Lompat ke konten utama
Korupsi

KPK Perkuat Integritas 5.938 Pegawai Barantin di Layanan Karantina

KPK memulai pendidikan antikorupsi bagi 5.938 pegawai Barantin untuk mencegah risiko korupsi di layanan karantina.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: KPK Perkuat Integritas 5.938 Pegawai Barantin di Layanan Karantina
Ilustrasi berita: KPK Perkuat Integritas 5.938 Pegawai Barantin di Layanan KarantinaFoto: KPK — Ruang Informasi

Komisi Pemberantasan Korupsi memulai pendidikan antikorupsi bagi 5.938 pegawai Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Program E-Learning ASN Berintegritas. Kegiatan dimulai pada Rabu (11/11) di Auditorium Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Barantin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menurut laporan KPK, program ini menyasar pegawai yang bekerja pada layanan karantina karena fungsi pemeriksaan, pengawasan, dan pelayanan publik lembaga itu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menilai titik rawan korupsi perlu diantisipasi, mulai dari intervensi hasil pemeriksaan, gratifikasi, pungutan liar, hingga manipulasi dokumen administrasi.

Ia menyebut pembelajaran daring selama tiga hari itu disusun berdasarkan bidang tugas para pegawai dan ditutup dengan evaluasi. “Hasil pemeriksaan harus mencerminkan kondisi sebenarnya,” ujar Yonathan.

Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, menyatakan program ini menjadi bagian komitmen aparatur menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Sasaran utamanya pegawai yang menangani verifikasi dokumen dan pemeriksaan segel karantina.

Kepala PPSDM Barantin, Wisnu Wasisa Putra, menyebut program ini sebagai kolaborasi Barantin dan KPK serta proyek percontohan penguatan ASN berintegritas. KPK menyatakan program akan diperluas hingga 2029, dan instansi yang mencapai target kepesertaan didorong melanjutkan pembelajaran bertahap.

Risiko Integritas di Gerbang Layanan Karantina

Layanan karantina berada pada titik yang sensitif terhadap kepentingan ekonomi. Petugas memeriksa dokumen, segel, dan kondisi barang yang akan keluar atau masuk wilayah tertentu. Segel karantina menandai bahwa sesuatu telah melalui proses yang disyaratkan, sehingga pembukaannya tanpa alasan dapat menimbulkan celah penyimpangan. Ketika hasil pemeriksaan menentukan apakah sesuatu dapat diedarkan, diimpor, atau diekspor, keputusan itu dapat memicu upaya mempengaruhi petugas. Dalam konteks itu, gratifikasi, pungutan liar, dan manipulasi administrasi menjadi risiko yang sering dibicarakan dalam pencegahan korupsi sektor publik.

Program pendidikan antikorupsi bagi ASN menempatkan integritas sebagai kebiasaan kerja, bukan sekadar slogan. Bagi pegawai yang bekerja di lapangan, integritas berarti menolak titipan, mencatat temuan apa adanya, dan menjaga alur pemeriksaan tetap sama untuk semua pemohon. Karena itu, pelatihan yang menyasar banyak pegawai secara daring dapat menjadi cara untuk menyamakan pemahaman di unit-unit yang tersebar. Pembelajaran berbasis platform juga memudahkan instansi menjangkau pegawai di berbagai daerah tanpa harus mengumpulkan mereka dalam satu tempat.

Di sisi lain, penguatan integritas tidak berdiri sendiri. KPK memiliki peran pencegahan melalui pendidikan, sementara instansi pelayanan publik perlu memperbaiki sistem: prosedur yang jelas, pengawasan internal, dan mekanisme pengaduan. Digitalisasi dapat mengurangi kontak langsung yang membuka ruang transaksi, tetapi sistem digital juga harus diaudit agar tidak menciptakan titik rawan baru. Tanpa pembaruan prosedur, pelatihan hanya menjadi catatan kepesertaan yang tidak mengubah perilaku di meja layanan.

Badan karantina juga bekerja pada fungsi yang melindungi sumber daya hayati, sehingga keputusan petugas tidak hanya soal administrasi. Kelalaian atau kesengajaan dalam memeriksa dapat berdampak pada keamanan hayati, kesehatan, dan kepercayaan publik. Karena itu, istilah “integritas” dalam konteks ini lebih dekat pada disiplin teknis: mengikuti prosedur, menolak intervensi, dan membuat catatan yang dapat diperiksa kembali.

Apa Artinya bagi Pengguna Layanan Karantina

Bagi pengguna jasa, integritas petugas karantina bukan isu administratif semata. Pemeriksaan yang jujur membantu memastikan hewan, ikan, dan produk yang beredar tidak membawa risiko kesehatan atau hama penyakit. Jika proses itu dapat dibeli, konsumen dan pelaku usaha yang patuh menjadi pihak yang dirugikan karena barang bermasalah bisa lolos, sementara barang sah tertahan. Kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah ikut ditentukan oleh konsistensi petugas di titik-titik seperti ini.

Bagi dunia usaha, terutama importir, eksportir, dan pengirim antarpulau, kepastian waktu pemeriksaan memengaruhi biaya logistik. Pungutan liar dan manipulasi dokumen dapat membuat harga produk hewan atau ikan naik karena biaya tidak resmi masuk ke rantai pasok. Sebaliknya, layanan yang objektif dan transparan membantu pelaku usaha menghitung biaya dan jadwal distribusi. Bagi pembeli, efeknya bisa terasa pada ketersediaan dan mutu produk yang sampai ke pasar.

Program pembelajaran ASN juga relevan karena pegawai Barantin tersebar di berbagai daerah. Pembentukan budaya kerja yang sama dapat mengurangi perbedaan perlakuan antar-lokasi layanan. Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah pelatihan diikuti perbaikan sistem, seperti pengawasan internal, kanal pengaduan, dan audit digital, sehingga pencegahan tidak berhenti pada sertifikat.

Berita terkait

Tag:ASNBarantinintegritasKarantinaKPK

Berita Terkait