Prabowo Diingatkan Pilih Wapres Nonpartai agar Koalisi Aman
Usulan agar Presiden Prabowo memilih wakil presiden dari kalangan nonpartai dinilai bisa menjaga soliditas koalisi.

Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), diminta cermat menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. A Bakir Ihsan, menilai figur teknokrat nonpartai lebih aman karena tidak memicu kecemburuan partai koalisi.
Menurut laporan SINDOnews, Bakir Ihsan menyebut pemilihan wapres dari salah satu partai, termasuk Gerindra, berpotensi memunculkan persaingan kekuasaan di dalam pemerintahan. Ia berpendapat, "Presiden jangan diberi pilihan sulit harus pilih Cawapres dari Gerindra."
Beliau menambahkan, risiko itu meningkat jika calon berasal dari partai kecil dan tidak disepakati seluruh koalisi. Partai yang merasa tidak terakomodasi dikhawatirkan menarik dukungan dan mengganggu jalannya pemerintahan.
Aturan Main Koalisi dan Posisi Wakil Presiden
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden memegang kekuasaan eksekutif, sementara wakil presiden membantu menjalankan tugas kepresidenan. Wakil presiden juga dapat menggantikan peran presiden jika terjadi halangan tetap atau sementara. Karena itu, posisi ini bukan jabatan simbolik, melainkan bagian dari rantai kepemimpinan negara yang dapat memengaruhi arah kebijakan, hubungan dengan parlemen, dan kepercayaan pasar politik.
Ujiannya menjadi lebih rumit ketika pemerintah dibentuk oleh koalisi banyak partai. Partai-partai yang mendukung presiden biasanya memiliki kursi di parlemen, akses pada jabatan, serta kepentingan terhadap program pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, penunjukan wakil presiden sering dibaca sebagai tanda pembagian pengaruh. Jika satu partai dianggap mendapat tempat istimewa, partai lain dapat merasa posisinya melemah. Sebaliknya, jika wakil presiden berasal dari kalangan profesional nonpartai, ia dinilai tidak membawa agenda partai tertentu sehingga lebih mudah diterima bersama.
Di sisi lain, partai kecil yang merasa hanya menjadi pelengkap sering mencari cara menaikkan nilai tawar. Mereka dapat menggunakan hak-hak parlemen, menunda persetujuan, atau mendorong isu yang sensitif bagi pemerintah. Karena itu, kompromi mengenai nama wakil presiden menjadi bagian dari manajemen konflik dalam koalisi.
Secara konstitusional, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak sepenuhnya berada di tangan presiden. Presiden mengajukan dua calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat, lalu parlemen memilih salah satunya dalam batas waktu tertentu. Dengan mekanisme tersebut, kesepakatan partai koalisi tetap penting karena calon harus mendapat dukungan di parlemen. Namun proses ini juga membuka ruang tawar-menawar politik, terutama ketika beberapa partai merasa berhak atas posisi tersebut.
Istilah "matahari kembar" yang disebut Bakir Ihsan merujuk pada situasi ketika ada dua pusat kekuatan di sekitar kekuasaan eksekutif. Dalam praktik politik, hal itu bisa muncul jika wakil presiden dianggap memiliki basis partai yang terlalu kuat atau punya ambisi kepemimpinan tersendiri. Jika tidak dikelola dengan kesepakatan yang jelas, persaingan internal koalisi dapat melemahkan disiplin suara di parlemen, memperlambat legislasi, dan membuat agenda pemerintah lebih mudah dipertanyakan.
Artinya bagi Stabilitas Politik dan Kebijakan
Bagi pembaca di Indonesia, isu ini relevan karena stabilitas koalisi pemerintahan menentukan kepastian dalam pembuatan kebijakan. Ketika partai-partai pendukung pemerintah solid, agenda eksekutif biasanya lebih mudah dibahas di parlemen, termasuk anggaran, undang-undang, dan kebijakan sektor publik. Sebaliknya, jika muncul kecemburuan karena penentuan wakil presiden dianggap tidak adil, dukungan parlemen bisa melemah. Dampaknya dapat berupa tertundanya pembahasan rancangan undang-undang, meningkatnya tarik-menarik kepentingan, atau munculnya wacana oposisi yang lebih vokal.
Wacana memilih wakil presiden dari kalangan nonpartai juga dapat dibaca sebagai upaya menjaga citra pemerintahan yang lebih teknokratis. Bagi publik, figur nonpartai sering diasosiasikan dengan kompetensi di bidang tertentu, bukan sekadar hasil bagi-bagi jabatan. Namun, hal itu tidak otomatis membuat pemerintahan lebih efektif. Tanpa dukungan partai koalisi, seorang wakil presiden tetap membutuhkan legitimasi politik agar dapat menjalankan peran koordinasi dan menjaga komunikasi dengan parlemen.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah proses penggantian wakil presiden berjalan sesuai mekanisme konstitusional dan apakah seluruh partai koalisi merasa terwakili. Karena itu, publik perlu menilai bukan hanya nama calon, tetapi juga rekam jejak, kapasitas koordinasi, dan komitmen pada program pemerintah. Jika tidak, risiko politik yang dikhawatirkan Bakir Ihsan bisa berubah menjadi friksi nyata. Bagi masyarakat, friksi di tingkat elite mungkin tidak langsung terasa, tetapi dapat memengaruhi kecepatan respons negara terhadap masalah ekonomi, pelayanan publik, dan kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah.



