RKB Apresiasi Komitmen Dasco Sahkan RUU Perampasan Aset
Ketua Umum RKB Wigit Bagoes Prabowo memuji sikap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menjamin pengesahan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026.

Ketua Umum Rumah Keluarga Bersama (RKB) Wigit Bagoes Prabowo di Jakarta mengapresiasi komitmen Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menuntaskan pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026, sebagaimana diberitakan SINDOnews, Kamis (19/11/2026).
Wigit menilai kesediaan Dasco mempertaruhkan jabatan apabila target meleset sebagai wujud kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berpihak pada agenda pemberantasan korupsi. Dalam keterangan resmi kepada SINDOnews, Wigit menyebut, “Kami di RKB sangat mengapresiasi keberanian dan komitmen Prof. Sufmi Dasco Ahmad yang menjamin penuntasan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026.”
Menurut laporan SINDOnews, DPR telah menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang setelah 18 tahun bergulir.
Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset bukan regulasi baru dalam wacana hukum Indonesia. Gagasan untuk merampas harta hasil kejahatan secara mandiri, tanpa selalu menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya, sudah muncul sejak awal era reformasi. Selama bertahun-tahun, mekanisme perampasan aset di Indonesia tersebar di beberapa undang-undang, antara lain UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keduanya memungkinkan penyitaan aset, tetapi prosesnya umumnya masih terikat pada pembuktian pidana.
Konsep yang ditawarkan RUU ini dikenal sebagai perampasan aset berdasarkan objek atau in rem forfeiture. Dalam kerangka tersebut, negara dapat menggugat harta yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus membuktikan kesalahan pidana pemiliknya terlebih dahulu. Pendekatan ini lazim di banyak negara untuk mengejar kekayaan yang disembunyikan melalui nama orang lain, korporasi, atau transaksi berlapis. Di Indonesia, gagasan ini kerap dikaitkan dengan kebutuhan memulihkan kerugian negara yang selama ini sulit ditelusuri lewat jalur pidana biasa.
Proses legislasi RUU ini diwarnai perdebatan panjang. Isu yang paling sering mengemuka adalah keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak milik warga. Sebagian pihak khawatir mekanisme tanpa putusan pidana dapat disalahgunakan jika pengawasan tidak ketat. Di sisi lain, pendukungnya menilai prosedur yang terlalu panjang justru menguntungkan pelaku kejahatan karena memberi waktu untuk memindahkan aset. Karena itu, setiap kali RUU ini mendekati tahap pengesahan, publik dan organisasi masyarakat sipil biasanya kembali menekan DPR dan pemerintah agar tidak menundanya lagi.
Di parlemen, nasib RUU ini juga terkait dengan dinamika politik antara DPR dan pemerintah. Setiap pergantian periode anggota dewan kerap membuat pembahasan harus dimulai ulang dari daftar prioritas legislasi nasional. Karena itu, ketika seorang pimpinan DPR secara terbuka mengikat diri pada tenggat waktu, langkah itu dibaca publik sebagai sinyal bahwa eksekusi politik sedang diupayakan agar RUU tidak lagi berhenti di tahap pembahasan. Tanpa tenggat yang jelas, RUU ini berisiko kembali menjadi dokumen yang hanya dibahas ulang setiap periode.
Artinya bagi Publik dan Keuangan Negara
Bagi masyarakat luas, pengesahan RUU Perampasan Aset dapat mengubah cara negara memulihkan kerugian dari kejahatan ekonomi. Aset yang dirampas, baik berupa uang, tanah, bangunan, maupun kendaraan, secara prinsip dikembalikan ke kas negara untuk membiayai program publik yang berdampak langsung. Jika mekanisme ini berjalan efektif, anggaran yang selama ini bocor akibat korupsi atau pencucian uang berpotensi kembali digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja. Dampaknya tidak langsung terasa di harga barang sehari-hari, tetapi menyentuh kapasitas fiskal negara dalam jangka menengah dan panjang.
Bagi pemilik harta dan pelaku usaha, kehadiran RUU ini menuntut kepatuhan yang lebih ketat. Transaksi yang mencurigakan, penggunaan nominee, atau penempatan aset di bawah nama pihak lain akan lebih mudah ditelusuri. Selain itu, transparansi proses menjadi jaminan bahwa hak warga tetap terlindungi. Sisi lain, publik perlu mencermati pasal-pasal pengawasan agar perampasan tidak dilakukan sewenang-wenang terhadap warga yang tidak terlibat tindak pidana. Prosedur peradilan yang transparan menjadi kunci agar instrumen ini tidak berubah menjadi alat tekanan politik atau ekonomi.
Ke depan, yang paling menentukan bukan hanya tanggal pengesahan, melainkan kesiapan lembaga penegak hukum dan pengadilan untuk menerapkan aturan baru ini. Publik juga perlu terus memantau secara berkala apakah aset yang berhasil dirampas benar-benar tercatat dan dikembalikan secara akuntabel, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan resmi.



