Sultan Najamudin: DPD tak berwenang usung nama cawapres
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan lembaganya tidak berwenang mengusung calon wakil presiden karena DPD bukan partai politik.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan lembaganya tidak berwenang mengusung calon wakil presiden (cawapres) karena DPD bukan partai politik, melainkan representasi daerah. Pernyataan itu disampaikan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, seperti dilaporkan ANTARA.
Sultan menyebut kewenangan mengusulkan nama cawapres untuk mengisi kursi yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti tidak termasuk kewenangan konstitusional DPD. Ia menilai dukungan sejumlah senator terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad wajar sebagai sikap personal.
Kendati demikian, Sultan menjelaskan pertemuan dengan Dasco pada Selasa siang merupakan komunikasi rutin antarpimpinan parlemen. Ia juga menegaskan DPD siap mendukung siapa pun cawapres yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan transisi jabatan.
"DPD itu bukan partai politik," kata Sultan.
Peran DPD dan Batas Konstitusinya
DPD RI berdiri sebagai lembaga negara yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi untuk mewakili kepentingan daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga ini berbeda dari DPR maupun partai politik. DPD tidak memiliki fungsi pencalonan pejabat negara, termasuk presiden dan wakil presiden. Kewenangannya lebih banyak berkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang yang menyangkut otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan serta pemekaran wilayah, sumber daya alam, dan keseimbangan fiskal. Karena itu, ketika muncul wacana nama calon wakil presiden, posisi DPD secara hukum hanya dapat menyampaikan pandangan politik, bukan mengajukan calon secara resmi.
Untuk jabatan wakil presiden, aturan dasar Indonesia membedakan dua situasi. Pada pemilihan umum, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat. Namun, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden di tengah masa jabatan, konstitusi memberi jalan lain. Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih salah satunya. Dalam mekanisme itu, partai politik dan MPR menjadi pusat proses, sementara DPD tidak menjadi pengusul.
Pernyataan Sultan Najamudin perlu dibaca dalam batas kewenangan itu. Dukungan personal sejumlah senator terhadap Sufmi Dasco Ahmad dapat dipahami sebagai bagian dari komunikasi politik, terutama karena DPD dan DPR bekerja di kompleks parlemen yang sama dan sering membahas agenda daerah. Namun, dukungan tersebut tidak mengubah status DPD sebagai lembaga non-partai. Dalam konteks pengisian kursi wakil presiden, yang menentukan bukan seberapa banyak anggota DPD menyatakan simpati, melainkan siapa yang mengajukan nama dan lembaga mana yang diberi hak memilih.
Di sisi lain, DPD tetap dapat memperjuangkan aspirasi daerah melalui masukan kebijakan, pengawasan pelaksanaan undang-undang, dan dialog dengan lembaga negara lain. Fungsi itu berjalan tanpa harus masuk ke ranah pencalonan jabatan konstitusional.
Dengan demikian, pernyataan Sultan bukan penolakan terhadap aspirasi daerah, melainkan penegasan bahwa aspirasi itu harus disalurkan melalui mekanisme yang tersedia, bukan lewat pencalonan yang tidak menjadi tugas DPD.
Dampaknya bagi Proses Politik Nasional
Bagi publik, penegasan ini membantu mencegah salah tafsir bahwa senator daerah dapat langsung menentukan calon wakil presiden. Isu pengisian jabatan tinggi negara mudah memicu spekulasi karena berkaitan dengan arah pemerintahan, stabilitas kebijakan, dan kepentingan daerah. Ketika batas kewenangan ditegaskan, pembaca dapat menilai pernyataan politik secara proporsional: dukungan anggota DPD bukan proses resmi, melainkan sinyal komunikasi antar elite.
Relevansinya juga terasa pada agenda daerah. DPD kerap menjadi saluran aspirasi provinsi, mulai dari infrastruktur, dana transfer, hingga kebijakan sumber daya alam. Publik daerah perlu memantau apakah komunikasi politik antara senator dan pimpinan lembaga lain berdampak pada percepatan kebijakan, bukan sekadar menjadi manuver pencitraan. Dalam jangka pendek, penegasan Sultan membuat proses pengisian jabatan wakil presiden tetap berada pada jalur konstitusional.
Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana MPR, presiden, dan partai politik menjalankan mekanisme pengisian jabatan secara terbuka. Transparansi proses akan mengurangi kesalahpahaman publik tentang peran DPD serta menjaga kepercayaan bahwa pergantian kepemimpinan nasional dilakukan sesuai aturan, bukan berdasarkan tekanan atau dukungan simbolis dari lembaga yang tidak berwenang.
Bagi pemilih, hal ini juga menjadi pengingat bahwa setiap lembaga negara memiliki ruang gerak yang berbeda. DPD mewakili daerah, DPR menyusun undang-undang bersama pemerintah, sedangkan MPR memiliki peran khusus dalam pemilihan atau pengisian jabatan tertentu. Pemahaman atas pembagian peran tersebut membuat publik tidak mudah terbawa narasi yang mencampuradukkan dukungan politik personal dengan kewenangan konstitusional.



