Lompat ke konten utama
Hukum

Kejari Tasikmalaya Hentikan Penuntutan Kasus Dugaan Penipuan

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya menghentikan penuntutan kasus dugaan penipuan setelah tersangka dan korban berdamai lewat keadilan restoratif.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Kejari Tasikmalaya Hentikan Penuntutan Kasus Dugaan Penipuan
Ilustrasi berita: Kejari Tasikmalaya Hentikan Penuntutan Kasus Dugaan PenipuanFoto: TVRI News — Daerah

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya menghentikan penuntutan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Shifa Fauziah binti Alm. Ishak, sebagaimana diberitakan TVRI News, setelah tersangka dan korban mencapai kesepakatan damai melalui jalur keadilan restoratif.

Kesepakatan itu tercapai setelah tersangka mengakui kesalahan, meminta maaf, mengembalikan sepeda motor yang sebelumnya digadaikan, serta menyelesaikan kewajiban pembayaran pinjaman.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Aka Kurniawan, menyatakan penghentian penuntutan tidak dilakukan langsung, melainkan melalui ekspose perkara dan persetujuan pimpinan sesuai ketentuan hukum.

Penghentian itu mengacu pada Penetapan Nomor 26/PEN.Pid-TITUT/2026/PN Tsm yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada 13 November 2026.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Nikodemus Damanik, menyebut perdamaian tercapai, syarat keadilan restoratif terpenuhi, dan menambahkan, “Keadilan tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan.”

Praktik Keadilan Restoratif di Perkara Pidana Ringan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keadilan restoratif bukan penghapusan tindak pidana, melainkan cara menyelesaikan perkara dengan memulihkan kerugian korban. Pendekatan ini biasanya dipakai untuk kasus yang dianggap ringan, tidak menimbulkan keresahan luas, dan para pihak bersedia berdamai. Tujuannya menggeser titik berat dari menghukum menjadi memperbaiki hubungan sosial. Sejak beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum di berbagai daerah menggunakan keadilan restoratif untuk perkara yang memenuhi syarat, terutama karena proses pidana konvensional dapat memakan waktu lama dan menimbulkan biaya sosial. Pendekatan ini juga sering dikaitkan dengan upaya mengurangi kepadatan rumah tahanan, meski alasan utama tetap pemulihan korban. Di banyak daerah, perkara ringan yang diproses penuh juga dapat membebani aparat, pengadilan, dan keluarga yang menunggu putusan.

Persyaratan umum penerapan keadilan restoratif pada perkara tertentu mencakup pengakuan tanggung jawab, pemulihan kerugian, persetujuan korban, dan tidak adanya paksaan. Kejaksaan biasanya menilai latar belakang tersangka, nilai kerugian, ancaman hukuman, serta apakah perbuatan dilakukan berulang. Karena itu, penghentian penuntutan tidak otomatis berlaku untuk semua kasus penipuan. Korban juga perlu merasa hak-haknya dipulihkan, bukan sekadar dibujuk berdamai.

Secara administratif, penghentian penuntutan oleh jaksa perlu melalui mekanisme internal, termasuk pembahasan perkara dan persetujuan atasan. Hal ini penting agar keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dianggap sebagai intervensi sepihak. Di pengadilan, penetapan hakim juga menjadi dasar formal bahwa perkara dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan ke persidangan. Karena itu, dokumen penghentian penuntutan dan penetapan pengadilan menjadi penanda bahwa proses tersebut tercatat, bukan sekadar kesepakatan informal. Publikasi penetapan dan konferensi pers menjadi salah satu bentuk akuntabilitas.

Dibanding perkara yang dibiarkan berjalan sampai pengadilan, keadilan restoratif dapat memangkas waktu, biaya, dan beban psikologis bagi korban maupun keluarga tersangka. Namun, pendekatan ini tidak boleh mengaburkan batas antara penyelesaian damai dan impunitas. Kasus dengan kerugian besar, korban banyak, atau modus berulang tetap lebih tepat diproses secara pidana. Dengan catatan itu, keadilan restoratif tetap harus diawasi publik agar tidak menimbulkan persepsi bahwa penyelesaian hanya menguntungkan pihak mampu.

Yang Perlu Diperhatikan Masyarakat Tasikmalaya

Bagi warga Tasikmalaya, penghentian perkara ini menunjukkan bahwa konflik kecil yang berujung laporan pidana tidak selalu harus berakhir di penjara. Jika kerugian diganti dan korban merasa dipulihkan, hubungan sosial di tingkat RT, keluarga, atau usaha kecil dapat lebih cepat pulih. Hal ini relevan di daerah yang banyak transaksi sepeda motor, gadai, dan pinjaman informal. Ini penting karena banyak sengketa motor dan pinjaman berakar pada kebutuhan ekonomi mendesak. Bagi keluarga tersangka, proses yang tidak berlanjut ke persidangan juga menjaga akses kerja dan tanggung jawab sosial.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa keadilan restoratif bukan jalan pintas untuk semua kasus. Korban harus benar-benar bebas dari tekanan, dan tersangka yang belum mengembalikan kerugian tetap dapat diproses. Bagi calon korban, langkah paling aman adalah membuat bukti tertulis, mencatat nilai kerugian, dan segera melapor jika perdamaian tidak tercapai.

Dari sisi kebijakan, kasus ini mengingatkan bahwa penegakan hukum di daerah perlu menyeimbangkan kepastian aturan dengan manfaat praktis. Publik dapat menuntut transparansi: alasan keadilan restoratif dipakai, syarat yang dipenuhi, dan hak korban yang dipulihkan. Tanpa penjelasan terbuka, mekanisme damai berisiko dianggap diskriminatif. Pengawasan internal dan eksternal penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sehingga warga tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga prosesnya. Kejaksaan perlu menjelaskan bahwa penghentian bukan berarti perbuatan dianggap tidak pernah terjadi.

Berita terkait

Tag:Aka KurniawanKeadilan RestoratifKejari TasikmalayaPenipuanShifa Fauziah

Berita Terkait