TMMD ke-130 Ditutup di Pamekasan, Sinergi TNI-Polri dan Pemprov Jatim
Penutupan TMMD ke-130 di Pamekasan menegaskan kolaborasi TNI, Polri, dan Pemprov Jawa Timur dalam pembangunan desa.

Upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 digelar di Lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Pamekasan, Madura, Kamis, 12 November 2026. Menurut laporan TVRI News, kehadiran Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandai penguatan sinergi lintas sektor untuk pembangunan desa.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Piek Budyakto, Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Kohir, dan Bupati Pamekasan Kholilurrahman. Para pejabat itu meninjau stan bazar sembako murah, kuliner lokal, serta produk unggulan UMKM.
TMMD merupakan program kemanunggalan TNI dengan rakyat yang menempatkan gotong royong sebagai dasar pembangunan wilayah perdesaan. Dalam laporan TVRI News, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono mengatakan, “Melalui program TMMD kita perkuat semangat gotong royong antar warga dan juga TNI untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.”
Kehadiran pimpinan daerah itu juga menunjukkan dukungan Polri terhadap keamanan dan kelanjutan pembangunan.
Peran TMMD dalam Membangun Desa
TMMD adalah program teritorial yang sejak lama dijalankan Tentara Nasional Indonesia untuk mendekatkan aparat dengan warga desa. Dalam format reguler, kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni penutupan, tetapi dirangkai dengan pembangunan fisik dan nonfisik. Pekerjaan fisik biasanya menyentuh kebutuhan dasar yang sering tertunda oleh keterbatasan anggaran desa, seperti perbaikan jalan lingkungan, jembatan kecil, saluran air, rumah tidak layak huni, atau fasilitas umum yang menghubungkan permukiman dengan pasar dan sekolah.
Di sisi lain, kegiatan nonfisik memberi ruang bagi penyuluhan, pelayanan dasar, dan penguatan kapasitas warga. Materi yang sering muncul mencakup wawasan kebangsaan, kesehatan masyarakat, pertanian, lingkungan, keamanan, serta pendampingan usaha mikro. Pendekatan ini membuat TMMD berbeda dari proyek infrastruktur biasa karena hasilnya tidak hanya berbentuk bangunan, tetapi juga kebiasaan baru, jaringan kerja sama, dan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun.
Istilah “kemanunggalan TNI dengan rakyat” merujuk pada hubungan yang tidak hanya administratif, melainkan sosial. Personel TNI bekerja dan berinteraksi dengan warga selama program berjalan. Interaksi itu dapat mengurangi jarak antara negara dan masyarakat di wilayah yang aksesnya terbatas. Bagi desa, kehadiran aparat juga dapat menjadi pendorong partisipasi warga dalam musyawarah, kerja bakti, dan pengawasan hasil pembangunan.
Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi penting karena pembangunan desa tidak dapat ditopang satu lembaga saja. Pemerintah daerah menyediakan kebijakan, anggaran, dan layanan; TNI dapat menggerakkan sumber daya teritorial; sementara Polri menjaga ruang sosial agar tetap aman. Ketika ketiganya bertemu dalam satu program, pesan yang diterima warga adalah bahwa pembangunan desa merupakan agenda bersama, bukan proyek yang datang dan pergi tanpa pengawasan. Dengan begitu, program ini dapat menjadi model kerja sama yang lebih mudah direplikasi di wilayah lain tanpa menunggu anggaran besar.
Arti TMMD bagi Warga Pamekasan
Bagi pembaca di daerah, penutupan TMMD bukan sekadar akhir kegiatan aparat, melainkan kesempatan menilai apakah program itu menyentuh kebutuhan sehari-hari. Jalan desa yang lebih baik, misalnya, dapat memangkas waktu angkut hasil pertanian dan menurunkan biaya logistik. Efeknya bisa terasa pada harga bahan pangan di pasar lokal, terutama ketika cuaca atau jarak menjadi penyebab utama kenaikan biaya distribusi. Hal ini relevan bagi daerah dengan keterbatasan infrastruktur dasar.
Kegiatan seperti bazar sembako murah dan pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah juga memberi contoh praktis bahwa pembangunan desa dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi lokal. Bagi pelaku UMKM, acara semacam itu membuka akses pasar, memperkenalkan produk, dan membangun kepercayaan diri untuk naik kelas. Bagi warga, interaksi langsung dengan aparat dan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran untuk ikut mengawasi fasilitas yang telah dibangun.
Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan. Program TMMD akan lebih berdampak jika hasil fisiknya dipelihara pemerintah desa, jika kegiatan nonfisiknya ditindaklanjuti dinas terkait, dan jika keamanan lingkungan tetap dijaga bersama. Bagi publik, sinergi TNI-Polri dan pemerintah daerah dapat diukur dari hal sederhana: apakah desa menjadi lebih mudah dijangkau, lebih aman, dan lebih produktif setelah program selesai.



