Pakar Hukum: Empat Syarat Wapres Pengganti Gibran, Sultan Masuk Radar
Pakar hukum tata negara menyebut empat syarat wakil presiden pengganti Gibran, sementara Sultan Baktiar Najamudin masuk radar.

Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., pakar hukum tata negara Universitas Esa Unggul Jakarta, menyebut empat syarat bagi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri, sebagaimana diberitakan Jateng Pos, Jumat (13/11/2026). Syarat itu mencakup rekam jejak bersih, kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto, pengalaman nasional, serta asal dari partai pengusung atau keterwakilan daerah.
Menurut Juanda, calon pengganti harus bersih, berkualitas, dan punya modal pengalaman serta rekam jejak yang baik. Ia menilai sosok itu juga perlu memiliki chemistry dan sinergitas dengan Presiden Prabowo agar pemerintahan tidak terganggu konflik internal.
Persyaratan ketiga, calon harus berpengalaman di bidang politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan di level nasional, bukan sekadar daerah. Syarat keempat, ia berasal dari partai pengusung, baik yang lolos parlemen maupun nonparlemen, atau calon dari keterwakilan daerah yang dipilih langsung rakyat.
Dalam radar yang disebut Juanda, nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra dinilai paling kuat karena dekat secara kepartaian dan punya pengalaman mengelola politik. Zulkifli Hasan dari PAN juga dianggap layak karena loyalitas dan pengalaman menteri. Untuk Golkar, ia tidak merekomendasikan Bahlil karena baru masuk level nasional; demikian pula AHY dari Demokrat dinilai perlu pengalaman satu periode lagi.
Juanda juga menyebut Ahmad Muzani masih menjabat Ketua MPR dan Sekjen Sugiono lebih junior. Nama lain adalah Yusril Ihza Mahendra dari partai nonparlemen dan Sultan Baktiar Najamudin dari DPD RI. Juanda menilai Sultan muda, lincah, nonpartai, mewakili daerah, serta dekat dengan Prabowo. Sultan disebut pernah menjadi Wakil Gubernur Bengkulu dan dua periode anggota DPD. Ia juga menyebut Puan Maharani mumpuni, tetapi bukan dari partai pengusung.
Mekanisme Pengisian Wakil Presiden
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan wakil presiden bukan sekadar pelengkap yang dapat diisi oleh siapa saja tanpa batas. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR kemudian memilih salah satu di antaranya dalam tempo paling lama 60 hari. Karena itu, wacana “pengganti” selalu berujung pada prosedur, bukan hanya penilaian publik.
Istilah “partai pengusung” merujuk pada partai politik atau gabungan partai yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu. Dalam konteks pemerintahan berjalan, faktor ini penting karena legitimasi awal pasangan terpilih lahir dari konfigurasi koalisi. Sementara itu, “nonparlemen” berarti partai yang tidak menempatkan wakil di DPR, tetapi tetap dapat menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah.
DPD RI juga sering disebut sebagai jalur keterwakilan daerah. Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat di provinsi masing-masing, tetapi lembaga ini berbeda dari DPR karena tidak berasal dari partai politik. Dalam perdebatan calon wakil presiden, figur DPD biasanya dibaca sebagai jembatan antara pusat dan daerah, sekaligus simbol bahwa isu otonomi dan aspirasi lokal tidak hilang dari kursi kedua.
Kata “chemistry” yang dipakai para pengamat politik juga perlu dimaknai secara kelembagaan. Wakil presiden bekerja dalam struktur yang jelas: membantu presiden, mengoordinasikan program tertentu, dan menjadi bagian dari rantai keputusan eksekutif. Jika hubungan keduanya tidak sejalan, potensi gesekan dapat muncul dalam rapat kabinet, kunjungan kerja, atau penentuan prioritas anggaran. Karena itu, rekam jejak dan pengalaman nasional sering dijadikan ukuran agar posisi itu tidak hanya simbolis.
Sejauh ini, penilaian pakar hukum tata negara terhadap calon pengganti biasanya berhenti pada kriteria normatif dan politik. Keputusan akhir tetap berada pada mekanisme konstitusional dan pertimbangan presiden, bukan pada survei atau nama yang paling sering disebut di media.
Dampak bagi Koalisi dan Daerah
Bagi pembaca di Indonesia, pembahasan calon wakil presiden pengganti penting karena jabatan ini ikut menentukan arah koordinasi kebijakan nasional. Jika pengganti berasal dari partai pengusung, koalisi pemerintah dapat makin solid; jika berasal dari jalur daerah, publik dapat menaruh harapan pada isu yang lebih dekat dengan provinsi, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemekaran wilayah.
Relevansinya juga tampak pada pasar politik. Nama-nama yang disebut pakar dapat memengaruhi perbincangan publik, tetapi belum menjadi keputusan. Karena itu, pembaca perlu membedakan antara radar calon, kriteria akademik, dan proses resmi. Yang paling menentukan tetap usulan presiden kepada MPR serta persetujuan lembaga itu dalam batas waktu konstitusi.
Dampak langsung terhadap harga, pekerjaan, atau kesehatan mungkin belum terasa. Namun, perubahan figur di kursi kedua dapat mengubah prioritas program, gaya komunikasi politik, dan cara pemerintah pusat menanggapi aspirasi daerah. Karena itu, yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah calon yang muncul benar-benar memperkuat stabilitas pemerintahan atau justru menambah tarik-menarik kepentingan dalam koalisi.



