Prabowo Tegaskan Kekayaan Nasional Harus Dinikmati Rakyat
Presiden Prabowo di Palu menegaskan kekayaan alam Indonesia harus dikelola agar manfaatnya dinikmati rakyat, bukan dibawa ke luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki sistem ekonomi nasional agar kekayaan alam Indonesia dinikmati rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), sebagaimana diberitakan SINDOnews.
Prabowo menilai potensi sumber daya alam yang melimpah harus dikelola agar hasilnya menjadi manfaat nyata bagi bangsa. Ia menyoroti praktik yang memberi keuntungan besar kepada pihak tertentu, tetapi hasilnya dibawa ke luar negeri. Menurut laporan SINDOnews, ia menyebut ratusan tahun bangsa asing datang ke Nusantara karena kekayaan mineral dan komoditas yang dibutuhkan dunia. Dalam pidato itu, ia bertanya kepada para profesor, “ini sistem apa?”
Peran Parlemen dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam
Isu kekayaan alam yang harus kembali ke rakyat bukan hal baru dalam politik Indonesia. UUD 1945 menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma itu menjadi rujukan ketika pemerintah, DPR, dan daerah membahas kebijakan pertambangan, energi, kehutanan, perkebunan, hingga fiskal.
Dalam sistem ketatanegaraan, parlemen terlibat melalui tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui legislasi, DPR bersama pemerintah membentuk undang-undang yang mengatur izin usaha, royalti, divestasi saham, hilirisasi, serta sanksi atas pelanggaran. Melalui anggaran, parlemen menentukan besaran belanja negara, transfer ke daerah, dan dana desa yang dapat memperluas manfaat sumber daya alam. Di sisi lain, daerah membutuhkan kepastian bahwa dana transfer tidak hanya menjadi angka dalam dokumen anggaran. Melalui pengawasan, DPR memanggil menteri, memeriksa laporan, serta menindaklanjuti keluhan daerah penghasil yang merasa belum menerima bagian adil.
Debat soal sumber daya alam juga berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Banyak daerah kaya mineral, batu bara, sawit, atau perikanan merasa hasil eksploitasi lebih banyak dinikmati pusat dan korporasi. Karena itu, isu yang disampaikan Prabowo menyentuh titik yang sering muncul dalam rapat dengar pendapat di Senayan: bagaimana negara memastikan nilai tambah tidak berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi menjadi industri, lapangan kerja, dan penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Secara politik, pertanyaan tentang sistem apa seperti yang diucapkan Prabowo juga menyiratkan kritik terhadap model ekonomi yang dianggap lebih menguntungkan pemilik modal daripada warga. Dalam praktik, negara dapat mengandalkan pajak, royalti, bagi hasil, kepemilikan saham, atau kewajiban pengolahan di dalam negeri. Pilihan kebijakan itu selalu menjadi tawar-menawar antara kebutuhan investasi, kepastian hukum, kedaulatan ekonomi, dan tekanan publik. Di titik inilah parlemen diuji secara nyata. Publik menantikan apakah pengawasan DPR mampu menjembatani perbedaan antara daerah penghasil, pusat, dan pelaku usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan juga diuji oleh kebutuhan menarik investor sambil menjaga kedaulatan atas komoditas strategis seperti nikel, timah, batu bara, dan mineral kritis.
Dampak bagi Rakyat dan Daerah Penghasil
Bagi pembaca di Indonesia, pernyataan itu relevan karena sumber daya alam menyentuh biaya hidup. Harga bahan bakar, listrik, bahan pangan, dan ongkos logistik ikut dipengaruhi oleh kebijakan energi, fiskal, serta distribusi penerimaan negara. Jika kekayaan alam dikelola untuk nilai tambah di dalam negeri, dampaknya bisa berupa peluang kerja di kawasan industri, peningkatan pendapatan daerah, dan ruang fiskal yang lebih luas untuk program sosial. Pemerintah daerah, misalnya, dapat memanfaatkan dana bagi hasil untuk jalan, irigasi, sekolah, dan puskesmas.
Namun, janji nikmat untuk rakyat tidak otomatis terwujud. Publik perlu melihat apakah penerimaan benar-benar masuk ke kas negara, berapa bagian yang kembali ke daerah, dan sejauh mana masyarakat terdampak dapat mengakses layanan dasar. Dengan demikian, rakyat dapat menilai apakah manfaat itu sampai ke desa, kota, dan kawasan yang selama ini menjadi lokasi tambang. Parlemen punya peran memastikan kebijakan tidak berhenti pada pidato, tetapi diuji lewat laporan keuangan, audit, dan evaluasi program.
Untuk jangka menengah, hal yang perlu diperhatikan adalah konsistensi regulasi hilirisasi, perlindungan lingkungan, serta transparansi izin usaha. Tanpa pengawasan, eksploitasi dapat memicu konflik lahan, pencemaran, dan ekonomi yang rapuh. Kritik terhadap model ekonomi semacam itu biasanya muncul ketika harga komoditas naik, tetapi manfaatnya belum terasa di tingkat rumah tangga. Karena itu, pesan Prabowo di Palu dapat dibaca sebagai penagihan janji konstitusional: kekayaan nasional harus berujung pada kemakmuran rakyat.



