Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

Pengamat: Cawapres dari Parpol Aman, Profesional Lebih Rasional

Teguh Yuwono menilai Prabowo bisa memilih cawapres dari parpol demi stabilitas atau dari profesional dan daerah secara rasional.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Pengamat: Cawapres dari Parpol Aman, Profesional Lebih Rasional
Ilustrasi berita: Pengamat: Cawapres dari Parpol Aman, Profesional Lebih RasionalFoto: SINDOnews — Nasional

Siapa dua nama calon wakil presiden yang akan dikirim Presiden Prabowo Subianto ke MPR RI masih menjadi tanda tanya. Pengamat politik Universitas Diponegoro Prof Teguh Yuwono menilai pilihan tersebut akan menentukan arah pemerintahan ke depan.

Menurut laporan SINDOnews, Teguh menyebut ada dua jalur yang bisa ditempuh presiden. Jika mengutamakan kenyamanan politik, Prabowo dapat mengambil calon dari partai koalisi atau partainya sendiri. Namun, ia menilai pilihan yang lebih rasional justru jatuh pada kalangan profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah. "Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah," kata Teguh, Sabtu (21/11/2026). Ia menambahkan, pengajuan dua nama tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

Mekanisme Konstitusional Penggantian Wakil Presiden

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur melalui Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, presiden wajib mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih dalam sidang MPR berikutnya. Proses ini menempatkan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan siapa yang mendampingi presiden hingga akhir masa jabatan.

Secara historis, pasangan calon wakil presiden yang diajukan presiden biasanya berasal dari lingkaran partai politik, baik dari partai pengusung maupun koalisi pendukung. Pertimbangan utamanya adalah menjaga stabilitas hubungan eksekutif-legislatif serta memastikan dukungan politik di parlemen tetap terkonsolidasi. Dalam konteks ini, figur wapres sering kali berfungsi sebagai penanda keseimbangan kekuatan antarpartai, bukan semata-mata sebagai calon pemimpin eksekutif.

Di sisi lain, terdapat tradisi memilih unsur keterwakilan daerah, terutama melalui Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga legislatif yang mewakili aspirasi provinsi, dengan fungsi mengawal kepentingan pembangunan di luar Jawa. Empat pimpinan DPD RI saat ini—Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung—kerap disebut sebagai figur yang mengakar di daerah dan memahami persoalan di luar pusat pemerintahan. Meski demikian, sumber tidak menyebut mereka sebagai calon resmi, melainkan sebagai representasi opsi keterwakilan daerah.

Pemilihan dari kalangan profesional nonpartai juga pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia ketika wapres dipilih dari latar belakang akademik atau birokrasi. Argumen pendukungnya adalah netralitas dan kompetensi teknis, sementara argumen penentangnya adalah lemahnya basis politik yang dapat menyulitkan koordinasi dengan DPR dan DPD. Hak prerogatif presiden untuk mengajukan dua nama menjadi titik krusial: pilihan tersebut mencerminkan apakah kepala negara lebih mengutamakan konsolidasi politik atau kualitas representasi.

Dampak Pilihan Cawapres bagi Publik

Bagi pembaca Indonesia, perdebatan bursa cawapres bukan sekadar urusan elite di Senayan atau Istana. Pilihan presiden akan memengaruhi komposisi kabinet, arah kebijakan daerah, dan prioritas pembangunan di luar Jawa. Jika wapres berasal dari unsur partai, publik cenderung mengharapkan stabilitas politik yang memungkinkan program-program pemerintah berjalan tanpa hambatan di parlemen. Sebaliknya, jika wapres berasal dari profesional atau daerah, harapan yang muncul adalah kebijakan yang lebih berbasis bukti dan responsif terhadap persoalan lokal.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah mekanisme sidang MPR pada 25 November 2026. Publik perlu mencermati apakah dua nama yang diajukan presiden akan dibahas secara terbuka, bagaimana proses pemilihan dilakukan, dan apakah ada ruang bagi masyarakat sipil untuk memberi masukan. Tanpa transparansi, proses ini berisiko dipersepsikan sebagai kesepakatan tertutup antarpartai.

Pemilihan wapres juga berdampak pada representasi daerah. Indonesia memiliki disparitas pembangunan yang besar antara Jawa dan luar Jawa. Figur wapres yang memahami persoalan daerah dapat membawa perspektif yang lebih luas ke dalam pengambilan keputusan nasional. Namun, sejauh mana pengaruh itu nyata bergantung pada kewenangan konstitusional wapres dan pembagian tugas yang ditetapkan presiden.

Dampak lainnya menyentuh kebijakan fiskal dan anggaran. Wakil presiden sering kali mengampu koordinasi program-program lintas kementerian, termasuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Jika wapres berasal dari daerah, ada harapan alokasi anggaran untuk wilayah luar Jawa dapat lebih dipertimbangkan. Sebaliknya, jika wapres berasal dari partai besar, koordinasi dengan DPR dalam pembahasan APBN mungkin lebih lancar, tetapi prioritas daerah berpotensi terabaikan.

Berita terkait

Tag:CawapresDPD RIMPRPrabowo SubiantoTeguh Yuwono

Berita Terkait