Lompat ke konten utama
Hukum

Antisipasi Peredaran Narkoba, Polda Jatim Gandeng TNI AL Amankan Perairan

Kapolda Jawa Timur dan Pangkoarmada II TNI AL memperkuat sinergi untuk mengantisipasi peredaran narkoba serta kejahatan di perairan Jawa Timur.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Antisipasi Peredaran Narkoba, Polda Jatim Gandeng TNI AL Amankan Perairan
Ilustrasi berita: Antisipasi Peredaran Narkoba, Polda Jatim Gandeng TNI AL Amankan PerairanFoto: TVRI News — Daerah

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono bertemu Pangkoarmada II TNI AL Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya di Gedung Mahameru, Surabaya, Selasa, 17 November 2026, untuk memperkuat sinergi mengantisipasi peredaran narkoba dan kejahatan di perairan, sebagaimana diberitakan TVRI News.

Dalam kunjungan kehormatan itu, Dekananto menilai kerja sama TNI-Polri penting karena ancaman narkotika di Jawa Timur, terutama Pulau Madura, perlu ditangani bersama demi melindungi generasi muda pada masa bonus demografi.

Ia juga meminta Koarmada II dan Ditpolairud Polda Jatim memperketat pengawasan laut, mengingat tingginya aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Putu Alit Jaya menyatakan kesiapan berkolaborasi agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur tetap aman dan kondusif.

Bagaimana Sinergi Laut dan Narkoba Terkait

Keamanan perairan di Indonesia tidak pernah berdiri di satu institusi saja. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bertugas menjaga kedaulatan dan pertahanan di laut, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penegakan hukum di wilayah perairan. Dalam praktik operasional, kedua lembaga dapat saling mendukung ketika ancaman melintasi batas tugas formal, misalnya penyelundupan yang melibatkan kapal, pelabuhan, jaringan lokal, dan arus barang.

Peredaran narkotika lewat laut menjadi perhatian karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang. Jalur resmi dapat diawasi, tetapi kapal kecil, titik bongkar di pesisir, dan pemindahan muatan di tengah laut membuat pengawasan membutuhkan informasi, patroli, dan koordinasi antarinstansi. Pulau Madura, yang berada dekat pusat lalu lintas ekonomi Jawa Timur, berada pada posisi geografis yang membuat pengawasan laut dan darat harus saling melengkapi.

Bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk yang tidak bekerja. Peluang itu bisa menjadi kekuatan ekonomi jika generasi muda sehat, terdidik, dan mendapat pekerjaan. Sebaliknya, jika ruang sosial dan ekonomi tidak dikelola, kelompok muda menjadi sasaran empuk peredaran narkoba, baik sebagai pengguna maupun bagian dari jaringan. Karena itu, pencegahan narkotika bukan hanya urusan penegakan hukum, tetapi juga pendidikan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengawasan lingkungan.

Di tingkat daerah, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda menjadi ujung tombak kepolisian untuk patroli, pemeriksaan kapal, dan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan. Komando Armada II TNI AL memiliki kapabilitas pengamatan laut, operasi keamanan laut, serta dukungan terhadap penegakan hukum ketika diperlukan. Pertemuan pimpinan kedua institusi menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak cukup menunggu insiden besar; koordinasi rutin, pertukaran informasi, dan latihan bersama dapat memperpendek waktu respons di lapangan. Koordinasi semacam ini juga relevan dengan pengawasan pelabuhan, karena kapal dapat berpindah dari jalur laut ke jaringan darat secara cepat dan sulit dipantau tanpa data bersama di lapangan.

Dampak bagi Aktivitas Laut dan Warga

Bagi pembaca di Indonesia, sinergi TNI-Polri di perairan mungkin terdengar sebagai urusan institusi negara. Namun, hasilnya dapat menyentuh kehidupan sehari-hari. Keamanan laut yang lebih rapi mendukung kelancaran distribusi barang, menurunkan risiko gangguan terhadap kapal niaga dan nelayan, serta menjaga kepercayaan terhadap pelabuhan sebagai simpul ekonomi. Ketika jalur perdagangan aman, biaya logistik dapat lebih stabil, dan aktivitas ekspor-impor tidak mudah terganggu oleh insiden kriminal. Hal ini penting bagi daerah yang bergantung pada industri, perdagangan, dan jasa maritim.

Bagi warga pesisir dan Madura, pengawasan yang terkoordinasi dapat berarti lebih banyak patroli terpadu, pemeriksaan yang lebih tertib, serta saluran informasi yang jelas ketika terjadi dugaan penyelundupan. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa pengawasan tidak boleh berubah menjadi kecurigaan tanpa dasar. Penegakan hukum harus tetap menghormati hak warga, menggunakan bukti, dan menjaga asas praduga tak bersalah terhadap orang yang diperiksa sebagai saksi atau diduga terlibat.

Ke depan, yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah operasi, tetapi kualitas koordinasi: apakah informasi dari masyarakat ditindaklanjuti, apakah patroli laut dan darat terhubung, serta apakah program pencegahan narkoba menjangkau sekolah, pesantren, komunitas pemuda, dan kawasan kerja. Jika sinergi hanya berhenti pada kunjungan kehormatan, dampaknya akan terbatas. Namun, jika diikuti mekanisme rutin, kerja sama ini dapat menjadi bagian dari perlindungan generasi muda dan keamanan ekonomi Jawa Timur. Dengan begitu, hasil kerja sama tidak hanya terlihat dalam statistik operasi, tetapi juga dalam rasa aman warga dan kepastian berusaha.

Berita terkait

Tag:Keamanan LautKoarmada IIPeredaran NarkobaPolda Jawa TimurTNI AL

Berita Terkait