KKEP Polri Jatuhkan PTDH ke Irjen Eko Hadi, Banding Diajukan
KKEP Polri menjatuhkan PTDH kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Kasus ini menyentuh etik, pidana, dan pengawasan publik.

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa, 17 November 2026, menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Putusan itu dibacakan setelah sidang tertutup selama sembilan jam di Gedung Propam Polri, sebagaimana diberitakan SINDOnews.
Sidang yang dipimpin Komisaris Jenderal Hendro Pandowo menyatakan Eko Hadi melakukan perbuatan tercela berupa penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan fasilitas Bagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sepekan sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta menerima sanksi serupa dalam perkara yang sama. Eko Hadi menyatakan banding, sementara proses pidananya masih berjalan dengan ancaman pasal berlapis.
Sehari sebelum putusan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob di Kelapa Dua, Depok, menegaskan penegakan hukum akan sia-sia bila etika diabaikan. Ia menyebut ketegasan harus sejalan dengan sikap humanis dan kepercayaan rakyat hanya dirawat lewat kerja nyata tanpa rekayasa.
Etika, Disiplin, dan Batas Praduga Tak Bersalah
Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri perlu dibaca sebagai tindakan disiplin kepegawaian, bukan vonis pidana. Dalam institusi publik, kode etik mengatur perilaku anggota di luar sekadar benar atau salah menurut undang-undang. Pelanggaran etik dapat berupa penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau tindakan yang mencederai kepercayaan publik, meskipun unsur pidananya belum tentu terpenuhi. Aturan itu berlaku untuk seluruh jenjang, dari anggota hingga pejabat utama.
Perbedaan itu penting karena konsekuensi hukumnya berbeda. Sanksi etik dijatuhkan oleh organ internal setelah pemeriksaan dan persidangan tertutup, sedangkan perkara pidana harus dibuktikan di pengadilan dengan alat bukti dan prosedur yang lebih ketat. Seorang anggota yang dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat kehilangan status keanggotaannya, tetapi putusan etik tidak otomatis menyatakan ia bersalah secara pidana.
Di titik ini asas praduga tak bersalah tetap bekerja. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau diadili wajib dianggap tidak bersalah. Karena itu, bahasa yang tepat untuk proses pidana adalah diduga, disangka, didakwa, atau diperiksa, bukan pelaku atau koruptor. Sebaliknya, sanksi etik dapat tetap dijatuhkan karena objek penilaiannya adalah kepatuhan terhadap norma profesi, bukan kesalahan pidana.
Indonesia juga menempatkan etika dalam kerangka Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai hukum. Pancasila tidak hanya menjadi simbol kenegaraan, tetapi juga rujukan ketika norma hukum positif perlu diuji dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam konteks aparat negara, etika Pancasila menuntut kekuasaan dijalankan secara terbatas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ketika lembaga etik Polri menjatuhkan sanksi berat terhadap perwira tinggi, publik sedang melihat upaya menjaga agar disiplin internal tidak berhenti sebagai formalitas. Putusan banding nanti akan diuji oleh majelis etik yang lebih tinggi, sehingga publik dapat menilai konsistensi standar tersebut.
Yang Perlu Dipantau Publik dan Parlemen
Bagi pembaca di Indonesia, perkara ini menyentuh dua hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: batas kewenangan aparat dan perlindungan data pribadi. Penyadapan, jika disalahgunakan, tidak hanya menyangkut seorang presiden, tetapi juga risiko penyalahgunaan akses terhadap informasi warga. Karena itu, mekanisme pengawasan internal, audit jejak digital, serta transparansi prosedur izin penyadapan menjadi relevan bagi siapa pun yang memakai layanan komunikasi.
Peran parlemen juga perlu dicermati. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan terhadap Polri, termasuk melalui komisi bidang hukum dan keamanan. Pengawasan itu dapat berbentuk pertanyaan, rapat dengar pendapat, penelaahan anggaran, dan evaluasi kebijakan. Dalam kasus etik yang melibatkan perwira tinggi, publik wajar menunggu apakah proses banding dijalankan secara independen, apakah jalur pidana berjalan tanpa intervensi, dan apakah rekomendasi perbaikan sistem pengawasan penyadapan ditindaklanjuti. Pengawasan yang terbuka juga membantu mencegah tuduhan bahwa kasus ini hanya menjadi sengketa internal institusi.
Dampak praktisnya bukan pada harga barang atau layanan publik tertentu, melainkan pada kepercayaan kepada negara. Jika sanksi etik dan pidana ditegakkan secara konsisten, warga memiliki dasar untuk menilai bahwa aparat tidak kebal. Sebaliknya, jika prosesnya tertutup dan tidak akuntabel, kasus seperti ini dapat memicu kecurigaan baru terhadap institusi penegak hukum.



