Taufan Pawe Minta Akademisi Rumuskan Skema Transisi Pemilu Nasional dan Lokal
Taufan Pawe mendorong akademisi merumuskan skema transisi pemilu nasional dan lokal, termasuk masa jabatan DPRD dan penjabat kepala daerah.

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta akademisi menyusun skema transisi pemilu nasional dan lokal dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu, sebagaimana diberitakan BeritaParlemen, Kamis (12/11/2026), di Jakarta.
Politisi Partai Golkar itu menilai pemisahan pemilu nasional dan lokal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi masih menyisakan persoalan. Dalam skema yang dibahas, pemilu nasional direncanakan pada 2029, sementara pemilu lokal pada 2031.
Jeda itu memunculkan pertanyaan tentang masa jabatan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang telah terpilih. Taufan mempertanyakan apakah jabatan mereka perlu diperpanjang atau perlu pemilu transisi. Ia menilai setiap opsi harus mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kepastian hukum.
Menurut laporan BeritaParlemen, ia juga menyoroti pengisian penjabat kepala daerah agar tidak mengganggu independensi dan kualitas demokrasi. Ia menegaskan RUU harus sejalan dengan UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. “Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya. Ia meminta rekomendasi akademis yang dapat diterjemahkan menjadi norma undang-undang.
Makna Pemisahan Jadwal Pemilu
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jadwal pemilu tidak hanya soal tanggal pencoblosan, tetapi juga soal legitimasi jabatan. Anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah memperoleh mandat dari pemilih untuk periode tertentu. Ketika pemungutan suara nasional dan daerah dipisah, muncul celah waktu yang harus diisi dengan aturan transisi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan atau tumpang tindih kewenangan. Aturan transisi juga harus menjawab siapa yang berwenang menetapkan jadwal, berapa lama jabatan berjalan, dan bagaimana pertanggungjawaban dilakukan.
Komisi II DPR RI memiliki peran sentral dalam pembahasan RUU Pemilu karena bidang kerjanya mencakup dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan kepemiluan. Dalam konteks ini, masukan akademisi sering dipakai untuk menguji apakah norma yang disusun realistis secara administratif, adil secara politik, dan aman secara hukum. Rekonstruksi sistem pemilu biasanya menyentuh ambang batas, keserentakan, jadwal kampanye, serta mekanisme pergantian antarwaktu.
Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat dan dapat mengubah desain pemilu yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Karena itu, setiap pemisahan jadwal harus dibaca sebagai perintah konstitusional yang menuntut penyesuaian pasal demi pasal. Tanpa masa transisi yang jelas, perpanjangan jabatan anggota DPRD atau pengisian penjabat kepala daerah dapat memicu sengketa hukum, terutama terkait dasar legitimasi dan batas kewenangan.
Sejarah kepemiluan Indonesia menunjukkan bahwa perubahan jadwal sering berdampak pada beban penyelenggara, anggaran daerah, dan kesiapan partai politik. Pemilu yang lebih terpisah dapat mengurangi tekanan teknis pada satu hari pencoblosan, tetapi juga menambah siklus kampanye, logistik, dan pengawasan. Di sisi lain, jeda antarwilayah membuat pemilih harus menunggu lebih lama untuk memilih kembali wakil daerah, sehingga desain transisi menjadi penentu apakah pemisahan itu memperkuat atau justru melemahkan akuntabilitas. Karena itu, kajian efisiensi anggaran dan kepastian hukum menjadi dua tolok ukur yang saling terkait. Norma transisi juga perlu mempertimbangkan kapasitas birokrasi dan kepercayaan publik. Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat dapat salah menafsirkan perpanjangan jabatan sebagai penundaan demokrasi.
Dampaknya bagi Publik dan Daerah
Bagi pemilih, skema transisi menentukan kapan mereka dapat kembali memilih wakil daerah dan kepala daerah. Jika masa jabatan DPRD diperpanjang, warga harus menerima representasi yang sama lebih lama tanpa mandat baru. Jika dilakukan pemilu transisi, biaya dan energi politik meningkat, tetapi kekosongan jabatan dapat diatasi lebih cepat. Penyelenggara pemilu pun harus menghitung ulang kesiapan daftar pemilih dan distribusi logistik.
Bagi pemerintah daerah, penjabat kepala daerah yang mengisi masa transisi dapat memengaruhi prioritas anggaran, pelayanan publik, dan koordinasi dengan DPRD. Jabatan yang tidak berasal dari pemilu biasanya memiliki legitimasi lebih terbatas, sehingga kebijakan strategis seperti belanja daerah, mutasi pejabat, atau proyek infrastruktur perlu diawasi lebih ketat. Partai politik juga perlu menyiapkan kader dan mekanisme internal agar transisi tidak bergantung pada penunjukan yang dipertanyakan publik.
Karena itu, publik perlu memperhatikan rumusan akhir RUU Pemilu, terutama pasal tentang masa jabatan, perpanjangan, pergantian antarwaktu, dan pengisian penjabat. Aturan transisi yang rapi dapat menjaga kepastian hukum dan efisiensi anggaran. Sebaliknya, aturan yang kabur berisiko menimbulkan gugatan, ketidakpastian pelayanan, dan menurunnya kepercayaan terhadap proses demokrasi. Pemilih juga dapat memantau apakah jadwal baru tetap memberi ruang bagi pengawasan parlemen daerah. Transparansi pembahasan di parlemen dapat membantu publik menilai apakah perubahan jadwal benar-benar melayani kepentingan demokrasi, bukan sekadar mengakomodasi elite.



