Sahroni Dukung Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak
Wakil Ketua DPR Ahmad Sahroni mendukung percepatan revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA karena kekerasan terhadap anak makin mengkhawatirkan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan mendukung percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diberitakan SINDOnews, Sabtu (21/11/2026), di Jakarta. Dia menilai maraknya kekerasan terhadap anak membuat kerangka hukum yang ada tidak lagi memadai.
Sahroni menyebut kebutuhan pembaruan dua undang-undang itu “sangat urgent” karena hampir setiap hari menerima laporan kasus kekerasan terhadap anak dan permintaan pendampingan.
Ia juga menyoroti kejahatan digital yang terus berkembang sehingga menuntut aturan yang lebih kuat serta memberi efek jera bagi pelaku.
Jejak Regulasi Perlindungan Anak Indonesia
Perlindungan anak di Indonesia selama ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui melalui perubahan tahun 2014 dan 2016. Perubahan itu menambah instrumen hukum untuk kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pemberatan sanksi dan tindakan tertentu bagi pelaku. Sementara itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Perubahan itu juga memengaruhi definisi kekerasan, tanggung jawab negara, serta posisi lembaga pengawas di tingkat pusat dan daerah yang lebih rinci.
Dalam sistem SPPA, istilah yang sering muncul adalah diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke luar pengadilan, serta keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Aturan ini juga memisahkan proses anak dari orang dewasa, menetapkan tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang lebih khusus, serta mengatur peran pembimbing kemasyarakatan, lembaga khusus, dan pengadilan anak. Kerangka itu juga menempatkan anak pelaku sebagai subjek yang dapat dibina, sehingga prosesnya tidak otomatis identik dengan penahanan.
Revisi dua undang-undang tersebut biasanya masuk program legislasi nasional, melewati pembahasan di alat kelengkapan DPR, harmonisasi, dan kesepakatan dengan pemerintah. Isu yang kerap diperdebatkan meliputi usia pertanggungjawaban pidana anak, mekanisme pendampingan korban, perlindungan data pribadi, serta sinkronisasi dengan hukum pidana, hukum acara, dan regulasi sektor digital. Karena itu, percepatan revisi tidak cukup berhenti pada niat politik; ia menuntut daftar masalah yang jelas dari praktik penegakan hukum. Dalam pembahasan, data laporan kasus, hasil pemeriksaan, dan rekomendasi lembaga perlindungan anak menjadi bahan yang dapat dibandingkan agar pasal baru menjawab titik lemah yang berulang. Pemantauan publik terhadap pasal baru juga menjadi bagian dari proses legislasi.
Di ranah digital, kerangka hukum Indonesia juga terhubung dengan peraturan perlindungan anak dalam sistem elektronik, kewajiban platform menghapus konten berbahaya, serta mekanisme pelaporan konten. Dalam praktik, anak korban perundungan siber, eksploitasi seksual daring, atau penyalahgunaan data pribadi sering menghadapi hambatan: bukti elektronik mudah hilang, proses pemulihan psikologis mahal, dan koordinasi antara sekolah, keluarga, penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak belum selalu cepat. Karena itu, revisi dapat menyentuh alur pelaporan, perlindungan identitas korban, dan pemulihan jangka panjang.
Dampaknya bagi Keluarga dan Sekolah
Bagi keluarga, revisi ini dapat berarti perubahan cara mencari pertolongan ketika anak menjadi korban atau pelaku kekerasan. Aturan yang lebih jelas bisa memperpendek waktu tunggu pendampingan, memperjelas hak korban atas layanan kesehatan dan psikologi, serta memberi dasar bagi orang tua menuntut tanggung jawab institusi pendidikan atau platform digital yang lalai. Jika mekanisme rujukan diperjelas, orang tua tidak lagi harus berpindah-pindah dari sekolah, polisi, rumah sakit, dan lembaga perlindungan anak sebelum korban mendapat layanan.
Bagi sekolah dan komunitas, penguatan hukum akan mendorong pencegahan yang lebih terstruktur: pelatihan guru, mekanisme anti-perundungan, protokol penanganan laporan, dan kerja sama dengan dinas terkait. Namun, dampak nyata tergantung pada kemampuan negara menyediakan layanan yang tidak hanya ada di kertas. Tanpa rumah aman, konselor terlatih, penyidik ramah anak, serta sistem data korban yang terlindungi, revisi undang-undang berisiko menjadi pembaruan teks tanpa perubahan pengalaman korban. Anggaran dan sumber daya manusia menjadi penentu apakah pasal baru benar-benar berjalan. Tanpa itu, korban tetap menunggu.
Untuk pembaca umum, hal yang dapat dicermati adalah kualitas pembahasan DPR dan pemerintah: apakah pasal-pasal baru menyatukan istilah kekerasan, memperbaiki koordinasi lembaga, dan mengatur tanggung jawab platform tanpa mengorbankan hak atas informasi. Revisi yang sedang dibahas juga akan diukur dari ruang bagi pemulihan korban dan pembinaan pelaku anak, bukan hanya sanksi. Pemantauan publik atas draf, naskah akademik, dan uji publik juga penting agar revisi tidak hanya mengejar target legislasi.



