Seluruh Jajaran KPU-Bawaslu Disidang Etik, DKPP Tegaskan Personal Bukan Lembaga
DKPP menyidangkan seluruh komisioner KPU dan Bawaslu terkait verifikasi dokumen pencalonan Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadwalkan persidangan etik terhadap seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI pada Senin, 23 November 2026, sebagaimana diberitakan RRI. Persidangan ini menyangkut proses verifikasi keabsahan dokumen pencalonan Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024.
Ketua DKPP Heddy Lugito, dalam Media Session di Jakarta Kamis 19 November 2026, menjelaskan satu anggota KPU bernama Iffa dikecualikan karena belum menjabat saat proses pencalonan berlangsung. Sementara lima komisioner Bawaslu seluruhnya diadukan. Menurut laporan RRI, persidangan ini merupakan tindak lanjut dari lima aduan masyarakat, empat di antaranya lolos ke tahap sidang dan satu gugur karena kelengkapan dokumen belum terpenuhi.
Peran DKPP dan Batas Persidangan Etik
DKPP merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengawasi dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu sendiri mencakup tiga institusi: KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai pengawas etik. Masing-masing memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Aturan kode etik penyelenggara pemilu memuat sejumlah prinsip yang harus dipegang setiap komisioner, antara lain kemandirian, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip inilah yang menjadi objek persidangan DKPP. Dalam konteks verifikasi dokumen, penyelenggara pemilu dituntut memastikan setiap syarat calon diperiksa secara cermat dan konsisten tanpa membeda-bedakan.
Persidangan etik di DKPP memiliki karakter berbeda dari proses hukum pidana di pengadilan. Dalam ranah etik, yang diadili adalah perilaku dan keputusan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, bukan perbuatan melawan hukum secara pidana. Sanksi yang dijatuhkan bersifat administratif, seperti peringatan atau pemberhentian dari jabatan. Artinya, seseorang yang diadili secara etik tidak otomatis dianggap melakukan tindak pidana, dan sebaliknya.
Proses verifikasi dokumen pencalonan merupakan tahapan krusial dalam pemilu. Ketika pasangan calon mendaftar, KPU memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pencalonan, mulai dari ijazah, surat keterangan kesehatan, hingga dokumen administratif lainnya. Bawaslu mengawasi jalannya proses verifikasi tersebut. Jika ada pihak yang menilai verifikasi tidak sesuai prosedur atau kode etik, masyarakat dapat mengajukan aduan ke DKPP. Tahapan ini menjadi sorotan karena dokumen pencalonan merupakan gerbang awal yang menentukan siapa yang berhak maju sebagai peserta pemilu. Kelalaian dalam tahap ini dapat berdampak pada keabsahan seluruh proses di hilirnya.
Prinsip personal yang ditekankan Heddy Lugito dalam persidangan ini juga penting dipahami. DKPP mengadili individu penyelenggara pemilu, bukan institusi. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban etik atas tindakan yang dilakukannya selama menjabat. Anggota yang belum menjabat pada saat peristiwa terjadi tidak dapat diadukan, karena tidak memiliki keterkaitan dengan proses yang dipersoalkan.
Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu bagi Pemilih
Bagi pemilih di Indonesia, mekanisme persidangan etik seperti ini menjadi salah satu saluran untuk memastikan penyelenggara pemilu bekerja sesuai koridor. Ketika masyarakat menilai ada proses verifikasi yang tidak transparan atau tidak sesuai prosedur, aduan ke DKPP menjadi jalan yang tersedia. Ini berbeda dari sengketa hasil pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi, atau dugaan pidana pemilu yang diproses melalui penegak hukum.
Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu merupakan fondasi legitimasi hasil pemilu. Jika proses verifikasi dianggap cacat etik, dampaknya bukan hanya pada individu yang diadili, melainkan pada persepsi masyarakat terhadap keabsahan seluruh tahapan pemilu. Karena itu, putusan DKPP—apa pun hasilnya—akan dibaca publik sebagai penanda apakah mekanisme pengawasan internal berjalan atau justru menjadi formalitas.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana DKPP menangani perkara ini secara terbuka dan akuntabel. Publik berhak mengetahui dasar pertimbangan majelis etik dalam menilai apakah tindakan penyelenggara pemilu pada masa pencalonan Pilpres 2024 memenuhi atau melanggar kode etik. Transparansi proses ini akan menentukan apakah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemilu dapat pulih atau justru semakin terkikis menjelang pemilu-pemilu berikutnya.
Selain itu, hasil persidangan etik ini dapat menjadi preseden bagi penanganan aduan serupa di pemilu daerah maupun pemilihan kepala daerah yang akan datang. Konsistensi DKPP dalam menegakkan kode etik akan sangat memengaruhi bagaimana penyelenggara pemilu di tingkat daerah menjalankan tugasnya sehari-hari.



