sektor mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh satu lembaga. Hasil pertemuan di luar negeri biasanya tidak langsung mengubah harga atau layanan sehari-hari. Namun, pesan semacam itu dapat menjadi rujukan ketika parlemen membahas anggaran, pengawasan program pendidikan, penanggulangan bencana, dan kebijakan yang menyentuh perempuan serta generasi muda, dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi publik secara berkala.

Isu ketahanan bencana juga relevan karena Indonesia berada di wilayah dengan risiko gempa, tsunami, dan banjir. Kerja sama peringatan dini, mitigasi, dan pemulihan dapat berarti lebih cepat dalam koordinasi antarinstansi, lebih banyak latihan di daerah, serta sistem informasi yang lebih mudah dipahami warga. Dalam situasi seperti itu, kepercayaan publik menjadi modal penting agar imbauan keselamatan dipatuhi. Jika kerja sama itu diwujudkan dalam latihan bersama dan sistem peringatan yang teruji, warga dapat lebih siap menghadapi keadaan darurat tanpa bergantung pada informasi yang simpang siur.

Partisipasi perempuan dan generasi muda pun memiliki arti praktis. Jika forum internasional mendorong keduanya terlibat dalam perumusan solusi, publik dapat menilai apakah ruang konsultasi di daerah benar-benar terbuka bagi kelompok tersebut. Dengan cara itu, dialog bukan sekadar slogan, melainkan ukuran apakah kebijakan lebih dekat pada kebutuhan warga.