Lompat ke konten utama
Korupsi

Integritas Sekolah Menengah Rendah, KPK Perkuat Antikorupsi

KPK mencatat skor integritas pendidikan menengah 71,92, level korektif, dan mendorong sekolah memperkuat pendidikan antikorupsi.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Integritas Sekolah Menengah Rendah, KPK Perkuat Antikorupsi
Ilustrasi berita: Integritas Sekolah Menengah Rendah, KPK Perkuat AntikorupsiFoto: KPK — Ruang Informasi

Skor integritas pendidikan menengah di Indonesia berada di level korektif setelah Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 mencatat angka 71,92, posisi terendah dibanding jenjang lain. Data itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi saat kegiatan penguatan kapasitas Pendidikan Antikorupsi (PAK) bagi kepala sekolah dan guru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut laporan KPK, angka tersebut masih di bawah rata-rata Indeks Integritas Pendidikan (IIP) nasional 73,30. Pada tiga dimensi pengukuran, karakter memperoleh 72,73, ekosistem 72,45, dan tata kelola 70,57. Skor terendah pada dimensi tata kelola menandai bahwa perbaikan tidak cukup menyasar perilaku siswa, tetapi juga manajemen sekolah.

Survei itu juga mengidentifikasi 58 temuan dalam 16 klaster, mulai dari fasilitas pembelajaran yang belum memadai, gratifikasi, kecurangan akreditasi, nepotisme, penyalahgunaan dana BOS, hingga normalisasi pelanggaran. Dua indikator paling menonjol adalah pelanggaran tata tertib peserta didik sebesar 97,06 persen dan tenaga pendidik terlambat masuk kelas tanpa alasan sebesar 96,75 persen.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK Dian Novianthi menyampaikan hasil SPI tidak hanya memotret kondisi integritas, tetapi menjadi dasar langkah perbaikan. Ia menekankan penguatan PAK harus terarah, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan kepala sekolah, guru, serta instansi pembina pendidikan. “Sekolah menjadikan semangat integritas sebagai nafas setiap pembelajaran,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyebut IIP DKI Jakarta 2026 mencapai 76,21, tertinggi di antara provinsi. Ia menilai capaian itu harus menjadi fondasi perbaikan tata kelola berkelanjutan, bukan garis akhir.

Makna Skor Integritas Pendidikan

Survei Penilaian Integritas Pendidikan pada dasarnya memotret kebiasaan sehari-hari di sekolah: apakah aturan ditegakkan, apakah keuangan dikelola terbuka, dan apakah warga sekolah merasa aman menolak praktik tidak jujur. Angka indeks bukan sekadar peringkat, melainkan peringatan dini bahwa ruang belajar bisa menormalisasi pelanggaran kecil yang lama-kelamaan membentuk perilaku koruptif. Sekolah adalah tempat pertama banyak anak melihat apakah aturan berlaku sama bagi semua.

Siswa sekolah menengah berada pada fase pembentukan identitas dan kemandirian. Mereka mulai berhadapan dengan tugas kelompok, ujian, organisasi, serta relasi yang lebih luas dengan guru dan teman sebaya. Pada titik itu, kecurangan akademik, titip absen, atau toleransi terhadap keterlambatan dapat menjadi latihan menerima ketidakjujuran sebagai hal biasa. Karena itu, integritas di jenjang menengah sering dianggap pintu masuk menuju kebiasaan profesional di perguruan tinggi dan dunia kerja.

Tata kelola sekolah juga menentukan iklim integritas. Kepala sekolah mengelola anggaran, pengadaan, dan sumber daya manusia; guru menjadi teladan; komite sekolah dan dinas pendidikan berperan mengawasi. Ketika mekanisme pengawasan lemah, praktik seperti gratifikasi, nepotisme, atau penyimpangan pengadaan bisa tumbuh. Sebaliknya, sekolah yang transparan dalam informasi keuangan, penilaian, dan penerimaan peserta didik memberi contoh bahwa akuntabilitas dapat dijalankan tanpa menambah beban administratif berlebihan.

Pendidikan antikorupsi di sekolah tidak selalu berarti mata pelajaran baru. Pendekatan yang lazim dipakai adalah menyisipkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak kecurangan ke dalam kegiatan yang sudah ada: diskusi kelas, proyek kelompok, OSIS, pramuka, serta pembiasaan seperti datang tepat waktu dan menggunakan fasilitas sekolah secara jujur. Dengan cara ini, integritas tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi praktik yang dilihat dan dialami peserta didik.

Dampaknya bagi Orang Tua dan Peserta Didik

Bagi orang tua, hasil survei ini relevan karena sekolah menengah adalah tempat anak menghabiskan banyak waktu sebelum masuk perguruan tinggi atau dunia kerja. Lingkungan yang menormalisasi keterlambatan, kecurangan ujian, atau gratifikasi kecil dapat membentuk kebiasaan yang terbawa setelah lulus. Orang tua dapat memantau apakah sekolah menyampaikan aturan dengan jelas, membuka informasi penerimaan peserta didik, serta menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.

Bagi kebijakan, angka integritas yang rendah pada tata kelola menandakan pengawasan anggaran sekolah dan pengadaan perlu diperkuat. Dana operasional pendidikan seharusnya berdampak pada fasilitas dan pembelajaran, bukan berhenti sebagai laporan administrasi. Ketika sekolah diminta menyusun rencana tindak lanjut berbasis temuan, publik juga dapat menuntut agar perbaikan diukur dari perubahan yang terlihat: kehadiran guru, transparansi keuangan, dan mekanisme pengaduan yang aman.

Dalam jangka panjang, kebiasaan berintegritas di sekolah berkaitan dengan kualitas tenaga kerja. Dunia usaha membutuhkan pekerja yang jujur terhadap waktu, aset, dan prosedur. Jika sekolah hanya mengejar nilai akademik tanpa melatih tanggung jawab, risiko perilaku koruptif dapat berpindah dari ruang kelas ke ruang kerja.

Berita terkait

Tag:Dian NovianthiDKI JakartaKPKpendidikan antikorupsiSPI Pendidikan

Berita Terkait