Dugaan Penyadapan Presiden, Empat Perwira Polri Jadi Tersangka
Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Perkara kini diawasi Komisi III DPR.

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh kini menjadi perkara pidana yang menyentuh jantung penegakan hukum di Indonesia. Menurut laporan SINDOnews, Bareskrim Polri mengungkap dugaan itu pada 3 November 2026, sementara Polri kemudian menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Empat perwira tinggi yang disebut itu adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan perkara di hadapan Komisi III DPR pada 12 November 2026. Dalam paparan tersebut, Listyo diduga memberi perintah sekaligus menjadi penerima akhir hasil sadapan. Slamet diduga menyetujui pelaksanaan dan meneruskan laporan, sedangkan Eko dan Ahrie diduga menerima perintah itu. Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data pada Oktober 2026. Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Batas Kewenangan Penyadapan dan Pengawasan Parlemen
Penyadapan di Indonesia bukan aktivitas yang boleh dilakukan secara bebas oleh aparat, bahkan ketika berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Dalam sistem hukum, penyadapan termasuk bentuk intersepsi informasi elektronik dan dapat dipidana jika dilakukan tanpa dasar hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan terhadap perbuatan yang mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, atau memperoleh informasi elektronik milik orang lain dengan cara melawan hukum, termasuk penyadapan. Karena itu, legalitas penyadapan biasanya bergantung pada mekanisme hukum yang ketat, misalnya izin pengadilan atau prosedur pengawasan yang sah, bukan hanya pada niat baik penyelidik.
Istilah pro justitia sering dipakai untuk menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan demi kepentingan keadilan, bukan untuk menekan pihak tertentu. Dalam perkara yang melibatkan pejabat tinggi, prinsip ini menjadi ujian penting: hukum harus berjalan tanpa memilih-milih status sosial, jabatan, atau kedekatan politik. Ketika penegak hukum memeriksa anggotanya sendiri, publik dapat menilai apakah mekanisme internal benar-benar terbuka atau hanya menjadi alat untuk menutupi persoalan yang lebih luas.
Pengawasan parlemen menjadi penting ketika perkara menyentuh aparat negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum, tetapi pengawasan itu bukan berarti mengadili perkara. Tujuannya adalah memastikan proses berjalan transparan, akuntabel, dan tidak disalahgunakan. Kehadiran pimpinan lembaga penegak hukum di hadapan parlemen dapat menjadi kanal resmi bagi publik untuk memperoleh penjelasan, sekaligus menekan kemungkinan munculnya narasi yang hanya mengandalkan bocoran atau tuduhan tanpa bukti.
Isu penyadapan juga menyentuh hak konstitusional warga atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan rasa aman. Hak atas privasi menjadi semakin penting ketika komunikasi digital melekat pada pekerjaan, transaksi keuangan, percakapan pribadi, dan hubungan sosial. Penyadapan yang tidak sah tidak hanya melanggar kerahasiaan percakapan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap negara. Karena itu, perkara semacam ini tidak cukup dibaca sebagai perselisihan antar-elite; ia menyangkut batas kewenangan negara terhadap ruang privat warga.
Yang Perlu Diperhatikan Publik
Bagi pembaca Indonesia, perkara ini tidak langsung mengubah harga kebutuhan pokok atau tarif layanan digital. Namun, dampaknya menyentuh hal yang lebih mendasar: rasa aman ketika memakai telepon, aplikasi pesan, surel, dan jaringan internet untuk urusan pribadi maupun pekerjaan. Jika penyadapan ilegal dibiarkan tanpa koreksi, warga akan sulit membedakan antara pengawasan sah dan penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, jika negara menanganinya secara terbuka, publik mendapat sinyal bahwa ruang privat tetap dilindungi oleh hukum.
Hal ini juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi pekerja yang menggunakan perangkat kantor dan aplikasi pesan untuk koordinasi bisnis.
Yang perlu dicermati ke depan adalah konsistensi proses hukum. Publik berhak melihat apakah penyidikan berjalan sampai tuntas, apakah bukti digital dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah hak tersangka tetap dihormati. Kasus seperti ini juga dapat mendorong pembahasan kebijakan yang lebih ketat soal penyadapan, mulai dari izin pengadilan, pencatatan perintah, audit teknologi, hingga perlindungan terhadap pegawai yang menolak perintah melawan hukum. Tanpa mekanisme semacam itu, keterbukaan hari ini bisa berhenti sebagai pernyataan politik, bukan perbaikan sistem. Karena itu, pengawasan parlemen, pers, dan masyarakat sipil tetap diperlukan agar perkara ini tidak hanya menjadi berita sesaat.



