Lompat ke konten utama
Korupsi

KPK Ingatkan BUMD DKI Jakarta Soal Batas Keputusan Bisnis

KPK mengingatkan direksi BUMD DKI Jakarta agar keputusan bisnis tetap tunduk pada tata kelola, prosedur, dan hukum yang berlaku.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta | InfoPublik
Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta | InfoPublikFoto: InfoPublik — Politik & Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan direksi, komisaris, dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta bahwa kecepatan mengambil keputusan bisnis harus tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola perusahaan yang baik. Peringatan itu disampaikan dalam penguatan kapasitas kepemimpinan BUMD, sebagaimana diberitakan InfoPublik, Minggu (15/11/2026).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan, “Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan.” Namun, menurut keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, ia mengingatkan kemandirian itu tidak boleh dipakai untuk mengejar keinginan pribadi. Setiap keputusan strategis perlu berpijak pada anggaran dasar, ketentuan internal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanak menjelaskan Business Judgment Rule (BJR) dapat melindungi direksi dari persoalan hukum bila keputusan diambil secara hati-hati, beritikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan. Namun, BJR bukan kekebalan hukum; prinsip itu tidak membenarkan tindakan yang melampaui kewenangan, mengabaikan prosedur, atau mengutamakan kepentingan pribadi.

KPK juga menyinggung risiko ultra vires, yakni tindakan pengurus yang melewati batas kewenangan. Sebagai contoh, pemberian fasilitas kredit oleh bank daerah di luar prosedur dan tanpa persetujuan pihak berwenang dapat menimbulkan pertanggungjawaban bila memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyambut baik penguatan tata kelola bersama KPK. Ia menilai penyamaan persepsi pimpinan BUMD penting agar keputusan bisnis profesional, terukur dalam risiko, dan sesuai batas kewenangan. Penguatan tersebut dilakukan melalui Directorship Program untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola BUMD DKI Jakarta.

Peran Ganda BUMD dalam Pembangunan Daerah

Badan usaha milik daerah menempati posisi yang khas dalam perekonomian Indonesia. Di satu sisi, BUMD harus beroperasi seperti perusahaan yang mengejar kinerja usaha agar modal yang ditanamkan pemerintah daerah tidak tergerus. Di sisi lain, banyak BUMD menyediakan layanan yang menyentuh kebutuhan warga, misalnya air bersih, transportasi, pasar, atau pembiayaan daerah. Karena itu, keputusan bisnis tidak hanya dinilai dari laba, tetapi juga dari dampak layanan dan penggunaan aset publik.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi pembeda antara keputusan bisnis yang wajar dan keputusan yang berisiko. Dalam praktik korporasi, pengurus diharapkan bekerja dengan keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Keterbukaan berarti proses dan informasi penting dapat diperiksa. Akuntabilitas menuntut setiap tindakan dapat dijelaskan. Tanggung jawab mengikat keputusan pada akibat hukum dan sosialnya, sementara kemandirian menjaga pengurus dari tekanan pihak tertentu. Keadilan memastikan pemegang saham, pekerja, pelanggan, dan masyarakat tidak diabaikan.

Business Judgment Rule sering dipahami sebagai perlindungan bagi direksi ketika keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik ternyata berujung rugi. Perlindungan semacam ini biasanya bersyarat: keputusan perlu dibuat setelah mempelajari informasi yang tersedia, dilakukan dalam batas kewenangan, tidak mengandung benturan kepentingan, dan tidak dilakukan dengan sembrono. Tanpa syarat itu, pengurus tidak bisa berlindung di balik label “keputusan bisnis”. Prinsip ultra vires mengingatkan bahwa tindakan yang melampaui batas kewenangan tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban.

Bagi BUMD, pengawasan juga datang dari pemegang saham daerah, mekanisme internal, dan masyarakat. Pimpinan BUMD umumnya diangkat melalui proses yang diatur anggaran dasar dan kebijakan pemegang saham. Karena jabatan tersebut mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, profesionalitas menjadi ukuran penting. Pemahaman atas prosedur, kajian risiko, dan dokumentasi keputusan membantu membedakan kegagalan bisnis yang wajar dari pelanggaran yang merugikan publik.

Yang Perlu Diperhatikan Publik

Bagi warga, tata kelola BUMD bukan isu abstrak. Ketika perusahaan daerah bergerak di sektor air, transportasi, pasar, atau pembiayaan, keputusan direksi dapat mengubah tarif, kualitas layanan, dan akses masyarakat. Keputusan investasi yang tidak terukur juga dapat memengaruhi lapangan kerja, pasokan barang, serta biaya operasional yang akhirnya dirasakan pelanggan.

Kerugian BUMD yang muncul dari keputusan menyimpang dapat membebani keuangan daerah. Modal yang seharusnya berputar untuk layanan publik berisiko menjadi beban anggaran, terutama jika harus disuntik ulang. Dampaknya bisa melebar ke belanja daerah lain, sementara kepercayaan warga terhadap perusahaan milik pemerintah ikut menurun.

Karena itu, publik perlu memantau laporan kinerja, hasil audit, pengungkapan benturan kepentingan, dan mekanisme pengawasan internal secara berkala. Di sisi lain, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dilihat dengan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang dapat dipastikan hari ini adalah kebutuhan BUMD menjaga prosedur secara terukur agar keputusan bisnis tidak berubah menjadi risiko hukum.

Berita terkait

Tag:BUMD DKI JakartaBusiness Judgment RuleJohanis TanakKPKSyaefuloh Hidayat

Berita Terkait