Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

Wapres dari Koalisi Inti Dinilai Cegah Matahari Kembar

Pengamat politik Undip menilai wapres dari koalisi inti dapat menekan gesekan politik, sementara figur nonpartai dinilai relevan untuk isu daerah.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Wapres dari Koalisi Inti Dinilai Cegah Matahari Kembar
Ilustrasi berita: Wapres dari Koalisi Inti Dinilai Cegah Matahari KembarFoto: Jateng Pos

Dalam wacana politik nasional, pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menilai calon wakil presiden pengganti Gibran tidak harus berasal dari partai politik. “Yang terpenting adalah memenuhi syarat formil dan konstitusional,” katanya kepada Jateng Pos, Senin (16 November 2026).

Menurut laporan Jateng Pos, Nur Hidayat menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra muncul karena posisinya sebagai figur kunci di koalisi pendukung pemerintah. Dari sisi pendukungnya, Dasco dinilai punya rekam jejak kepemimpinan di DPR, kapasitas koordinasi, serta loyalitas kepada Presiden Prabowo.

Menurut dia, figur parpol membantu soliditas koalisi, sementara nonparpol dinilai lebih bebas dari kepentingan partisan sempit.

Ia menilai wapres dari partai yang sama atau koalisi inti dapat meminimalkan potensi matahari kembar dan menjaga keselarasan program. Namun, kritik bisa muncul karena eksekutif dikuasai satu warna politik.

Nur Hidayat juga melihat figur nonpartisan dari DPD RI atau tokoh daerah sebagai gagasan rasional, terutama untuk isu transfer keuangan daerah, konflik lahan, dan lingkungan. Tantangannya adalah dukungan politik di parlemen.

Peran Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial

Indonesia memakai sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sedangkan wakil presiden membantu presiden dan dapat menggantikan presiden bila terjadi kekosongan jabatan. Karena itu, figur wapres tidak hanya simbol, tetapi bagian dari arsitektur kekuasaan eksekutif. Dalam praktik politik, pemilihan wapres juga menjadi alat merajut koalisi, mengakomodasi wilayah, atau menutupi kelemahan elektoral pasangan calon. Karena itu, pergantian atau pengisian posisi wapres selalu dibaca publik sebagai sinyal arah pemerintahan.

Istilah matahari kembar biasanya dipakai untuk menggambarkan dua pusat kekuasaan yang bersaing dalam satu pemerintahan. Dalam konteks presiden dan wakil presiden, frasa ini merujuk pada potensi gesekan ketika keduanya memiliki basis politik, ambisi, atau dukungan yang sama kuat. Karena itu, wapres dari koalisi inti sering dianggap lebih aman bagi presiden, sebab loyalitas dan arah kerjanya lebih mudah dikendalikan. Presiden juga dapat membagi tugas tertentu, tetapi kewenangan tetap melekat pada jabatan presiden.

Sebaliknya, figur nonpartisan atau teknokrat dinilai bisa membawa keahlian tertentu tanpa membawa beban konflik internal partai. Dalam sejarah Indonesia, posisi wapres pernah diisi politikus senior dan figur nonpartai, sehingga latar belakang itu memengaruhi gaya kerja, akses ke jaringan partai, serta persepsi publik terhadap keseimbangan kekuasaan dan kepercayaan pasar. Namun, dalam sistem multipartai, wapres tetap membutuhkan legitimasi politik di parlemen. Wakil presiden dipilih bersama presiden oleh rakyat, tetapi program pemerintah bergantung pada kerja sama dengan DPR dan DPD. Tanpa dukungan legislatif, eksekutif bisa tersendat saat membahas anggaran, undang-undang, atau kebijakan strategis.

DPD RI sendiri bukan pengganti partai politik di daerah. Lembaga ini mewakili kepentingan daerah, tetapi kewenangannya lebih terbatas dibanding DPR, terutama dalam legislasi. Karena itu, gagasan menempatkan tokoh daerah sebagai wapres menarik secara kebijakan, tetapi tetap perlu diuji pada kapasitas politik, penerimaan partai, dan kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan. Tanpa itu, posisi wapres berisiko menjadi seremonial. Karena itu, bursa wapres selalu menjadi ujian antara efisiensi pemerintahan dan kebutuhan representasi.

Dampaknya bagi Kebijakan dan Layanan Daerah

Bagi pembaca di daerah, pilihan wapres bukan sekadar urusan elite. Wakil presiden dapat memengaruhi kecepatan koordinasi kebijakan, terutama ketika isu yang dibahas menyangkut transfer keuangan daerah, infrastruktur, energi, pangan, dan lingkungan. Jika wapres berasal dari koalisi inti, program presiden berpotensi lebih cepat dieksekusi karena jalur komunikasi politik lebih pendek. Namun, ruang kritik bisa menyempit bila eksekutif terlalu satu warna.

Sebaliknya, wapres nonpartisan atau tokoh daerah dapat menjadi jembatan ketika pemerintah pusat perlu meredam konflik lahan, memperbaiki tata kelola anggaran daerah, atau mengurus isu lingkungan. Bagi masyarakat, dampaknya bisa terasa pada layanan publik, kepastian proyek, dan iklim usaha yang memengaruhi harga serta lapangan kerja. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya nama, tetapi pembagian tugas, mekanisme pengawasan, dan kemampuan wapres bekerja dengan DPR, DPD, serta pemerintah daerah.

Jika wacana ini hanya berhenti sebagai kalkulasi elektoral, publik tetap menunggu kejelasan isu yang akan diurus wapres. Transparansi tugas, target, dan jalur koordinasi menjadi penentu apakah jabatan itu benar-benar menambah efektivitas pemerintahan atau hanya melengkapi daftar kekuasaan.

Berita terkait

Tag:Nur Hidayat SardiniPrabowoSufmi Dasco AhmadUndipWakil Presiden

Berita Terkait