KPU Kota Kupang Gandeng TVRI NTT untuk Sosialisasi Pemilu
KPU Kota Kupang dan TVRI NTT menandatangani kerja sama sosialisasi serta pendidikan pemilih menjelang tahapan Pemilu 2027.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang menggandeng TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperluas sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung DBS TVRI Stasiun NTT pada Rabu, 18 November 2026.
Menurut laporan TVRI News, Ketua KPU Kota Kupang Ismael Manoe menyebut keterlibatan TVRI sebagai langkah penting untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tahapan Pemilu yang direncanakan mulai pertengahan 2027, jika tidak ada perubahan jadwal. Ismael menilai jangkauan siaran TVRI yang luas menjadi alasan utama pemilihan mitra tersebut.
Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Jefri menyatakan kedua lembaga memiliki tujuan sejalan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait demokrasi. Ia menegaskan pendidikan kepemiluan penting karena Pemilu menyangkut hak serta partisipasi seluruh warga negara.
Untuk tahap awal, kerja sama ini dilaksanakan tanpa pembiayaan atau non-budgeting. Namun, peluang kolaborasi dengan dukungan anggaran tetap terbuka untuk tahapan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah mendatang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran Media Publik dalam Pendidikan Pemilih
TVRI merupakan lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang mengudara sejak 1962 dan kini menjangkau hampir seluruh wilayah negara melalui jaringan stasiun daerah. Sebagai LPP, TVRI mengemban mandat menghadirkan informasi yang berimbang dan edukatif, berbeda dengan stasiun televisi swasta yang bergantung pada iklan. Dalam konteks kepemiluan, posisi tersebut menjadikan TVRI mitra strategis bagi penyelenggara pemilu, terutama di daerah dengan penetrasi media sosial yang belum merata.
Dalam struktur penyelenggaraan pemilu Indonesia, KPU daerah berperan sebagai ujung tombak sosialisasi karena mereka yang paling dekat dengan pemilih. Sementara KPU RI menetapkan kebijakan nasional, KPU kabupaten/kota menyusun strategi lokal sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, KPU daerah juga bertanggung jawab memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sehingga materi sosialisasi perlu dirancang dengan bahasa yang inklusif dan mudah diakses. Di NTT, dengan komposisi penduduk yang tersebar di kepulauan dan daratan, pendekatan melalui siaran publik menjadi salah satu opsi yang realistis untuk menjangkau pemilih secara merata.
Pendidikan pemilih sendiri mencakup pemahaman tentang hak pilih, tata cara pencoblosan, jadwal tahapan, serta mekanisme keberatan atas hasil pemilu. Dalam beberapa siklus pemilu terakhir, penyelenggara di berbagai daerah juga menghadapi tantangan maraknya hoaks yang beredar di grup percakapan tertutup. Informasi yang keliru soal tanggal pencoblosan, syarat pemilih, atau hasil hitung cepat kerap memicu kebingungan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Di sisi lain, media publik memiliki keunggulan karena kontennya diawasi dewan pengawas dan tunduk pada standar penyiaran, sehingga lebih sulit disusupi narasi yang menyesatkan secara sistematis.
Model kerja sama non-budgeting seperti yang dijalankan KPU Kota Kupang dan TVRI NTT bukan hal baru. Banyak lembaga penyelenggara pemilu daerah memanfaatkan slot siaran publik sebagai ruang edukasi tanpa harus mengalokasikan anggaran khusus, terutama ketika tahapan pemilu belum memasuki masa kampanye yang membutuhkan belanja informasi lebih besar. Pendekatan ini memungkinkan penyelenggara menghemat sumber daya sambil tetap menjaga kehadiran informasi resmi di ruang publik, sekaligus membangun citra kolaboratif antara lembaga negara dan media milik rakyat.
Akses Informasi Pemilu bagi Warga Daerah
Bagi pemilih di Nusa Tenggara Timur, kehadiran informasi kepemiluan melalui siaran publik berarti memperoleh rujukan yang dapat diverifikasi, terutama di wilayah yang warganya mengandalkan televisi sebagai sumber berita utama. Kerja sama ini berpotensi mengurangi kesenjangan informasi antara pemilih perkotaan yang aktif di media sosial dan pemilih di daerah yang lebih bergantung pada siaran linear. Di banyak kecamatan, televisi masih menjadi jendela informasi paling terjangkau dibandingkan langganan internet berbayar.
Dampak praktisnya dapat terlihat pada kemudahan warga mengetahui jadwal pemutakhiran data pemilih, lokasi tempat pemungutan suara, serta hak-hak mereka selama proses pencoblosan berlangsung. Ketika informasi semacam itu tersaji secara rutin dalam program siaran, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada pesan berantai yang belum tentu benar. Hal ini juga penting untuk menekan angka golput, karena pemilih yang tidak memahami tahapan cenderung memilih tidak datang ke tempat pemungutan suara.
Ke depan, keberhasilan kerja sama ini akan ditentukan oleh konsistensi program dan mekanisme evaluasi bersama. Tanpa tindak lanjut berupa jadwal siaran yang jelas dan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, penandatanganan PKS berisiko berhenti sebagai seremoni administratif. Pemilih di Kota Kupang dan sekitarnya perlu memantau apakah informasi yang mereka terima benar-benar bersumber dari penyelenggara resmi, bukan dari pihak yang mengaku mewakili lembaga negara. Keterlibatan aktif warga dalam mengonfirmasi informasi melalui kanal resmi KPU juga menjadi benteng terakhir melawan disinformasi.



