MPR: Pelanggaran TKA Perlu Sistem Pencegahan yang Kuat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan penguatan sistem pencegahan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA, sebagaimana diberitakan MPR RI, Kamis (5/11/2026), setelah dugaan kecurangan ditemukan di 308 sekolah pada gelombang pertama.

Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikutip MPR RI, dugaan pelanggaran tersebar di 32 provinsi; 13 di antaranya terindikasi berat dan masih diselidiki.

Modus yang dilaporkan meliputi memotret layar ujian, siaran langsung selama tes, serta dugaan penggunaan joki. Laporan masuk melalui media sosial dan kanal pengaduan kementerian.

Lestari menilai sanksi administratif saja tidak cukup. Ia mendorong penguatan integritas pengawas, pelatihan petugas, perbaikan tata kelola asesmen, serta pengawasan berbasis teknologi agar kecurangan tidak berulang.

Gelombang kedua TKA pada 2–5 November 2026 direncanakan diikuti 1.338.684 murid pada hari pertama. Lestari mengingatkan tingginya partisipasi harus diimbangi integritas penyelenggaraan.

Ia mengatakan, “Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah pencegahan sistematis.”

Menurutnya, peserta yang jujur paling dirugikan karena rekayasa data dapat memengaruhi kebijakan pendidikan di banyak daerah.

Integritas Data dalam Asesmen Pendidikan

Tes berskala besar seperti TKA tidak hanya menghasilkan angka untuk siswa, tetapi juga menjadi dasar pemetaan mutu pembelajaran. Ketika pelaksanaan direkayasa, data yang terkumpul kehilangan nilai diagnostiknya. Pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah dapat salah membaca kebutuhan nyata, mulai dari kualitas guru, sarana, hingga kesenjangan antardaerah. Akibatnya, bantuan anggaran, pelatihan guru, atau program remedial bisa dialokasikan ke wilayah yang tidak paling membutuhkan, sementara daerah dengan masalah serius tetap tertinggal.

Dalam ekosistem asesmen, integritas pengawas, teknisi, dan peserta sama pentingnya. Kecurangan yang terjadi secara terbuka, misalnya lewat tangkapan layar atau siaran langsung, menunjukkan bahwa celah keamanan dan disiplin lapangan dapat dieksploitasi. Karena itu, prosedur teknis perlu dilengkapi pelatihan etis, mekanisme pelaporan yang aman, serta audit acak untuk mendeteksi anomali. Pengawasan berbasis teknologi, seperti pemantauan aktivitas perangkat dan verifikasi identitas, dapat membantu, tetapi tetap harus diiringi akuntabilitas manusia agar tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar.

Persoalan ini juga menyentuh budaya belajar. Jika nilai dianggap lebih penting daripada proses, sebagian pihak akan mencari jalan pintas. Sekolah, keluarga, dan media sosial berperan membentuk norma. Penegakan aturan saja tidak cukup bila lingkungan sosial masih mentolerir kecurangan sebagai strategi bertahan. Pendidikan karakter perlu diuji dalam praktik, misalnya lewat ujian yang menekankan kejujuran, keterbukaan soal, serta konsekuensi yang jelas dan proporsional bagi pelanggar.

Dari sisi kelembagaan, isu pendidikan nasional sering dibahas lintas lembaga. Kementerian merancang kebijakan, DPR mengawasi anggaran dan regulasi, sedangkan MPR dapat mengangkat tema strategis mengenai kualitas sumber daya manusia. Ketika pejabat MPR menyuarakan pencegahan, pesan yang muncul adalah bahwa perbaikan asesmen bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari tata kelola negara. Pengawasan lintas lembaga juga penting agar rekomendasi tidak berhenti sebagai surat edaran, melainkan diikuti perubahan prosedur, anggaran, dan sanksi yang konsisten. Transparansi hasil investigasi juga penting. Publik perlu tahu apakah pelanggaran berasal dari individu, jaringan, atau kelemahan sistem. Dengan informasi yang jelas, sekolah tidak mudah dituduh secara kolektif, sementara pemangku kepentingan dapat memperbaiki titik lemah yang paling berisiko. Pengawasan oleh DPR dan MPR dapat memastikan rekomendasi kementerian ditindaklanjuti dalam anggaran serta regulasi.

Artinya bagi Siswa, Guru, dan Orang Tua

Bagi siswa dan orang tua, isu ini berkaitan langsung dengan keadilan. Jika sebagian peserta memakai jalan pintas, mereka yang belajar jujur berisiko tersalip dalam pemetaan mutu, penerimaan program, atau penilaian yang memakai data nasional. Bagi guru dan kepala sekolah, data yang bersih membantu menentukan prioritas perbaikan: literasi, numerasi, pelatihan, atau fasilitas. Tanpa integritas asesmen, keputusan di tingkat sekolah bisa salah sasaran.

Bagi masyarakat luas, kualitas pendidikan menentukan daya saing tenaga kerja di masa depan. Data yang akurat penting agar anggaran pendidikan, bantuan operasional, dan program guru dialokasikan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar klaim administratif. Pelanggaran dalam TKA juga menjadi peringatan bahwa pengawasan digital perlu diperkuat, karena media sosial dapat memperbesar kecurangan dari sekolah tertentu menjadi masalah nasional.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah tindak lanjut pemerintah: apakah prosedur keamanan diperbaiki, petugas diberi pelatihan yang memadai, kanal pengaduan dilindungi, dan sanksi diterapkan proporsional tanpa menghukum siswa yang hanya menjadi korban sistem. Bagi pembaca, pesan utamanya sederhana: hasil asesmen hanya berguna bila prosesnya jujur.