Dasco Minta Koalisi Buruh Fokus Perjuangkan Kesejahteraan Pekerja
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia fokus pada kesejahteraan pekerja dan advokasi ketenagakerjaan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menjaga fokus pada kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja, dan advokasi masalah ketenagakerjaan, menurut laporan RRI. Permintaan itu disampaikan seusai pimpinan DPR menerima perwakilan koalisi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 November 2026.
Menurut RRI, Dasco mendorong komunikasi yang lebih intensif antara DPR, pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar keadaan ekonomi membaik. Ia juga mengingatkan organisasi buruh tidak terpengaruh narasi atau isu media sosial. Koalisi juga menyampaikan apresiasi atas disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026.
Akar Dialog Sosial dalam Ketenagakerjaan
Hubungan kerja di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kontrak antara perusahaan dan pekerja. Ia juga dibentuk oleh dialog sosial antara pemerintah, organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha. Mekanisme semacam ini penting karena kebijakan ketenagakerjaan menyentuh dua sisi sekaligus: hak pekerja serta keberlangsungan usaha. Ketika komunikasi berjalan baik, aturan baru lebih mudah dipahami, dijalankan, dan diawasi. Ketika komunikasi terputus, kesalahpahaman bisa muncul di pabrik, kantor, atau sektor informal.
DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam isu ketenagakerjaan, peran itu bisa berupa membahas rancangan undang-undang, menyerap masukan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan yang sudah disahkan. Karena itu, pertemuan antara pimpinan DPR dan kelompok buruh biasanya dibaca sebagai bagian dari kanal politik yang menghubungkan aspirasi pekerja dengan proses kebijakan. Tidak setiap pertemuan langsung mengubah aturan, tetapi dapat menjadi ruang klarifikasi, pencarian solusi, dan penajaman prioritas pengawasan.
Bagi pekerja, perjuangan kesejahteraan sering berkaitan dengan hal-hal mendasar: upah yang layak, kepastian jam kerja, keselamatan di tempat kerja, jaminan sosial, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, serta akses advokasi ketika terjadi perselisihan. Bagi pengusaha, isu yang sama berhubungan dengan biaya produksi, produktivitas, kepastian hukum, dan iklim investasi. Karena itu, advokasi buruh yang fokus dan terukur cenderung lebih efektif daripada tekanan yang hanya mengandalkan viralitas. Penyelesaian masalah ketenagakerjaan umumnya membutuhkan bukti, prosedur, dan dialog, bukan sekadar narasi di media sosial.
Koalisi buruh yang besar juga membawa tantangan organisasi. Semakin banyak kelompok yang terlibat, semakin penting menjaga agenda agar tidak melebar ke simbol, isu sampingan, atau perdebatan yang sulit diukur. Fokus pada kesejahteraan, perlindungan, dan advokasi membuat kinerja koalisi lebih mudah dievaluasi: apakah ada kasus yang terselesaikan, apakah ada aturan yang lebih jelas, dan apakah pekerja di lapangan merasakan perubahan. Dalam politik ketenagakerjaan, pesan yang konsisten biasanya lebih bernilai daripada pesan yang ramai tetapi tidak berujung pada perbaikan. Jika kanal dialog itu terisi, isu yang viral dapat diletakkan pada tempatnya: sebagai pemicu pemeriksaan, bukan pengganti proses. Dengan begitu, pekerja tidak hanya ramai dibicarakan, tetapi juga memperoleh penyelesaian yang dapat ditelusuri.
Dampaknya bagi Pekerja dan Pengusaha
Bagi pembaca Indonesia, pertemuan antara DPR dan koalisi buruh relevan karena menyangkut kepastian aturan yang memengaruhi gaji, jam kerja, pemutusan hubungan kerja, serta layanan jaminan sosial. Jika komunikasi intensif benar-benar dijalankan, pekerja dapat memperoleh saluran yang lebih jelas ketika hak mereka terlanggar. Pengusaha juga mendapat ruang untuk menyampaikan beban biaya dan kebutuhan produktivitas sebelum kebijakan diawasi atau diperbarui.
Dampaknya tidak otomatis terasa di lapangan. Aturan baru, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, tetap membutuhkan sosialisasi, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat. Pekerja perlu memperhatikan apakah informasi mengenai hak mereka sampai ke tempat kerja, apakah serikat atau kelompok advokasi dapat mendampingi kasus, dan apakah pemerintah daerah menyiapkan kanal pengaduan yang berfungsi. Pengusaha perlu memastikan kebijakan internal tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Bagi pekerja informal, manfaatnya bisa lebih sederhana: apakah aturan yang ada benar-benar melindungi mereka dari pemotongan upah, kecelakaan kerja, dan pemutusan hubungan kerja tanpa kepastian.
Ke depan, yang perlu dicermati adalah tindak lanjut dari kesepakatan komunikasi itu: apakah ada pertemuan rutin, data kasus yang terbuka, dan evaluasi bersama antara DPR, pemerintah, pekerja, serta pengusaha. Tanpa itu, pernyataan fokus pada kesejahteraan buruh hanya menjadi pesan politik yang tidak mengubah kondisi kerja sehari-hari. Jika ada laporan berkala, publik dapat menilai apakah advokasi berjalan atau berhenti pada seremoni.



