Lompat ke konten utama
Daerah

Empat Syarat John Pieris untuk Wapres Pengganti Gibran

Pakar hukum tata negara John Pieris mengajukan empat syarat bagi calon wapres pengganti Gibran, dari etika hingga representasi daerah.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Empat Syarat John Pieris untuk Wapres Pengganti Gibran
Ilustrasi berita: Empat Syarat John Pieris untuk Wapres Pengganti GibranFoto: Jateng Pos

Pakar hukum tata negara John Pieris mengajukan empat syarat bagi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mundur, mulai dari etika hingga representasi daerah.

Menurut laporan Jateng Pos, Sabtu 14 November 2026, Pieris menyebut calon wapres harus lebih baik dalam pendidikan, pengalaman, pengetahuan, etika, dan kejujuran.

Ia juga menilai pendamping Prabowo Subianto perlu mengutamakan kepentingan bangsa serta mempertimbangkan figur nonpartai atau anggota DPD RI yang berpengalaman di pemerintahan dan parlemen. Gibran mundur pada Kamis 12 November 2026 setelah tekanan politik terkait keabsahan ijazah pencalonannya; setelah MPR menjadwalkan sidang, presiden memiliki 14 hari untuk mengajukan dua nama ke MPR, yang lalu memilih dalam 60 hari.

Mekanisme Konstitusional Mengisi Kursi Wapres

Dalam sistem presidensial Indonesia, jabatan wakil presiden bukan sekadar pelengkap seremonial. Konstitusi menempatkan wapres sebagai pembantu presiden yang berbagi mandat pemilu dan berada dalam satu pasangan calon. Karena itu, kekosongan jabatan di tengah masa kerja memaksa negara menjalankan prosedur khusus agar legitimasi eksekutif tetap terjaga.

Aturan pengisian wapres yang lowong berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu MPR memilih salah satu dalam batas waktu yang telah ditentukan. Proses ini berbeda dari pemilihan presiden dan wapres dalam pemilu, yang melibatkan pemilih secara langsung. Dalam mekanisme penggantian, MPR menjadi lembaga yang menentukan siapa mendampingi presiden sisa masa jabatan. Proses ini juga menuntut komunikasi politik yang cermat, karena dua nama yang diajukan presiden harus melalui pemungutan suara di MPR.

Peran MPR dalam kasus ini penting karena majelis tersebut merupakan lembaga tinggi negara yang beranggotakan anggota DPR dan DPD. Artinya, pertimbangan politik daerah ikut masuk ke dalam ruang sidang. Figur yang diajukan tidak hanya dinilai dari kedekatan dengan presiden, tetapi juga dari kemampuannya diterima oleh mayoritas anggota MPR. Di sisi lain, anggota DPD sering dipandang sebagai jalur representasi provinsi, sehingga usulan dari lembaga itu dapat memperkuat kesan keterwakilan daerah dan legitimasi.

Sejarah ketatanegaraan juga menunjukkan bahwa jabatan wapres kerap menjadi penanda keseimbangan politik. Pada masa lalu, komposisi pasangan calon sering mempertimbangkan latar belakang daerah, basis partai, atau pengalaman pemerintahan. Dalam konteks sekarang, usulan agar pengganti Gibran berasal dari kalangan nonpartai atau DPD dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan representasi daerah. Selain itu, pengalaman di parlemen dianggap berguna untuk menjembatani hubungan eksekutif dengan legislatif. Figur yang memahami proses legislasi dapat membantu presiden menjaga komunikasi politik tanpa harus sepenuhnya bergantung pada partai pendukung. Pengalaman di lembaga negara juga membantu calon memahami batas kewenangan konstitusional dan ritme kerja eksekutif sehari-hari. Kriteria itu biasanya menjadi bahan uji publik sebelum MPR memilih.

Dampaknya bagi Arah Pemerintahan dan Publik Daerah

Bagi pembaca di Indonesia, pergantian wapres bukan sekadar urusan elite di Jakarta. Wakil presiden sering menjadi rujukan koordinasi kebijakan lintas daerah, terutama ketika presiden menumpukan perhatian pada isu nasional yang besar. Sosok pengganti dapat memengaruhi kecepatan birokrasi, gaya komunikasi pemerintah, dan cara Jakarta merespons aspirasi daerah.

Rekomendasi agar calon berasal dari nonpartai atau DPD juga menyentuh kebiasaan politik yang melekat pada pemilih daerah. Banyak warga berharap kursi wapres tidak hanya menjadi jatah koalisi, tetapi membawa suara luar Jawa dan wilayah yang jarang terwakili. Jika proses di MPR berjalan terbuka, publik dapat menilai apakah pertimbangan itu benar-benar masuk atau hanya menjadi retorika.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah kecepatan dan kualitas komunikasi politik. Batas waktu pengajuan dan pemilihan memberi tekanan pada semua pihak untuk segera menyepakati nama calon. Bila prosesnya berlarut, ketidakpastian bisa berdampak pada program pemerintah, kepercayaan pasar, dan ketenangan daerah. Sebaliknya, figur pengganti yang diterima luas dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan. Publik juga perlu memantau apakah calon yang diajukan memiliki rekam jejak yang dapat diperiksa, bukan sekadar nama besar. Dalam jangka pendek, hal ini berkaitan dengan harga diri institusi; dalam jangka panjang, ia membentuk contoh bagi pemilu berikutnya.

Berita terkait

Tag:Gibran RakabumingJohn PierisMPRPrabowo SubiantoWakil Presiden

Berita Terkait