Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Sebut Penugasan Baru
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut Hidayat Nur Wahid mundur dari Wakil Ketua MPR karena penugasan baru sebagai Ketua BKSAP DPR.

Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI, sebagaimana diberitakan SINDOnews di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut mundurnya Hidayat terkait penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI.
Kholid menyampaikan bahwa penugasan itu diarahkan untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di forum internasional. Ia menilai bekal pengalaman, kemampuan, serta jaringan luar negeri Hidayat dapat dipakai untuk menjalin hubungan dengan parlemen berbagai negara.
“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia,” ujar Kholid dalam laporan SINDOnews.
Kholid juga menyebut fokus tugas Hidayat meliputi penguatan hubungan dengan parlemen di negara-negara Islam serta perluasan kerja sama lintas kawasan. Ia menekankan dukungan bagi Palestina sebagai tanggung jawab kemanusiaan.
Diplomasi Parlemen dan BKSAP
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen atau BKSAP merupakan alat kelengkapan DPR yang menangani hubungan dengan parlemen negara lain, forum parlemen internasional, dan kerja sama lintas negara. Dalam praktik ketatanegaraan, lembaga ini menjadi jembatan antara kebijakan luar negeri pemerintah dan aspirasi legislatif, karena isu yang dibawa parlemen sering melampaui batas negara: perdamaian, perdagangan, migrasi, lingkungan, serta kemanusiaan. Forum seperti Uni Parlemen Internasional (IPU) dan Perhimpunan Parlemen ASEAN (AIPA) menjadi salah satu ruang kerja BKSAP.
Diplomasi parlemen berbeda dari diplomasi eksekutif. Pemerintah berunding melalui kementerian luar negeri dan kedutaan, sedangkan parlemen membangun jaringan melalui kunjungan resmi, pertemuan bilateral, kerja sama komisi, dan forum multilateral. Peran itu dianggap penting karena anggota parlemen dapat menyuarakan posisi Indonesia di ruang publik negara lain, sekaligus menyerap pandangan masyarakat di dalam negeri yang tidak selalu terwakili lewat jalur resmi. Dengan jalur itu, parlemen dapat mengirim sinyal politik tanpa harus menunggu perundingan formal antarpemerintah.
Di MPR, posisi Wakil Ketua melekat pada fungsi pimpinan lembaga yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Pimpinan MPR biasanya menjalankan agenda kenegaraan, mengoordinasikan sidang, serta mewakili lembaga dalam kegiatan resmi. Mundur dari jabatan pimpinan MPR, lalu pindah ke penugasan di BKSAP, menandai pergeseran dari kerja kelembagaan nasional ke kerja lintas negara yang lebih banyak bersentuhan dengan hubungan antarparlemen. Pergeseran seperti ini juga memperlihatkan bahwa pimpinan lembaga negara tidak selalu dipandang sebagai posisi akhir, melainkan dapat menjadi bagian dari rotasi penugasan politik.
Bagi partai politik, penempatan kader di posisi pimpinan lembaga negara bukan hanya soal jabatan. Penugasan internal biasanya dibaca sebagai bagian dari penguatan citra, perluasan jejaring, dan penataan kader. Ketika seorang legislator senior dipindahkan ke urusan antarparlemen, partai dapat memposisikan dirinya sebagai pemain yang peduli pada isu global, terutama jika isu tersebut dekat dengan basis pemilihnya. Di sisi lain, publik juga dapat menelaah apakah penugasan itu menghasilkan kerja sama konkret atau hanya memperkuat citra partai di panggung internasional.
Yang Perlu Dipantau Publik
Bagi pembaca umum, pergantian ini tidak langsung menyentuh harga kebutuhan pokok, upah, atau layanan kesehatan. Dampaknya lebih terlihat pada arah politik luar negeri dan cara Indonesia menyampaikan kepentingan di forum negara lain. Ketika parlemen aktif dalam diplomasi, isu perlindungan pekerja migran, pelajar Indonesia, kerja sama pendidikan, bantuan kemanusiaan, serta posisi terhadap konflik dapat memperoleh saluran tambahan selain jalur pemerintah. Dalam konteks itu, posisi antarparlemen dapat menjadi pelengkap, bukan pengganti, kebijakan resmi pemerintah.
Yang perlu dipantau ke depan adalah apakah BKSAP mampu membuat agenda diplomasi parlemen lebih terukur, bukan sekadar seremoni kunjungan. Publik dapat menilai dari transparansi hasil pertemuan, tindak lanjut kerja sama, dan konsistensi posisi Indonesia pada isu yang menyentuh kepentingan warga, seperti perlindungan migran, perdagangan, dan bantuan kemanusiaan. Perubahan posisi pimpinan MPR ke penugasan antarparlemen juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa partai menaruh perhatian pada jejaring global, namun manfaat nyatanya tetap bergantung pada pelaksanaan tugas.
Di tingkat rumah tangga, pengaruhnya mungkin baru terasa jika diplomasi parlemen membuka kerja sama yang berujung pada peluang kerja, beasiswa, atau perlindungan hukum bagi warga Indonesia di luar negeri. Semakin jelas laporan dan tindak lanjutnya, semakin mudah publik menilai apakah diplomasi parlemen memberi manfaat yang nyata.



