PKS Sebut Gibran Sebaiknya Mundur, DPR Bisa Pakai HMP
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mundur; jika tidak, DPR dinilai perlu menempuh Hak Menyatakan Pendapat.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih baik mundur dari jabatannya. Jika tidak, DPR RI dinilai perlu menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sebagaimana dilaporkan SINDOnews, Selasa (10/11/2026), di Jakarta.
AMY menyebut langkah itu relevan setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran, menurut laporan SINDOnews. Ia menegaskan PKS tidak dapat bergerak sendiri dan perlu membangun kesepahaman lintas fraksi agar proses berjalan terbuka, berdasar hukum, serta menjaga kepentingan bangsa.
AMY juga menekankan bahwa penggunaan hak DPR harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan, bukan oleh satu partai saja, agar aspirasi publik dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.
Laporan itu belum memuat respons Gibran maupun Istana.
Cara Kerja Hak Menyatakan Pendapat
Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu hak konstitusional DPR selain hak interpelasi dan hak angket. Dalam praktik parlemen, hak ini biasanya dipakai untuk menyatakan sikap politik atas kebijakan pemerintah atau peristiwa penting yang dinilai berdampak luas. Berbeda dengan hak interpelasi yang berfokus pada pertanyaan kepada pemerintah, HMP lebih dekat pada kesimpulan kolektif lembaga perwakilan setelah suatu isu dibahas melalui mekanisme internal. Mekanisme ini dirancang agar sikap politik tidak keluar dari jalur konstitusi.
Untuk isu pemberhentian presiden atau wakil presiden, konstitusi menempatkan DPR sebagai lembaga yang dapat menyampaikan usul kepada MPR. Prosesnya tidak otomatis: usul tersebut harus melewati pertimbangan politik dan hukum, serta dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dugaan pelanggaran yang menjadi dasar usul. Karena itu, HMP bukan vonis, melainkan pernyataan sikap lembaga yang dapat membuka ruang tindak lanjut konstitusional.
Pernyataan PKS soal Gibran muncul dalam konteks yang sensitif karena jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi administratif. Wakil presiden adalah bagian dari eksekutif yang dipilih satu paket dengan presiden dan memiliki peran konstitusional dalam pemerintahan. Karena itu, desakan mundur dari partai di parlemen biasanya dibaca sebagai tekanan politik, bukan langkah hukum tunggal yang bisa langsung mengubah status jabatan.
Di parlemen, keberhasilan penggunaan hak-hak DPR sangat bergantung pada komposisi fraksi dan kesepakatan lintas partai. Satu partai dapat mengajukan gagasan, tetapi pembahasan serius biasanya membutuhkan dukungan mayoritas di badan musyawarah atau rapat paripurna. Dalam sistem multipartai, isu seperti ini juga menjadi ujian bagi hubungan antara koalisi pemerintah dan partai oposisi, karena setiap langkah akan dinilai dari dasar hukum, motif politik, dan dampaknya terhadap stabilitas lembaga negara.
Dampak bagi Stabilitas Politik
Bagi pembaca Indonesia, isu ini relevan karena jabatan wakil presiden terhubung dengan agenda pemerintahan, koordinasi kebijakan, dan citra legitimasi negara. Jika perdebatan HMP hanya berhenti sebagai pernyataan politik, dampaknya lebih banyak pada ruang publik: munculnya tekanan terhadap partai, pertanyaan tentang kesetiaan koalisi, serta perdebatan di media sosial. Namun, jika usulan itu benar-benar dibahas lintas fraksi, agenda parlemen dapat tergeser dari fungsi legislasi dan pengawasan rutin ke politik identitas atau konflik legitimasi.
Dampak praktisnya juga menyentuh kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Masyarakat tidak hanya menilai satu orang, tetapi juga melihat apakah mekanisme konstitusional dijalankan dengan bukti, prosedur, dan kesetaraan di depan hukum. Karena itu, hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah PKS dan fraksi lain menyerahkan dokumen resmi, apakah pimpinan DPR memprosesnya, serta apakah ada ruang bagi pihak yang disebut untuk memberikan klarifikasi. Tanpa kejelasan prosedur, wacana HMP berisiko menjadi tekanan politik yang memperkeruh suasana tanpa memberi jawaban hukum yang tuntas.
Untuk publik, sinyal yang paling penting adalah apakah proses ini akan berjalan tertib atau justru memicu polarisasi. Parlemen yang kuat tidak hanya berani menyatakan pendapat, tetapi juga menjaga agar setiap langkah memiliki dasar hukum, bukti, dan ruang pembelaan bagi pihak yang disebut. Dengan begitu, pembaca dapat menilai isu ini bukan dari siapa yang berteriak paling keras, melainkan dari apakah lembaga negara memperlakukan jabatan tinggi secara adil dan sesuai konstitusi. Transparansi, akuntabilitas, dan ruang klarifikasi menjadi kunci. Tanpa itu, kepercayaan publik mudah menurun.
Klarifikasi dari pihak terkait juga penting agar publik tidak menilai dari satu sisi.



