Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

Hinca Usul Dua Cawapres yang Diajukan Prabowo Tak Boleh Mundur

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo ke MPR tidak boleh mundur.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Hinca Usul Dua Cawapres yang Diajukan Prabowo Tak Boleh Mundur
Ilustrasi berita: Hinca Usul Dua Cawapres yang Diajukan Prabowo Tak Boleh MundurFoto: RRI — Pusat Pemberitaan

Dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto ke MPR sebaiknya tidak mengundurkan diri, menurut usulan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Usulan itu ia sampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 20 November 2026.

Seperti diberitakan RRI, ia menilai kesediaan harus dinyatakan sejak awal, disertai komitmen mengikuti proses pemilihan hingga tuntas. Dalam pandangannya, satu calon mundur akan membuat syarat dua nama tidak lagi terpenuhi.

Hinca, yang duduk di tim verifikasi syarat cawapres MPR, menyebut dua nama itu pilihan Presiden. Ia menegaskan bahwa keduanya telah bersedia.

Menurut dia, MPR sebagai representasi masyarakat akan menentukan satu nama dari dua calon itu.

Mekanisme Dua Nama di MPR

Usulan Hinca tidak berdiri dari ruang kosong karena ia berbicara soal lembaga yang memilih Wakil Presiden ketika jabatan itu tidak terisi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh rakyat dalam satu pasangan saat pemilu serentak. Namun, konstitusi juga menyiapkan jalur lain: apabila Wakil Presiden berhalangan tetap atau mengundurkan diri sehingga terjadi kekosongan, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR. Dari dua nama itu, MPR memilih salah satu. Aturan tersebut membuat angka dua bukan hiasan administratif, melainkan syarat agar lembaga perwakilan memiliki pilihan.

Posisi MPR dalam proses ini berbeda dari posisinya saat pemilu. MPR bukan pemilih langsung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi menjadi forum penentu ketika terjadi pengisian jabatan di tengah masa pemerintahan. Karena itu, kata 'representasi masyarakat' yang dipakai Hinca merujuk pada komposisi MPR yang gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD. Kedua unsur itu mewakili rakyat dan daerah, sehingga keputusan mereka dianggap memiliki legitimasi politik, bukan sekadar formalitas.

Tim verifikasi syarat calon yang disebut Hinca adalah bagian dari proses MPR yang memeriksa kelengkapan administrasi dan syarat calon sebelum pemilihan. Dalam bahasa sehari-hari, tim ini memastikan nama yang diajukan benar-benar memenuhi ketentuan, misalnya kewarganegaraan, usia, dan status tidak sedang menjadi terpidana. Setelah verifikasi selesai, pemilihan dilakukan melalui mekanisme internal MPR. Di titik inilah komitmen calon menjadi penting: jika satu calon mundur setelah proses berjalan, ruang pilihan yang disiapkan konstitusi bisa menyempit atau bahkan runtuh.

Secara politik, usulan agar calon tidak mundur juga berkaitan dengan kebiasaan elite yang sering menghitung ulang posisi ketika suasana berubah. Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden bukan jabatan seremonial. Ia masuk dalam garis suksesi, ikut menentukan arah kebijakan, dan dapat menggantikan Presiden jika terjadi halangan tetap. Karena itu, satu nama yang diajukan Presiden membawa konsekuensi panjang bagi stabilitas pemerintahan.

Arti Proses Ini bagi Publik

Bagi pembaca, isu ini tampak jauh dari urusan dapur, tetapi sebenarnya menyentuh kepastian pemerintahan. Publik bergantung pada Presiden dan Wakil Presiden untuk menjaga koordinasi kebijakan, terutama saat isu ekonomi, keamanan, atau bencana membutuhkan keputusan cepat. Jika proses pemilihan Wakil Presiden berlarut karena ada calon yang mundur, MPR harus mencari jalan baru untuk memenuhi syarat dua nama. Kondisi itu dapat membuat kebijakan tertunda, misalnya penunjukan menteri, penanganan daerah rawan, atau sinkronisasi program nasional.

Yang perlu diperhatikan publik adalah kepatuhan pada aturan main, bukan sekadar drama politik. Ketika Presiden mengajukan dua nama, masyarakat berhak mengetahui apakah calon telah menyatakan kesediaan, apakah syarat administrasi sudah diverifikasi, dan apakah MPR menjalankan pemilihan secara terbuka. Transparansi ini penting agar jabatan Wakil Presiden tidak dipersepsikan sebagai hasil tawar-menawar elite. Dalam jangka pendek, pembaca dapat mengikuti sidang MPR dan keterangan resmi tim verifikasi. Dalam jangka panjang, proses yang rapi menjadi ukuran apakah konstitusi benar-benar dipakai untuk mengisi kekosongan, bukan untuk menciptakan kekosongan baru.

Penting pula membedakan antara hak politik dan tanggung jawab moral. Calon boleh memiliki pilihan pribadi, tetapi setelah namanya diajukan dan diproses, publik sudah menaruh ekspektasi. Jika mundur, akibatnya bukan hanya pada satu orang, melainkan pada kepercayaan bahwa proses kenegaraan dijalankan dengan serius. Karena itu, usulan Hinca dapat dibaca sebagai ajakan agar elite menahan diri dari kalkulasi jangka pendek.

Berita terkait

Tag:Hinca PanjaitanMPRPartai Demokratpemilihan wakil presidenPrabowo Subianto

Berita Terkait