Kiai Sepuh NU Minta MA Awasi Sidang Dugaan Korupsi Kuota Haji
Puluhan kiai sepuh NU menyurati Ketua MA Sunarto agar mengawasi persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Puluhan kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyurati Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada Jumat (13/11/2026) di Jakarta, meminta pengawasan persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan, sebagaimana diberitakan SINDOnews.
Surat itu diserahkan KH Nurul Yaqin Ishaq melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu MA, menindaklanjuti pertemuan sekitar 30 kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 21 Oktober 2026. Salinan surat serupa juga akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua KPK, Dewan Pengawas KPK, Komisi Yudisial, Ketua DPR, dan DPD.
Para kiai meminta MA mengawasi proses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar objektif dan adil terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Mereka menilai ada kesaksian yang menggugurkan dakwaan, tetapi saksi yang menerangkan kebijakan pembagian kuota tambahan 50:50 justru mendapat reaksi tidak semestinya dari majelis hakim, menurut SINDOnews.
Para kiai menekankan etika penegakan hukum, independensi, ketidakberpihakan, dan asas praduga tak bersalah. KH Nurul Yaqin berharap pemeriksaan berlangsung objektif, adil, dan berbasis fakta persidangan.
Peran Kiai Sepuh dan Lembaga Pengawas
Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, sehingga suara kiai sepuh kerap dibaca publik sebagai penanda moral, bukan sekadar pernyataan pribadi. Dalam tradisi keagamaan, kiai senior memiliki legitimasi karena panjangnya pengalaman membina santri, jaringan pesantren, serta kemampuan memengaruhi umat. Ketika mereka berbicara tentang perkara hukum, pesan yang muncul biasanya bukan pembelaan teknis, melainkan seruan agar proses berjalan jujur dan tidak melukai rasa keadilan.
Dari sisi tata negara, permintaan agar MA mengawasi persidangan dapat dipahami karena MA adalah pengadilan tertinggi di lingkungan peradilan umum. MA tidak menjadi tempat mengadili ulang perkara korupsi pada tingkat pertama, tetapi berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, termasuk perilaku hakim dan jalannya persidangan. Pengawasan itu berbeda dari perintah kepada hakim untuk menentukan putusan, sebab independensi hakim tetap menjadi prinsip utama.
Perkara dugaan korupsi biasanya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri sebagai tingkat pertama. Setelah putusan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai tahapan hukum. Dalam kerangka KUHAP terbaru, istilah saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana memiliki makna berbeda. Saksi memberi keterangan tentang peristiwa yang didengar, dilihat, atau dialaminya. Tersangka adalah orang yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti. Terdakwa adalah tersangka yang dituntut dan diadili di sidang pengadilan, sedangkan terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, sorotan terhadap jalannya sidang perlu dibaca sebagai permintaan agar etika peradilan dijaga, bukan sebagai pembenaran bagi satu pihak. Lembaga seperti Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim, Dewan Pengawas KPK mengawasi integritas penyidik, dan DPR menjalankan fungsi anggaran serta pengawasan kebijakan. Namun, semua lembaga itu tidak boleh mengambil alih tugas hakim dalam memutus perkara. Persidangan yang sehat membutuhkan ruang bagi saksi, pembuktian, keberatan terdakwa, dan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dampak bagi Jemaah dan Publik
Bagi pembaca di Indonesia, surat kiai sepuh ini relevan karena menyentuh dua hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: kepercayaan terhadap pengadilan dan pengelolaan ibadah haji. Kuota haji tambahan bukan sekadar angka administratif. Ia berkaitan dengan siapa yang lebih dulu berangkat, berapa lama jemaah menunggu, serta bagaimana biaya perjalanan diatur. Jika kebijakan kuota dipersoalkan di pengadilan, publik berhak menuntut penjelasan yang terbuka.
Namun, kaitannya terhadap harga, pekerjaan, atau kesehatan tidak langsung. Dampak yang lebih nyata adalah reputasi lembaga: apakah MA, pengadilan tipikor, KPK, dan Komisi Yudisial mampu menjawab sorotan tanpa terlihat memihak. Bagi umat Islam, terutama warga NU, perhatian para kiai senior dapat menjadi penguat bahwa proses hukum tidak boleh mengabaikan rasa keadilan.
Pembaca perlu memantau beberapa hal ke depan. Pertama, apakah MA menindaklanjuti surat itu dengan mekanisme pengawasan internal. Kedua, apakah pengadilan memberikan ruang yang jelas bagi saksi dan pembelaan. Ketiga, apakah lembaga negara lain yang menerima surat menyampaikan sikap. Yang paling penting, semua pihak harus menahan diri dari menyimpulkan bersalah sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, pembaca dapat menilai apakah pengawasan itu benar-benar memperbaiki mutu persidangan atau hanya menjadi tekanan publik.



