Lompat ke konten utama
Korupsi

MCSP Rendah, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Kota Sorong

KPK mendorong pembenahan tata kelola Kota Sorong setelah MCSP 2025 di bawah 20 dan SPI 2025 kategori rentan korupsi.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: MCSP Rendah, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Kota Sorong
Ilustrasi berita: MCSP Rendah, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Kota SorongFoto: KPK — Ruang Informasi

Sebagaimana dilaporkan KPK, tata kelola pemerintahan Kota Sorong, Papua Barat Daya, diminta dibenahi karena hasil Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025 masih di bawah 20 dari skala 0–100. Permintaan itu dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (11/11).

Menurut laporan KPK, rapat itu juga memuat hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025. Indeks integritas Kota Sorong disebut di bawah 73, yang oleh KPK dikategorikan rentan korupsi. Dari tujuh area intervensi MCSP, prioritas pembenahan diarahkan ke perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua, menyatakan hasil pengukuran itu menjadi dasar perbaikan tata kelola. Ia menegaskan setiap tahapan perencanaan dan pengelolaan hibah harus mengikuti peraturan, termasuk ketentuan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang akan dipantau bersama KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Dalam Negeri. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyebut pembenahan dilakukan hingga Desember 2026 dan dilaporkan kepada KPK.

Peran MCSP dan SPI dalam Pencegahan Korupsi

MCSP merupakan instrumen pencegahan yang digunakan KPK untuk menilai kualitas tata kelola pemerintah daerah. Skala 0–100 menunjukkan jarak antara kondisi saat ini dan standar yang diharapkan. Angka rendah tidak otomatis berarti terjadi tindak pidana, tetapi menandakan celah yang perlu ditutup sebelum menjadi risiko korupsi. Dalam konteks daerah, penilaian semacam ini biasanya menyorot proses yang berulang setiap tahun anggaran. Pemda yang patuh pada prosedur biasanya lebih mudah menjelaskan penggunaan APBD kepada publik dan auditor. Standar penilaian ini juga membantu membandingkan kemajuan antar daerah.

Sementara itu, SPI mengukur persepsi integritas dari internal birokrasi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Indeks yang masuk kategori rentan korupsi berarti sistem pengawasan, budaya kerja, dan akses publik terhadap informasi dinilai belum cukup kuat. Hasil SPI dan MCSP sering dibaca bersama karena satu sisi menilai prosedur, sisi lain menilai integritas. Keduanya menjadi alarm dini bagi kepala daerah dan DPRD. Dengan begitu, pencegahan dapat berjalan sebelum kerugian daerah terjadi.

Tiga area yang menjadi fokus pembenahan, yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan, merupakan titik krusial dalam keuangan daerah. Perencanaan menentukan arah program, penganggaran menentukan besaran dan sumber dana, sedangkan pengadaan menjadi pintu keluar anggaran. Ketidaksinkronan di satu tahap dapat berujung pada proyek yang tidak tepat sasaran atau belanja yang sulit dipertanggungjawabkan. Karena itu, perbaikan biasanya dimulai dari dokumen perencanaan, mekanisme hibah, hingga proses pemilihan penyedia. Pengawasan internal yang lemah sering membuat kesalahan kecil menumpuk menjadi temuan besar.

Peran DPRD juga penting dalam siklus anggaran daerah. Pokok-pokok pikiran atau pokir merupakan kanal aspirasi yang diserap anggota dewan melalui reses, lalu dibahas bersama perangkat daerah. Proses itu perlu diawasi agar tidak berubah menjadi titipan proyek. Di sisi lain, pemantauan oleh KPK, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri menjadi mekanisme supervisi agar perbaikan tidak berhenti pada dokumen. Transparansi informasi publik membantu warga menilai apakah program benar-benar berjalan sesuai kebutuhan. Pengawasan media juga dapat memperbesar tekanan publik terhadap janji perbaikan.

Artinya bagi Warga Sorong dan Daerah

Bagi warga Kota Sorong, pembenahan tata kelola bukan isu teknis yang jauh dari keseharian. Perencanaan dan penganggaran yang lebih tertib menentukan apakah jalan, air bersih, layanan kesehatan, atau bantuan sosial benar-benar sesuai kebutuhan. Ketika pengadaan dibenahi, peluang harga barang dan jasa menjadi lebih wajar juga meningkat, meski dampaknya tidak langsung terlihat dalam satu tahun anggaran. Keterbukaan informasi juga mengurangi ruang transaksi di tingkat lokal.

Kaitan dengan pembaca di luar Sorong terletak pada pola pengawasan daerah. Kasus pembenahan seperti ini menunjukkan bahwa risiko korupsi dapat dicegah melalui prosedur yang terbuka, bukan hanya penindakan. Publik dapat memantau dokumen anggaran, laporan reses, dan informasi pengadaan melalui kanal resmi pemerintah daerah. Jika perbaikan hingga Desember 2026 berjalan, hasilnya dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki skor integritas rendah. Daerah lain dapat belajar dari titik rawan yang sama.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsistensi, bukan janji di berita acara. Warga dan media perlu memastikan laporan kemajuan terbuka, mekanisme hibah tidak menyimpang, dan pokir DPRD diproses sesuai tahapan. Tanpa keterbukaan, perbaikan administratif berisiko hanya menjadi pemenuhan dokumen menjelang evaluasi berikutnya. Evaluasi berikutnya menjadi ujian apakah komitmen benar-benar dijalankan.

Berita terkait

Tag:Kota SorongKPKMCSPPapua Barat DayaSPI

Berita Terkait