Lompat ke konten utama
Parlemen

Tokoh Lintas Agama Jakarta Satukan Komitmen Rawat Kerukunan

Pernyataan sikap bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal menegaskan komitmen merawat kerukunan dan menjaga kesejukan bangsa.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Tokoh Lintas Agama Jakarta Satukan Komitmen Rawat Kerukunan
Ilustrasi berita: Tokoh Lintas Agama Jakarta Satukan Komitmen Rawat KerukunanFoto: SINDOnews — Nasional

Sejumlah pimpinan majelis agama dan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (13/11/2026), menyatukan komitmen merawat kerukunan dan menjaga kesejukan bangsa melalui pernyataan sikap bersama, sebagaimana diberitakan SINDOnews.

Dialog Lintas Agama bertema “Merawat Kerukunan, Meneguhkan Kedaulatan Bangsa” itu dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Ketua Umum MUI Kiai Marsudi Syuhud, bersama sejumlah pemuka agama lain.

Marsudi menyebut umat Islam memiliki 87 ormas, termasuk NU dan Muhammadiyah, yang menurutnya dilebur melalui semangat saling mengenal menjadi aturan bersama.

Ia mengibaratkan perbedaan itu seperti sendok dan gelas yang bergesekan, tetapi menghasilkan “kopi kebangsaan yang nikmat”.

Jejak Kerukunan dalam Ruang Publik

Indonesia tumbuh sebagai negara dengan banyak latar belakang agama, suku, bahasa, dan aliran pemikiran. Dalam keadaan seperti itu, kerukunan bukan hanya soal tidak adanya konflik terbuka, tetapi juga kemampuan menjaga ruang bersama agar perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering dipakai untuk menyebut prinsip itu: warga hidup dalam satu negara tanpa harus menyeragamkan keyakinan. Ruang publik yang sehat membutuhkan kebiasaan mendengar, bukan hanya kebiasaan berbicara. Dalam masyarakat majemuk, dialog lintas agama menjadi salah satu bentuk kebiasaan itu: para pemimpin komunitas bertemu, menyamakan persepsi tentang batas toleransi, dan menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh mengancam keselamatan bersama.

Peran tokoh agama di Indonesia biasanya berada di dua wilayah sekaligus. Di satu sisi, mereka menjaga tafsir, ritual, dan disiplin internal komunitas masing-masing. Di sisi lain, mereka dipandang sebagai penenang ketika isu sensitif muncul, terutama saat perbedaan doktrin, pembangunan rumah ibadah, kegiatan keagamaan, atau gesekan di media sosial menjadi perhatian publik. Karena itu, pertemuan lintas pemuka agama sering dibaca sebagai sinyal bahwa para pemimpin komunitas memilih jalur dialog sebelum ketegangan melebar.

Dalam konteks itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kerap menjadi salah satu rujukan publik ketika isu keagamaan umat Islam memerlukan pernyataan resmi. Namun, kerukunan tidak cukup dibangun oleh satu lembaga saja. Dialog lintas agama menempatkan MUI, Kementerian Agama, serta pemuka berbagai tradisi keagamaan dalam satu meja yang sama. Model pertemuan seperti ini menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya dijaga lewat hukum dan keamanan, tetapi juga lewat kepercayaan yang dipelihara antarwarga.

Istilah ormas merujuk pada organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan atau sosial. Pernyataan bersama semacam itu juga memuat pelajaran tentang cara mengelola kemajemukan. Ketika para pemimpin mengakui bahwa perbedaan adalah kenyataan, publik diberi contoh bahwa identitas keagamaan tidak harus menjadi alasan untuk menutup diri. Istilah li-ta'arafu yang dipakai Kiai Marsudi merujuk pada semangat saling mengenal. Dalam bahasa sehari-hari, semangat itu berarti mencari titik temu tanpa menghapus perbedaan, lalu mengubah pertemuan antarwarga menjadi kebiasaan sosial yang menenangkan.

Yang Perlu Diperhatikan Warga

Bagi pembaca Indonesia, komitmen lintas agama paling terasa ketika ia menurunkan suhu di lingkungan sekitar. Warga tidak selalu berhadapan dengan konflik besar, tetapi sering menghadapi hal kecil: jadwal kegiatan keagamaan, pemakaian pengeras suara, izin acara, atau komentar di grup pesan singkat. Sikap bersama para tokoh dapat menjadi rujukan bagi pengurus RT, RW, sekolah, kampus, dan kantor ketika perbedaan mulai memicu salah paham.

Relevansinya juga tampak pada cara publik membaca berita keagamaan. Pernyataan kerukunan tidak otomatis menyelesaikan sengketa, tetapi memberi penanda bahwa para pemimpin komunitas memilih dialog dan menahan diri dari retorika yang memperuncing. Untuk pembaca, hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah tindak lanjut: apakah komitmen itu diterjemahkan menjadi pertemuan rutin, mekanisme cepat saat muncul gesekan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan tanpa mengabaikan hak warga untuk beribadah dan berpendapat.

Jika komitmen itu hanya berhenti pada pernyataan, manfaatnya akan cepat pudar. Karena itu, masyarakat dapat menilai dari konsistensi para pemimpin agama dan pejabat terkait dalam menjaga nada bicara, terutama saat isu politik atau sosial sedang memanas. Selain itu, warga bisa mengamati apakah rumah ibadah, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan ikut membuat kegiatan bersama yang sederhana, seperti kerja bakti, bazar, atau forum pemuda lintas latar belakang. Tindakan kecil semacam ini membuat kerukunan lebih mudah dirasakan daripada sekadar slogan.

Berita terkait

Tag:Dialog Lintas AgamaKerukunan UmatMarsudi SyuhudMasjid IstiqlalMUI

Berita Terkait