Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Teguh Yuwono: Partai atau Representasi Daerah
Pengamat Undip menilai cawapres pengganti Gibran bisa dipilih dari partai, profesional, atau representasi daerah.

Pengamat politik dari Undip Semarang, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., menilai bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berdiri di antara dua tarikan: kenyamanan politik lewat partai dan rasionalitas pemerintahan lewat profesional atau keterwakilan daerah. Menurut laporan Jateng Pos, ia menyebut opsi partai lebih aman, sementara pilihan rasional jatuh pada figur non-partai atau unsur daerah.
Teguh, yang juga Dekan FISIP Undip, menjelaskan bahwa presiden akan mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR RI pada 25 November 2026. Ia menyebut mekanisme itu sebagai hak prerogatif presiden ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut dia, bahan pertimbangan dapat berasal dari tiga kluster: partai pengusung atau koalisi, partai non-koalisi, serta non-partai yang mencakup DPD RI, gubernur, atau tokoh lain. Empat pimpinan DPD RI disebutnya sebagai representasi daerah: Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Untuk jalur non-koalisi, ia menyinggung nama Pramono Anung dan Puan Maharani, tetapi mencatat PDIP telah menyatakan tetap berada di luar pemerintahan.
Teguh menilai Prabowo tidak akan tergesa-gesa memilih calon dari internal Gerindra. Ia melihat presiden sedang menghitung banyak kemungkinan sambil mendengar masukan, karena keputusan itu menyangkut stabilitas koalisi sekaligus kinerja pemerintah hingga 2029.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pembicaraan bursa calon wakil presiden tidak berdiri sendiri. Ia melekat pada aturan pengisian jabatan ketika kursi wakil presiden kosong. Presiden tidak dapat langsung menetapkan satu orang, melainkan mengusulkan dua calon kepada MPR. MPR yang kemudian memilih salah satunya. Karena itu, dua nama yang disebut-sebut akan dikirim pada 25 November 2026 menjadi pintu masuk politik, sekaligus alat ukur arah pemerintahan. Proses itu juga memuat dimensi waktu: nama yang muncul lebih awal dapat membentuk persepsi publik, sementara nama yang belum muncul tetap menjadi ruang spekulasi.
Dalam konteks itu, partai politik dan keterwakilan daerah menawarkan logika berbeda. Opsi partai biasanya dibaca sebagai cara menjaga soliditas koalisi, memudahkan komunikasi di parlemen, dan mengurangi risiko friksi internal. Opsi non-partai atau daerah lebih sering dikaitkan dengan citra teknokratis, kedekatan dengan persoalan lokal, dan kemampuan menjembatani pusat dengan daerah. Keduanya bukan sekadar nama, melainkan sinyal prioritas pemerintahan.
DPD RI sering disebut sebagai simbol keterwakilan daerah karena anggotanya dipilih dari provinsi-provinsi. Meski kewenangan konstitusionalnya berbeda dari DPR, posisi pimpinan DPD memberi modal simbolik: dikenal sebagai lembaga yang membawa aspirasi daerah. Karena itu, ketika nama empat pimpinan DPD muncul dalam bursa, publik dapat membacanya sebagai upaya menghadirkan figur yang dianggap paham persoalan daerah, bukan hanya kekuatan parlemen.
Sementara itu, nama PDIP, Gerindra, dan figur-figur yang disebut Teguh memperlihatkan bahwa bursa ini juga menyangkut peta koalisi. Keputusan memilih calon dari partai pengusung dapat memperkuat disiplin koalisi, tetapi berpotensi dianggap menutup peluang bagi kelompok non-partai. Sebaliknya, memilih profesional atau tokoh daerah bisa memperlebar basis dukungan, namun menuntut kemampuan komunikasi politik agar tidak memicu kecemburuan antar-partai.
Arti Bursa Ini bagi Publik Daerah
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya di daerah, bursa wakil presiden bukan hanya urusan elite. Jabatan itu melekat pada fungsi membantu presiden, mengoordinasikan program, dan menjadi wajah pemerintah di luar pusat. Jika figur yang dipilih dinilai dekat dengan persoalan daerah, publik dapat berharap komunikasi kebijakan lebih lancar, misalnya dalam penanganan infrastruktur, pelayanan dasar, atau ketimpangan antarwilayah. Harapan itu wajar, tetapi tetap bergantung pada kewenangan yang dijalankan.
Pilihan dari partai atau profesional juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat calon wakil presiden dipilih karena rekam jejak dan representasi, proses itu dapat dibaca sebagai penguatan legitimasi. Sebaliknya, jika publik menganggap pilihan semata-mata bagi-bagi jabatan, kepercayaan dapat menurun. Karena itu, dua nama yang akan dikirim ke MPR menjadi bahan penilaian publik: apakah mereka mampu bekerja, memahami daerah, dan menjaga stabilitas pemerintahan.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsistensi pernyataan dan tindakan. Publik dapat menunggu penjelasan resmi mengenai mekanisme, kriteria, dan jadwal, bukan hanya spekulasi nama. Dalam isu daerah, figur saja tidak cukup; yang penting adalah komitmen menjalankan koordinasi kebijakan sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



