Lompat ke konten utama
Korupsi

Ketua KPK Usul Lembaga Mediasi Konflik Kepala Daerah

Setyo Budiyanto menawarkan lembaga mediasi untuk menyelesaikan perselisihan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Ketua KPK Usul Lembaga Mediasi Konflik Kepala Daerah
Ilustrasi berita: Ketua KPK Usul Lembaga Mediasi Konflik Kepala DaerahFoto: KPK — Ruang Informasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto mengusulkan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Usulan itu muncul dalam disertasi doktoralnya yang dipertahankan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, sebagaimana diberitakan KPK.

Dalam siaran KPK tertanggal 14 November 2026, Setyo menilai konflik antara dua jabatan hasil pemilihan satu pasangan itu dapat mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia menyebut hampir 60 persen hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah menunjukkan disharmoni.

Menurut dia, akar persoalan bukan semata karakter personal atau beda afiliasi politik, melainkan desain regulasi yang belum jelas. Ia menunjuk frasa “membantu” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai sumber ketidakpastian peran wakil kepala daerah (WKDH) terhadap kepala daerah (KDH).

“Masalahnya, dalam praktik pemerintahan daerah, WKDH lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ KDH,” kata Setyo. Kondisi itu, dalam penelitiannya, disebut sebagai Pseudo Authority, yakni pejabat memiliki legitimasi politik tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun jelas oleh hukum.

Desain Hukum Hubungan Kepala Daerah dan Wakil

Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia lahir dari satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Keduanya memperoleh mandat politik dari pemilih, tetapi pembagian kewenangan di dalam pemerintahan tidak selalu dirumuskan sejelas jabatan struktural lain. Wakil kepala daerah secara normatif membantu kepala daerah, sementara kepala daerah tetap pemegang kendali kebijakan tertinggi di daerah. Dalam banyak daerah, wakil kepala daerah dapat ditugaskan mengoordinasikan bidang tertentu, tetapi penugasan itu tidak selalu disertai kewenangan yang memadai.

Ketidakjelasan itu sering teruji ketika terjadi perbedaan pandangan. Dalam sistem pemerintahan daerah, konflik personal dapat berubah menjadi konflik kewenangan, misalnya dalam penandatanganan kebijakan, pembagian tugas, atau representasi di forum pemerintahan. Jika tidak ada jalur penyelesaian yang cepat, perselisihan berisiko memengaruhi pengambilan keputusan, termasuk penyusunan anggaran dan pelaksanaan program. Jika konflik terjadi tanpa forum resmi, upaya mediasi biasanya bergantung pada figur senior, partai pengusung, atau jalur informal lain.

Mediasi dalam konteks ini berbeda dari pengadilan. Mediasi mengandalkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak menemukan kesepakatan, bukan memutus siapa yang benar. Gagasan lembaga mediasi pemerintahan daerah dapat dibaca sebagai upaya menggeser penyelesaian konflik dari jalur informal, yang sangat bergantung pada relasi pribadi, ke mekanisme yang lebih tertata dan terdokumentasi. Pendekatan itu juga dapat menekan risiko konflik berkepanjangan yang berujung pada politik anggaran atau gangguan administrasi.

Penelitian Setyo juga menempatkan budaya hukum sebagai bagian dari persoalan. Desain regulasi yang rapi tidak otomatis menghasilkan kerja sama yang harmonis jika praktik birokrasi masih menempatkan wakil kepala daerah sebagai posisi pembantu tanpa ruang kewenangan yang jelas. Karena itu, gagasan kemitraan strategis menjadi penting untuk menautkan legitimasi politik dengan pembagian fungsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, penyelesaian tidak berhenti pada rekonsiliasi personal, tetapi menyentuh pembaruan aturan main di lingkungan pemerintahan daerah.

Artinya bagi Pelayanan Publik Daerah

Bagi warga, konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan sekadar urusan elite. Ketidakpastian kewenangan dapat memperlambat persetujuan izin, pelaksanaan proyek, penyaluran bantuan, atau respons terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika dua jabatan saling menahan, birokrasi di bawahnya ikut terbelah dan pelayanan publik menjadi korban. Biaya sosialnya terasa ketika warga harus menunggu keputusan yang seharusnya cepat.

Usulan lembaga mediasi juga relevan dengan agenda pencegahan korupsi di daerah. Praktik korupsi sering tumbuh di celah kewenangan yang tidak jelas, terutama ketika keputusan strategis diambil tanpa akuntabilitas yang tegas. Mekanisme mediasi tidak menggantikan penegakan hukum, tetapi dapat mengurangi konflik berkepanjangan yang membuat pengawasan melemah. Jika jalur mediasi tersedia, para pihak dapat menyelesaikan perbedaan tanpa memperpanjang ketidakpastian yang menghambat kerja birokrasi.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah gagasan tersebut akan dibahas sebagai kebijakan formal atau tetap menjadi rekomendasi akademik. Tanpa perubahan regulasi dan komitmen pemangku kepentingan, lembaga mediasi hanya akan menjadi wacana. Publik dapat memantau sejauh mana pembagian tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berita terkait

Tag:kepala daerahKPKmediasiSetyo Budiyantowakil kepala daerah

Berita Terkait