Said Didu Sebut Prabowo Butuh Wapres Penyambung Lidah Rakyat
Pengamat kebijakan publik M Said Didu menilai Presiden Prabowo Subianto perlu pendamping yang memahami tata kelola dan ekonomi rakyat.

Pengamat kebijakan publik M Said Didu menyatakan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan calon wakil presiden yang menjadi penyambung lidah rakyat dan penata pemerintahan yang baik hingga 2029, sebagaimana diberitakan SINDOnews, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Said, persoalan utama yang dihadapi pemerintah ada pada tata kelola pemerintahan dan ekonomi. Karena itu, ia menyarankan kriteria wakil presiden tidak bertumpu pada partai politik, melainkan pada pemahaman atas dua masalah tersebut.
“Lupakan dulu partai politik,” kata Said dalam siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, seperti dikutip SINDOnews.
Ia menyebut rakyat sedang mengalami kesusahan ekonomi dan menilai usulan dari partai dapat membuat Prabowo terjebak, karena 2028 sudah memasuki persiapan menuju Pemilu 2029.
Peran Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial
Dalam sistem presidensial Indonesia, wakil presiden bukan jabatan seremonial semata. Ia adalah bagian dari pasangan yang dipilih rakyat dan memegang mandat yang sama selama satu periode. Karena itu, perdebatan soal sosok pendamping Presiden tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan tentang siapa yang ikut menanggung beban pemerintahan, bukan hanya siapa yang membantu kemenangan elektoral. Dalam praktik, wapres juga menjadi penanda prioritas Presiden. Jika Presiden menitikberatkan ekonomi, pendamping yang paham anggaran dan birokrasi akan lebih berguna.
Sejak reformasi, posisi wakil presiden sering dipandang sebagai alat penyeimbang dalam konfigurasi politik. Koalisi besar biasanya menuntut representasi, sementara pemilih berharap pendamping presiden mampu menutupi kelemahan calon utama, misalnya dalam pengalaman ekonomi, komunikasi publik, atau kedekatan dengan daerah. Akibatnya, kriteria yang dipakai partai dan kriteria yang dipakai publik kerap berbeda. Kritik terhadap politik bagi-bagi jabatan pun terus muncul. Partai cenderung menghitung kursi, sedangkan rakyat menghitung harga beras, ongkos pendidikan, dan peluang kerja.
Isu tata kelola pemerintahan yang disebut Said Didu relevan dengan fungsi pengawasan internal. Wakil presiden dapat membantu Presiden memantau pelaksanaan kebijakan, tetapi kewenangannya bergantung pada pembagian tugas. Tanpa wewenang yang jelas, jabatan ini mudah menjadi simbol. Perlu dicatat, dalam konstitusi Indonesia, pasangan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket. Figur pendamping tidak dapat ditentukan semata-mata oleh lobi elite setelah pemilu berlangsung. Jika terjadi kekosongan jabatan, ada mekanisme konstitusional, bukan penunjukan langsung. Karena itu, jabatan ini perlu diisi orang yang paham birokrasi, bukan hanya populer.
Dalam konteks 2029, pembicaraan tentang pendamping Presiden juga bersinggungan dengan transisi politik dan menjaga kepercayaan publik. Pemilu berikutnya menuntut partai menyiapkan calon lebih awal, sehingga usulan figur dari lingkaran partai bisa dibaca sebagai manuver jangka panjang. Di sisi lain, publik cenderung menilai apakah sosok itu memahami masalah sehari-hari, seperti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan pelayanan dasar. Ketidakpercayaan terhadap politik transaksional membuat argumen “nonpartai” terdengar menarik, meski implementasinya tetap memerlukan dukungan koalisi yang kuat di Senayan dan publik.
Yang Perlu Diperhatikan Publik
Bagi pembaca Indonesia, perdebatan ini bukan sekadar urusan elite politik yang jauh. Wakil presiden ikut menentukan arah koordinasi kebijakan, terutama ketika Presiden membutuhkan figur yang mampu menjembatani komunikasi dengan masyarakat. Jika pendamping dipilih karena pertimbangan partai saja, publik berhak khawatir bahwa agenda utama pemerintahan akan bergeser menjadi agenda pemilu berikutnya.
Sebaliknya, jika figur yang dipilih benar-benar memahami tata kelola dan ekonomi, dampaknya bisa terasa pada kecepatan penanganan masalah. Harga pangan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dan pelayanan daerah adalah isu yang tidak menunggu siklus politik. Dalam konteks ini, gagasan “penyambung lidah rakyat” dapat diuji lewat kemampuan mendengar, menerjemahkan keluhan, dan mengawal tindak lanjut kebijakan. Publik dapat melihat apakah saran itu hanya muncul di ruang wacana atau tercermin dalam kebijakan yang diumumkan.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah wacana nonpartai hanya menjadi kritik normatif atau mendorong partai serta Presiden menegosiasikan kriteria yang lebih transparan. Tanpa mekanisme yang jelas, publik tetap hanya menerima pasangan yang sudah diracik elite. Karena itu, diskusi tentang wapres penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Pengawasan media dan masyarakat sipil menjadi penekan agar prosesnya tidak tertutup dan akuntabel.



