Rokhmat Ardiyan Ajak Pelajar Kuningan Kawal RUU Perubahan Iklim

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengajak pelajar SMA Negeri 3 Kuningan, Jawa Barat, mengawal kebijakan lingkungan hidup dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Edu Day, Literasi Parlemen Perpustakaan DPR RI, Jumat (6/11/2026).

Menurut laporan BeritaParlemen, kegiatan bertema 'Generasi Muda Peduli Lingkungan, Parlemen Mengawal Masa Depan Berkelanjutan' itu menjadi ruang dialog bagi siswa memahami fungsi DPR.

Rokhmat menilai masukan pelajar relevan karena DPR sedang merancang RUU Perubahan Iklim. Plt Kepala Sekolah SMAN 3 Kuningan, Nining Cartini, menyebut kepedulian lingkungan sudah menjadi budaya sekolah, diwujudkan lewat lingkungan hijau, kebersihan, dan status sekolah percontohan.

Peran Parlemen dalam Kebijakan Iklim

Di Indonesia, perubahan iklim masuk ke politik hukum melalui banyak instrumen, mulai dari komitmen nasional menurunkan emisi hingga aturan turunan soal lingkungan hidup. Ketika sebuah isu sudah menjadi rancangan undang-undang, prosesnya tidak berhenti pada satu rapat. Naskah akademik, harmonisasi, pembahasan lintas fraksi, dan masukan publik menjadi bagian yang menentukan arah pasal-pasal. Karena itu, keterlibatan kelompok muda dapat dibaca sebagai penguatan pengawasan sosial, bukan sekadar kegiatan seremonial di sekolah. Isu iklim juga bersinggungan dengan energi, pangan, transportasi, dan keuangan. Satu pasal tentang adaptasi dapat memengaruhi anggaran, izin proyek, atau pendanaan lingkungan.

Fungsi DPR yang paling dekat dengan publik adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam isu lingkungan, pengawasan bisa berarti memanggil instansi, meninjau implementasi program, atau memastikan anggaran tidak hanya berhenti pada perencanaan. Istilah mengawal kebijakan biasanya merujuk pada proses memantau janji, aturan, dan pelaksanaan agar tidak berhenti di dokumen. Pelajar yang memahami jalur ini memiliki bahasa yang lebih tepat ketika menyampaikan aspirasi: bukan hanya meminta tindakan, tetapi menunjuk pintu masuk kebijakan. Di sisi lain, legislasi iklim sering menghadapi dilema antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan daya dukung lingkungan.

Dialog antara parlemen dan sekolah juga dapat dilihat sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang lebih praktis. Parlemen sering dianggap jauh karena bekerja lewat sidang, rapat dengar pendapat, dan komisi. Ketika anggota DPR datang ke sekolah, jarak itu menyusut. Siswa melihat bahwa aspirasi dapat masuk melalui mekanisme formal, sementara parlemen memperoleh umpan balik dari warga yang akan merasakan dampak aturan lingkungan. Dialog semacam ini juga memperkenalkan istilah komisi, fraksi, dan rapat dengar pendapat dalam konteks yang lebih mudah dipahami.

Nilai tambah dialog seperti ini terletak pada kesinambungan. Satu kunjungan tidak otomatis mengubah perilaku atau kebijakan. Namun, bila sekolah, lembaga publik, dan komisi terkait membangun kanal masukan yang rutin, suara pelajar dapat menjadi bahan yang lebih terukur. Dalam isu iklim, masukan dari daerah juga penting karena dampak lingkungan sering bersifat lokal: banjir, kekeringan, polusi, atau kerusakan ekosistem yang dirasakan sehari-hari. Dengan begitu, sekolah tidak hanya menghasilkan siswa yang peduli, tetapi juga warga yang tahu cara menguji janji publik. Kontinuitas juga penting karena aturan iklim akan dievaluasi berkala.

Yang Perlu Dipantau Pelajar

Bagi pembaca Indonesia, dialog parlemen-sekolah ini relevan karena kebijakan iklim tidak hanya berbicara pada tingkat global. Aturan yang lahir dari proses legislasi dapat menyentuh tarif listrik, izin usaha, pengelolaan sampah, transportasi, pertanian, hingga tata ruang daerah. Dampaknya bisa terasa pada harga kebutuhan pokok, kualitas udara, dan risiko bencana yang memengaruhi mobilitas warga. Di daerah, hal itu juga dapat memengaruhi kebijakan penanganan sampah, ruang terbuka hijau, serta kesiapsiagaan banjir dan longsor.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah masukan pelajar benar-benar masuk ke pembahasan RUU Perubahan Iklim atau hanya menjadi catatan kegiatan. Publik dapat memantau apakah ada rapat dengar pendapat umum, apakah komisi terkait menerima organisasi anak muda, dan apakah naskah akademik memuat mekanisme partisipasi warga. Transparansi dokumen dan notulensi rapat membantu publik menilai keseriusan pembahasan. Tanpa kanal itu, ajakan mengawal kebijakan mudah berubah menjadi slogan.

Untuk siswa, langkah paling sederhana adalah menjadikan isu lingkungan sebagai kebiasaan yang terdokumentasi: mencatat masalah di sekitar sekolah, mengajukan pertanyaan berbasis data, dan menggunakan jalur resmi seperti surat ke komisi, konsultasi publik, atau forum daerah. Sekolah dapat menambahkan catatan kecil tentang masalah lingkungan di wilayahnya. Dengan cara ini, pendidikan parlemen tidak berhenti pada kunjungan satu hari, melainkan berlanjut menjadi praktik kewarganegaraan yang lebih konkret.