KPK Latih 49 Pegawai Telkom Jadi Penggerak Antikorupsi
KPK dan Telkom menyiapkan 49 pegawai menjadi penyuluh antikorupsi melalui pelatihan di Bandung, dengan jalur sertifikasi PAKSI dan API.

Komisi Pemberantasan Korupsi melibatkan 49 pegawai PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) di Telkom Corporate University, Kota Bandung, Jawa Barat, pada 6–13 November 2026. Kegiatan ini menyiapkan peserta menjadi penggerak edukasi integritas di lingkungan perusahaan.
Menurut laporan KPK, dari 49 peserta, 13 orang diarahkan mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), sementara seluruh peserta menjalani Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI). Mereka berasal dari kelompok penggerak budaya organisasi dan pegawai yang ditunjuk Telkom.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pencegahan korupsi tidak cukup bertumpu pada pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia menilai dunia usaha perlu terlibat, baik melalui tata kelola perusahaan yang baik maupun kesadaran individu agar praktik bisnis berjalan transparan dan akuntabel.
Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyebut kolaborasi dengan KPK dimaksudkan untuk melahirkan insan TelkomGroup yang menjadi teladan antikorupsi di unit kerja masing-masing. Pembukaan pelatihan pada Senin, 9 November 2026, dihadiri Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin serta jajaran manajemen Telkom.
Peran Penyuluh dalam Pencegahan Korupsi
Pencegahan korupsi di Indonesia umumnya dibangun melalui tiga jalur yang saling melengkapi: memperbaiki sistem, menumbuhkan nilai, dan menindak pelanggaran. Dalam kerangka itu, pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diarahkan untuk membentuk kebiasaan kerja yang jujur, disiplin, dan akuntabel. Karena itu, lembaga publik dan perusahaan BUMN kerap menjadi sasaran penguatan integritas, mengingat keduanya mengelola uang, aset, atau layanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini penting karena korupsi sering muncul dari keputusan kecil yang dianggap wajar.
Penyuluh antikorupsi berperan sebagai penghubung antara kebijakan organisasi dan perilaku sehari-hari pegawai. Mereka tidak sekadar menyampaikan ceramah, tetapi menerjemahkan risiko korupsi ke konteks pekerjaan, misalnya gratifikasi, konflik kepentingan, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan. Di perusahaan besar, pesan seperti ini lebih mudah diterima bila disampaikan oleh rekan kerja yang memahami proses bisnis, bahasa, dan tekanan internal tempat mereka bekerja.
Sertifikasi penyuluh dan ahli pembangun integritas menunjukkan bahwa pencegahan korupsi makin diperlakukan sebagai kompetensi, bukan sekadar kegiatan seremonial. Kompetensi itu mencakup kemampuan merancang materi edukasi, memetakan titik rawan, serta membangun sistem yang mendorong pegawai berani menolak praktik menyimpang. Dalam praktik korporasi, hal ini berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan yang baik, karena integritas individu perlu ditopang oleh prosedur, pengawasan, dan budaya organisasi. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga pada kemampuan pegawai mengenali dilema etika sebelum terjadi pelanggaran.
Bagi sektor usaha milik negara, isu integritas juga menjadi bagian dari kepercayaan publik. Telkom bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital yang menjangkau banyak pelanggan serta mitra bisnis. Ketika pegawai dibekali peran sebagai penggerak antikorupsi, perusahaan berharap nilai tersebut tidak hanya hadir dalam kebijakan, tetapi juga dalam keputusan operasional, interaksi dengan vendor, dan pelayanan kepada konsumen.
Yang Perlu Diperhatikan Publik
Bagi pembaca umum, pelatihan seperti ini tidak langsung mengubah tarif layanan atau harga produk. Namun dampaknya dapat terasa pada kualitas pelayanan, ketepatan proses pengadaan, dan sikap pegawai ketika menghadapi permintaan tidak resmi. Dalam perusahaan telekomunikasi, integritas pegawai berkaitan dengan cara mitra diperlakukan, proyek dikerjakan, serta keluhan pelanggan ditangani. Pelanggan juga berkepentingan karena gangguan integritas dapat memengaruhi kualitas jaringan, kecepatan penanganan keluhan, dan keadilan dalam kerja sama.
Peluang terbesar dari program ini terletak pada konsistensi setelah pelatihan. Nilai antikorupsi akan lebih bermakna bila peserta dapat menyampaikan risiko secara sederhana di unit kerja, mendorong pelaporan yang aman, dan menolak praktik yang merugikan perusahaan. Sebaliknya, bila kegiatan berhenti pada sertifikat, perubahan perilaku yang diharapkan publik sulit terlihat. Perusahaan juga perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses tanpa risiko pembalasan.
Ke depan, masyarakat dapat menilai keberhasilan pencegahan korupsi di BUMN dari indikator yang lebih konkret: transparansi informasi, minimnya praktik gratifikasi, serta mekanisme pengaduan yang jelas dan ditindaklanjuti. Dalam konteks itu, pegawai yang menjadi penyuluh internal berpotensi menjadi lapisan pertahanan pertama sebelum masalah berkembang menjadi kerugian negara atau kepercayaan publik. Itu penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan investor.



