Usul Hinca: Dua Cawapres Prabowo Sampaikan Gagasan di Sidang MPR
Anggota MPR Hinca Panjaitan mengusulkan dua calon wakil presiden usulan Prabowo diberi waktu menyampaikan gagasan di Sidang Paripurna MPR.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengusulkan agar dua calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo Subianto diberi waktu khusus untuk menyampaikan gagasan di Sidang Paripurna MPR, Jumat (20/11/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut laporan SINDOnews, Hinca menyarankan pemaparan itu disiarkan langsung agar publik dapat mengikuti pikiran para kandidat. Ia menilai gagasan tersebut penting karena pemilihan wakil presiden melalui MPR bersifat tidak langsung, berbeda dengan kampanye yang mempertemukan calon dengan masyarakat. Ia juga menyebut kondisi itu sebagai keunikan ketatanegaraan.
“Perlulah mendengarkan siapakah dia dan apa pikirannya,” kata Hinca.
Pemilihan Tidak Langsung dan Peran MPR
MPR adalah forum yang menghimpun anggota DPR dan DPD, sehingga keputusan politik yang diambil di dalamnya berjalan melalui mekanisme perwakilan, bukan kotak suara rakyat secara langsung. Dalam situasi seperti yang digambarkan laporan tersebut, sidang paripurna menjadi ruang paling formal untuk mengesahkan pilihan politik para elite majelis. Karena itu, usulan memberi panggung gagasan kepada calon wakil presiden menyentuh titik penting: bagaimana publik dapat menilai pilihan yang tidak mereka tentukan sendiri. Ini juga menjadi pembeda dari pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung, ketika rakyat dapat mendengar sendiri janji kampanye sebelum memilih.
Perbedaan utama antara pemilihan langsung dan tidak langsung terletak pada jarak antara kandidat dan pemilih. Pada pemilihan langsung, masyarakat dapat mendengar visi, program, dan gaya kepemimpinan calon melalui kampanye, debat, serta media sosial. Pada pemilihan tidak langsung, akses publik terhadap isi pikiran calon bisa lebih terbatas jika tidak ada forum yang sengaja dibuka. Pemaparan gagasan di sidang MPR, terutama bila disiarkan, dapat menjadi jembatan yang mengurangi jarak itu. Forum terbuka juga memberi kesempatan bagi calon menunjukkan kemampuan menjawab pertanyaan sulit.
Secara etimologis, “paripurna” berarti lengkap atau tuntas. Sidang paripurna biasanya dipakai untuk pengambilan keputusan tertinggi di lembaga legislatif atau majelis. Kehadiran calon di forum tersebut memberi sinyal bahwa proses politik tidak berhenti pada kesepakatan elite, tetapi juga memerlukan penjelasan publik. Bagi calon wakil presiden, paparan di sidang paripurna dapat menjadi ujian retorika, substansi, dan kesiapan menghadapi pertanyaan anggota majelis. Paparan semacam itu juga dapat menjadi catatan sejarah politik, karena gagasan calon tersimpan dalam rekaman resmi.
Usulan semacam ini juga relevan dengan tradisi pengawasan parlemen. Ketika anggota MPR memilih calon, mereka memikul tanggung jawab untuk menilai rekam jejak, gagasan, dan kapasitas. Ruang pemaparan membuat penilaian itu lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Tanpa forum terbuka, publik hanya menerima hasil akhir berupa pilihan yang sudah ditetapkan, sementara alasan di baliknya tetap berada di lingkaran kecil pembicaraan politik. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar basa-basi, melainkan alat pertanggungjawaban.
Dampak Transparansi bagi Publik
Bagi pembaca Indonesia, gagasan ini menyentuh kebiasaan sehari-hari dalam mengikuti politik: masyarakat makin terbiasa menilai pejabat dari penjelasan, bukan hanya dari jabatan. Bila sidang terbuka dapat disaksikan, warga bisa ikut memahami arah kebijakan yang akan dijalankan seorang wakil presiden. Hal ini penting karena wapres tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga berperan dalam koordinasi program, komunikasi politik, dan pengambilan keputusan pemerintahan. Di era media sosial, rekaman sidang mudah beredar dan menjadi bahan diskusi warga.
Transparansi semacam itu juga dapat mengurangi kesenjangan informasi antara elite dan publik. Dalam politik tidak langsung, keputusan bisa tampak tiba-tiba karena proses perumusannya tertutup. Dengan adanya pemaparan gagasan, masyarakat memiliki bahan untuk menilai apakah calon memiliki visi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik. Penilaian ini tetap bersifat politik, tetapi tidak lagi hanya berdasarkan gosip atau potongan pernyataan. Jika tidak ada ruang itu, publik hanya menilai dari nama partai atau kedekatan dengan penguasa.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsistensi pelaksanaan. Usulan memberi waktu khusus akan bermakna bila formatnya jelas: durasi, pertanyaan, akses media, dan mekanisme keberatan. Tanpa aturan yang disepakati, ruang terbuka bisa berubah menjadi seremonial. Sebaliknya, bila dijalankan serius, forum itu dapat menjadi penanda bahwa pemilihan tidak langsung tetap dapat diawasi publik.



