Lompat ke konten utama
Korupsi

RUU Perampasan Aset Siapkan Badan Pengelola Barang Rampasan

DPR membahas RUU Perampasan Aset yang mengatur Badan Pengelola Aset Rampasan independen dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: RUU Perampasan Aset Siapkan Badan Pengelola Barang Rampasan
Ilustrasi berita: RUU Perampasan Aset Siapkan Badan Pengelola Barang RampasanFoto: RRI — Pusat Pemberitaan

DPR RI membahas pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Jakarta, lembaga yang direncanakan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana keterangan pers yang diterima RRI, Kamis, 19 November 2026.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai lembaga tersendiri membuat tata kelola aset rampasan lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Ia menyebut badan itu akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, menyampaikan ketentuan itu masuk pembahasan. Menurut dia, Presiden menentukan dan mengangkat pimpinan badan setelah persetujuan DPR RI.

Ia menjelaskan pemerintah semula mengusulkan bentuk dewan, sementara DPR mendorong nomenklatur badan agar kewenangan pimpinan lebih jelas. Tandra menilai kepala badan dapat memerintah jajarannya sehingga koordinasi lebih efektif.

Lembaga itu akan mengelola penyimpanan, perawatan, sampai penjualan barang rampasan dari tindak pidana.

Perdebatan Lama Soal Pemulihan Aset

RUU Perampasan Aset bukan wacana baru dalam agenda hukum Indonesia. Ia muncul dari kebutuhan untuk memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, terutama ketika proses pidana berjalan lama dan nilai barang bukti dapat menurun karena tidak terkelola. Isu ini juga menyentuh kepercayaan publik: aset yang disita tetapi tidak terurus dapat memunculkan pertanyaan baru mengenai akuntabilitas negara.

Dalam sistem yang ada, perampasan aset biasanya melekat pada perkara pidana. Artinya, negara perlu membuktikan unsur tindak pidana lebih dahulu, lalu menetapkan aset yang dirampas untuk negara. Karena itu, sebagian pembentuk undang-undang melihat perlunya jalur yang lebih cepat untuk menjaga nilai aset, misalnya melalui tata kelola yang lebih rapi dan profesional. Skema seperti ini lazim dibahas dalam pembanding hukum asing, meski bentuk akhirnya harus menyesuaikan struktur birokrasi Indonesia.

Usulan membentuk badan khusus juga mencerminkan perdebatan soal desain kelembagaan. Dewan cenderung bersifat kolektif dan lebih banyak memberi nasihat, sedangkan badan lebih mudah diperintah karena ada kepala yang bertanggung jawab atas operasional. Pilihan nomenklatur itu memengaruhi kecepatan koordinasi, pertanggungjawaban, dan cara aset dikelola ketika status hukumnya masih dalam proses. Selain itu, badan khusus dapat menjadi titik tunggal penyimpanan data aset, sehingga negara lebih mudah melacak status barang dari penyitaan sampai penjualan.

Di sisi lain, lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden dapat berada dekat dengan kekuasaan eksekutif. Karena itu, pengawasan publik, audit, dan mekanisme pelaporan menjadi bagian penting agar pengelolaan aset tidak berubah menjadi ruang intervensi politik. Independensi yang disebut dalam pembahasan RUU harus dibaca sebagai profesionalisme kerja, bukan kekebalan dari kontrol. Pengelolaan aset rampasan juga menyangkut nilai ekonomi: kendaraan, tanah, rekening, atau barang mewah dapat susut jika tidak dipelihara atau dijual pada waktu yang tepat.

Yang Perlu Dipantau Publik

Bagi pembaca umum, RUU ini belum mengubah harga barang atau tarif layanan secara langsung. Dampaknya bekerja pada sisi tata kelola uang negara: aset yang seharusnya kembali ke kas negara tidak berhenti sebagai barang sitaan yang tidak jelas pengelolaannya. Jika disahkan dan dijalankan dengan baik, pemulihan aset dapat mengurangi kebocoran anggaran dan memperbaiki penerimaan negara dari barang yang sudah dirampas. Untuk wajib pajak, hal ini relevan karena aset negara yang terkelola dapat menjadi sumber penerimaan nonpajak, meski besarannya belum bisa dipastikan.

Yang perlu diperhatikan publik adalah pengawasan. Lembaga khusus yang dekat dengan Presiden harus memiliki laporan berkala, audit, dan akses informasi yang jelas. Tanpa itu, kewenangan mengelola fisik dan mengalihkan aset justru bisa menimbulkan risiko baru, termasuk konflik kepentingan dalam penjualan atau penilaian harga. Publik juga dapat memantau apakah aset yang dijual mengikuti prosedur pasar yang terbuka, bukan transaksi tertutup yang sulit diaudit.

Bagi pihak yang hartanya tersangkut perkara, aturan ini juga menyinggung asas praduga tak bersalah. Negara perlu membedakan aset yang sudah berkekuatan hukum tetap, aset dalam proses peradilan, dan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Karena itu, uji publik dan penjelasan mekanisme banding atau keberatan menjadi bagian penting sebelum RUU ini berlaku efektif. Selama RUU masih dibahas, masyarakat belum perlu mengkhawatirkan perubahan mendadak dalam kepemilikan barang; yang penting adalah memastikan pembahasan terbuka dan tidak melemahkan perlindungan hukum.

Berita terkait

Tag:Aset RampasanDPR RIRudianto LalloRUU Perampasan AsetSoedeson Tandra

Berita Terkait