Kapolda Jatim Silaturahmi dengan LDII untuk Jaga Kamtibmas
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono silaturahmi dengan DPW LDII Jawa Timur untuk memperkuat sinergi kamtibmas.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono berkunjung ke Kantor DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur di Surabaya, Rabu 11 November 2026, untuk mempererat komunikasi dengan organisasi keagamaan dalam menjaga kamtibmas.
Menurut laporan TVRI News, kunjungan itu menjadi bagian dari penguatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, termasuk program “Polisi Bersama Masyarakat”.
Dekananto mengajak LDII mendukung kerukunan, toleransi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pertukaran informasi untuk deteksi dini gangguan keamanan. Ketua DPW LDII Jatim Moch. Amrodji Konawi menyebut kunjungan tersebut sebagai kehormatan dan momentum mempererat hubungan dengan kepolisian.
Jejak Kemitraan Polisi dan Ormas Keagamaan
Silaturahmi pejabat keamanan dengan organisasi keagamaan bukan hal baru dalam tata kelola kamtibmas di Indonesia. Dalam praktik kepolisian modern, pendekatan itu masuk kategori community policing: polisi tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi membangun hubungan dengan kelompok sosial agar informasi, keluhan, dan potensi konflik lebih cepat terdeteksi. Di daerah yang majemuk, tokoh agama dan pengurus ormas sering menjadi jembatan antara aparat dan warga karena mereka rutin berinteraksi di majelis, sekolah, kegiatan sosial, dan ruang publik. Pendekatan ini juga membantu polisi memahami norma lokal, sebab tindakan represif yang tidak sensitif terhadap konteks sosial dapat memicu resistensi baru.
LDII dikenal sebagai organisasi dakwah Islam yang memiliki jaringan di berbagai daerah dan aktif dalam pembinaan keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial. Karena basisnya luas, ormas seperti LDII dapat menjadi mitra penting ketika kepolisian membutuhkan jalur komunikasi yang tidak hanya formal. Pendekatan keagamaan juga relevan untuk pesan pencegahan narkoba, toleransi, dan penyelesaian gesekan sosial, sebab banyak warga lebih mudah menerima ajakan moral dari lingkungan ibadah yang mereka kenal.
Istilah “Polisi Bersama Masyarakat” pada dasarnya memperluas peran aparat dari penegak hukum menjadi fasilitator keamanan. Dalam model itu, warga bukan objek operasi, melainkan subjek yang ikut menjaga lingkungan. Silaturahmi seperti yang dilakukan Kapolda Jawa Timur dapat dibaca sebagai penguatan simbolik dan operasional: simbolik karena menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat, operasional karena membuka saluran informasi yang bisa dipakai untuk patroli dialogis, edukasi publik, atau pencegahan tawuran dan penyalahgunaan narkoba.
Di Jawa Timur, interaksi antara kepolisian dan ormas keagamaan juga penting karena provinsi ini memiliki kota besar, kawasan industri, pesantren, dan komunitas urban yang padat. Gangguan kamtibmas sering muncul dari hal kecil: kesalahpahaman, konflik sosial, peredaran gelap narkoba, atau rumor di media sosial. Ketika jaringan keagamaan ikut terlibat, polisi memperoleh konteks lokal yang tidak selalu terlihat dari laporan resmi, sementara warga memperoleh rujukan yang lebih mudah dihubungi. Di era media sosial, informasi palsu dapat memicu kecurigaan antarkelompok. Jaringan keagamaan yang rutin memberi ceramah dan pengajian berpeluang meredam narasi provokatif dengan pesan yang lebih menenangkan, selama pesannya konsisten dengan hukum dan nilai toleransi.
Artinya bagi Warga Surabaya dan Jawa Timur
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya warga Surabaya dan Jawa Timur, kunjungan ini belum otomatis mengubah keamanan sehari-hari. Dampaknya lebih terasa bila silaturahmi berlanjut menjadi mekanisme kerja yang jelas: kanal pengaduan yang responsif, kegiatan edukasi narkoba di masjid dan sekolah, patroli bersama pada titik rawan, serta komunikasi cepat saat muncul gesekan sosial. Tanpa tindak lanjut, agenda seperti ini hanya menjadi foto pertemuan. Warga juga dapat menilai keberhasilan program dari kecepatan respons terhadap laporan kecil, bukan hanya dari kunjungan seremonial.
Yang perlu diperhatikan adalah apakah kerja sama itu menyentuh kebutuhan warga: rasa aman saat beraktivitas, pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan muda, dan ruang dialog ketika terjadi salah paham antar kelompok. LDII memiliki akses ke komunitas yang bisa dipakai untuk menyebarkan informasi resmi, bukan rumor. Sebaliknya, warga perlu melihat kepolisian hadir secara adil, tidak hanya ketika ada peristiwa besar, tetapi juga dalam pelayanan harian.
Dalam jangka panjang, kemitraan seperti ini relevan karena kamtibmas bukan hanya urusan polisi. Ia bergantung pada kepercayaan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka lebih mungkin melapor, membantu pencegahan, dan meredam konflik. Bagi daerah, modal sosial semacam itu dapat menekan biaya penanganan gangguan keamanan dan menjaga iklim ekonomi agar tetap stabil.



