Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

Bursa Cawapres Prabowo, BKPRMI Sebut Dasco Jembatani Aspirasi Rakyat

BKPRMI menilai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad layak jadi cawapres Prabowo, sementara Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Bursa Cawapres Prabowo, BKPRMI Sebut Dasco Jembatani Aspirasi Rakyat
Ilustrasi berita: Bursa Cawapres Prabowo, BKPRMI Sebut Dasco Jembatani Aspirasi RakyatFoto: SINDOnews — Nasional

Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden setelah menerima surat dari MPR pada 13 November 2026, sebagaimana diberitakan SINDOnews, Senin (16/11/2026). Bursa cawapres menguat seusai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Sedek Rahman Bahta, menilai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok yang mampu menjembatani aspirasi rakyat dengan pemerintah. Bahta menyebut pengalaman politik, kematangan kepemimpinan, dan komunikasi lintas lembaga menjadi alasan dukungan itu. Ia juga mengaitkan peran Dasco dengan respons terhadap aspirasi mahasiswa, polemik ketenagakerjaan, royalti musik, serta kebijakan energi.

"Kita membutuhkan pendamping Presiden yang mampu mendengar rakyat sekaligus menjembatani komunikasi dengan pemerintah," ujar Bahta dalam keterangannya.

Aturan Konstitusional Saat Wapres Kosong

Kekosongan jabatan wakil presiden selalu menjadi momen yang menuntut ketenangan politik karena pengisiannya bukan sekadar urusan kesepakatan koalisi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden mengusulkan calon wakil presiden kepada MPR bila terjadi kekosongan jabatan tersebut. MPR kemudian memilih dari calon yang diajukan, sehingga prosesnya melibatkan lembaga konstitusional dan tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan presiden.

Aturan itu menempatkan wakil presiden sebagai bagian dari struktur eksekutif yang dipilih secara konstitusional, bukan jabatan yang dapat ditunjuk secara bebas. Karena itu, nama yang muncul dalam bursa publik perlu dibaca sebagai sinyal politik, sementara keputusan formal tetap bergantung pada mekanisme yang tersedia. Batas waktu pengusulan calon yang ditetapkan lembaga terkait menjadi penanda bahwa proses seleksi harus segera berjalan dan tidak dibiarkan berlarut.

Di sisi lain, posisi Wakil Ketua DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad membuat pembahasan cawapres menyentuh isu hubungan antara eksekutif dan legislatif. Wakil Ketua DPR biasanya terbiasa menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sekaligus menjadi pintu komunikasi dengan fraksi-fraksi. Pengalaman itu dapat dianggap modal politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan, terutama ketika presiden membutuhkan wakil yang mampu meredam friksi dan memperlancar dialog antar-lembaga.

Organisasi kemasyarakatan seperti BKPRMI juga menjadi bagian dari lanskap opini publik. Dukungan dari kelompok pemuda masjid tidak otomatis menentukan hasil pemilihan, tetapi menunjukkan bahwa isu kekosongan wapres diperbincangkan di luar lingkaran partai. Dalam sistem presidensial Indonesia, legitimasi wakil presiden tetap ditentukan oleh prosedur MPR, sementara tekanan publik dapat memengaruhi arah pertimbangan politik. Dalam praktik politik, usulan calon sering datang dari koalisi, relawan, organisasi masyarakat, tokoh publik, dan pers.

Dampak Bursa Wapres bagi Publik

Bagi pembaca Indonesia, dinamika bursa cawapres bukan sekadar drama elite. Wakil presiden berperan membantu presiden dalam koordinasi kebijakan, komunikasi politik, dan pengawasan program lintas kementerian. Bila jabatan itu kosong terlalu lama, sejumlah agenda yang membutuhkan kehadiran simbolik atau koordinasi tingkat tinggi dapat berjalan kurang cepat. Publik berhak memantau apakah proses pengisian dilakukan sesuai prosedur dan menghasilkan sosok yang memahami persoalan nasional. Stabilitas komunikasi antara istana, DPR, dan daerah juga dapat memengaruhi kecepatan penanganan isu publik.

Isu yang diangkat BKPRMI, mulai dari aspirasi mahasiswa, ketenagakerjaan, royalti musik, hingga energi, menunjukkan bahwa cawapres dinilai dari kedekatan dengan masalah sehari-hari. Dalam konteks ini, kemampuan mendengar dan menjembatani kepentingan menjadi lebih relevan daripada sekadar latar belakang partai. Pembaca dapat menelusuri rekam jejak calon pada isu yang langsung menyentuh kehidupan: harga energi, perlindungan pekerja, hak kreator, dan ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan pendapat. Ketika calon wapres disebut dekat dengan isu mahasiswa dan pekerja, masyarakat dapat menuntut penjelasan konkret tentang langkah yang akan diambil.

Ke depan, hal yang perlu diperhatikan adalah transparansi proses di MPR dan konsistensi calon terhadap janji program pemerintah. Bursa nama dapat memengaruhi pasar politik, tetapi dampaknya pada kebijakan baru terasa setelah calon terpilih bekerja. Karena itu, publik sebaiknya menilai wacana cawapres sebagai ujian kualitas komunikasi antar-lembaga, bukan hanya sebagai pergantian figur di puncak pemerintahan. Pemantauan juga perlu diarahkan pada apakah proses di MPR berjalan terbuka, apakah usulan calon disertai alasan yang dapat diuji publik, dan apakah nama terpilih memiliki kapasitas menjalankan fungsi koordinasi.

Berita terkait

Tag:BKPRMIGibran Rakabuming RakaMPRPrabowo SubiantoSufmi Dasco Ahmad

Berita Terkait