BAZNAS Jatim dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Jajaki Sinergi
BAZNAS Jawa Timur dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membahas sinergi penghimpunan zakat serta layanan digital.
Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memulai pembahasan kerja sama penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dalam audiensi di kantor PTA Surabaya, Senin, 9 November 2026, sebagaimana diberitakan TVRI News.
Pertemuan itu melibatkan Ketua BAZNAS Jatim Mohammad Ghofirin, Wakil Ketua I Imam Hambali, dan Ketua PTA Surabaya Zulkarnain. Topiknya diarahkan pada perluasan dana umat serta pengelolaan harta tidak bertuan dan aset yayasan yang tidak lagi aktif, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum. Rencana ini masih tahap pembahasan awal.
BAZNAS Jatim juga menyinggung integrasi layanan digital HaloBAZ dan SAMARA. Menurut Ghofirin, “BAZNAS tidak bisa bekerja sendiri.”
Peran BAZNAS Daerah dalam Tata Kelola Zakat
Di Indonesia, pengelolaan zakat tidak hanya menjadi urusan keagamaan, tetapi juga bagian dari tata kelola sosial yang diatur negara. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat menempatkan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi yang menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. BAZNAS daerah, termasuk tingkat provinsi, bekerja dengan basis wilayah dan kelompok masyarakat tertentu, seperti ASN, pekerja formal, hingga warga yang menunaikan zakat secara langsung.
Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama dalam wacana kerja sama ini dapat dibaca sebagai pintu layanan hukum dan sosial. Pengadilan Tinggi Agama merupakan bagian dari lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung, yang menangani perkara pada tingkat banding dari pengadilan agama. Dalam praktik sehari-hari, pengadilan agama juga menjadi tempat masyarakat mencari kepastian hukum untuk urusan keluarga, waris, wakaf, dan sengketa ekonomi syariah, sementara zakat lebih banyak berada pada ranah pengelolaan lembaga amil. Keterlibatan pengadilan tinggi agama dalam audiensi ini tidak otomatis mengubah kewenangan peradilan, tetapi membuka ruang rujukan ketika ada perkara atau harta yang memerlukan penetapan hukum sebelum disalurkan.
Isu harta tidak bertuan dan aset yayasan yang tidak lagi aktif menambah kompleksitas. Dalam hukum Islam, harta semacam itu tidak boleh dibiarkan menganggur tanpa pengelolaan, tetapi pemindahan hak dan pemanfaatannya tetap harus melalui mekanisme hukum agar tidak menimbulkan sengketa. Karena itu, sinergi antara lembaga amil zakat dan pengadilan menjadi menarik: BAZNAS dapat berperan sebagai pengelola dana umat, sedangkan pengadilan menjaga kepastian hukum ketika status harta, yayasan, atau hak pihak lain perlu dipastikan.
Di tingkat nasional, lembaga zakat juga sedang didorong untuk memperluas layanan digital. Aplikasi pembayaran, kalkulator zakat, dan kanal pengajuan bantuan menjadi bagian dari cara BAZNAS daerah mendekatkan diri kepada muzaki, terutama generasi muda dan pekerja urban yang terbiasa bertransaksi lewat gawai. Namun, digitalisasi tidak berhenti pada kemudahan bayar. Publik juga menuntut laporan penggunaan dana yang jelas, mulai dari penyaluran mustahik, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Dampaknya bagi Muzaki dan Penerima Zakat
Bagi masyarakat Jawa Timur, rencana kerja sama ini paling penting dilihat dari sisi akses. Jika integrasi HaloBAZ dan SAMARA terwujud, muzaki dapat membayar zakat, infak, dan sedekah lewat satu kanal digital, sementara penerima bantuan bisa mengajukan layanan atau mengikuti program pemberdayaan tanpa harus datang ke banyak kantor. Bagi warga yang selama ini menunaikan zakat secara tunai, kanal resmi dapat membantu pencatatan dan pelaporan.
Bagi penerima manfaat, sinergi ini berpotensi menyentuh kelompok yang membutuhkan pendampingan hukum dan sosial. Masyarakat yang mengurus waris, wakaf, atau harta keluarga yang terbengkalai dapat memperoleh rujukan ke pengadilan agama, sedangkan kebutuhan ekonomi dapat diarahkan ke program BAZNAS. Namun, karena pembahasan masih pada tahap audiensi, pembaca perlu menunggu bentuk kerja samanya: apakah berupa nota kesepahaman, layanan bersama, atau sekadar rujukan kasus. Selama belum ada program bersama yang diumumkan, masyarakat sebaiknya tetap menyalurkan zakat melalui kanal resmi BAZNAS dan menyimpan bukti transaksi. Hal ini penting untuk pelaporan dan kepastian manfaat. Bagi warga yang jarang memakai aplikasi, program ini juga menuntut pendampingan di kantor kelurahan, masjid, atau lembaga sosial agar layanan digital tidak justru meninggalkan kelompok rentan.
Dampak yang paling nyata bagi publik akan terlihat pada dua hal: kepercayaan dan kecepatan layanan. Zakat adalah dana yang sensitif; masyarakat hanya mau menyalurkan lewat lembaga yang dianggap amanah. Karena itu, kerja sama dengan pengadilan tinggi agama dapat menjadi sinyal bahwa pengelolaan dana umat tidak hanya soal distribusi, tetapi juga kepatuhan hukum dan tata kelola.
