Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

Survei LRP: Puan Maharani dan Sultan Najamudin Teratas Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Survei LRP menempatkan Puan Maharani dan Sultan Najamudin teratas dalam bursa cawapres pengganti Gibran dari klaster pimpinan lembaga negara.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Survei LRP: Puan Maharani dan Sultan Najamudin Teratas Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Ilustrasi berita: Survei LRP: Puan Maharani dan Sultan Najamudin Teratas Bursa Cawapres Pengganti GibranFoto: Jateng Pos

Survei Lembaga Riset Publik menempatkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin sebagai dua nama teratas dalam preferensi calon wakil presiden pada klaster pimpinan lembaga negara, menurut laporan Jateng Pos. Puan memperoleh 21,4 persen, disusul Sultan 17,8 persen. Hasil itu dipaparkan peneliti LRP Arwan Pranata di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Selain Puan dan Sultan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani berada di posisi ketiga dengan 14,2 persen. Arwan Pranata menyebut preferensi terhadap Puan berkaitan dengan pengalaman memimpin DPR, latar belakang keluarga politik, dan posisinya di PDI Perjuangan. Sementara Sultan dinilai mewakili kepentingan daerah, citra tokoh muda, dan latar belakang pengusaha.

Arwan Pranata menyebut Muzani dinilai dekat dengan Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Paparan dilakukan di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat. LRP juga memetakan figur dari enam klaster, mulai menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pimpinan partai pendukung pemerintah, mantan kandidat Pilpres 2024, lingkaran terdekat Presiden Prabowo, hingga kepala daerah. Pada klaster kepala daerah, Dedi Mulyadi memimpin dengan 33,7 persen; pada mantan kandidat Pilpres 2024, Anies Baswedan mencatat 22,4 persen. Laporan itu menegaskan bahwa angka tersebut belum menjadi pencalonan resmi.

Peran DPD dan DPR dalam Bursa Wakil Presiden

Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden bukan sekadar pelengkap seremonial. Pasangan calon diajukan bersama oleh partai atau gabungan partai, dipilih rakyat dalam satu paket, dan dapat menjadi penentu keseimbangan politik, keterwakilan wilayah, serta kesinambungan pemerintahan. Jika jabatan wakil presiden kosong, konstitusi mengatur pengisian melalui mekanisme yang melibatkan presiden dan MPR. Karena itu, spekulasi mengenai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka selalu dibaca sebagai sinyal politik, bukan sekadar nama yang muncul di survei. Wakil presiden juga dapat menjadi penengah ketika hubungan eksekutif dan legislatif tegang.

Pemetaan tokoh potensial biasanya dikelompokkan menurut sumber legitimasi: jabatan di lembaga negara, posisi di kabinet, kekuatan partai, pengalaman pilpres, kedekatan dengan presiden, dan kepemimpinan daerah. Cara itu memperlihatkan bahwa publik menilai modal politik yang berbeda-beda. Ketua DPR diasosiasikan dengan pengalaman legislasi, anggaran, pengawasan, serta basis partai besar. Ketua DPD membawa simbol keterwakilan daerah, terutama ketika isu otonomi, pembangunan luar Jawa, dan kapasitas fiskal daerah menjadi sorotan. Keduanya mewakili dua pintu legitimasi yang berbeda: kekuatan parlemen dan aspirasi wilayah.

Rekam jejak pemilihan wakil presiden di Indonesia juga menunjukkan bahwa nama yang populer tidak otomatis dicalonkan. Pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran, Anies-Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud lahir dari kalkulasi koalisi, bukan hanya preferensi publik. Figur menteri, gubernur, atau tokoh partai sering dipertimbangkan karena bisa menambah mesin kampanye, memperluas basis pemilih, atau menjaga hubungan dengan elite. Namun keputusan akhir tetap berada pada mekanisme politik yang melibatkan partai pengusung dan, jika terjadi kekosongan, proses konstitusional.

Bagi pembaca, hasil survei semacam ini berguna sebagai cermin persepsi, bukan alat ramal. Nama-nama yang muncul di papan atas dapat berubah seiring manuver koalisi, isu hukum, elektabilitas, atau kebutuhan Presiden Prabowo menjaga stabilitas pemerintahan. Tanpa metodologi yang dibuka lebih rinci, angka preferensi sebaiknya dibaca sebagai indikasi awal tentang siapa yang dianggap layak oleh sebagian responden, bukan sebagai mandat pencalonan. Publik daerah berhak menuntut penjelasan mengapa figur tertentu dianggap mewakili kepentingan mereka.

Yang Perlu Dipantau Publik Daerah

Bagi pemilih di daerah, bursa calon wakil presiden relevan karena posisi tersebut dapat memengaruhi arah kebijakan nasional, terutama soal transfer ke daerah, proyek infrastruktur, dan penanganan ketimpangan. Nama yang kuat di klaster DPD atau kepala daerah memberi sinyal bahwa isu wilayah masih menjadi pertimbangan. Namun, survei tidak mengubah APBN, harga, atau layanan publik secara langsung; dampaknya muncul jika figur terpilih benar-benar menduduki jabatan dan mendorong agenda tertentu.

Pembaca juga perlu memantau tiga hal. Pertama, apakah partai atau koalisi pengusung benar-benar memasukkan nama-nama teratas ke dalam pencalonan resmi. Kedua, apakah proses penggantian, jika terjadi, dijalankan sesuai konstitusi dan tidak hanya menjadi tawar-menawar elite. Ketiga, apakah representasi daerah yang dijanjikan seorang calon wakil presiden diuji oleh kebijakan nyata, seperti pembagian fiskal, pembangunan luar Jawa, dan kapasitas pemerintah daerah.

Dengan demikian, hasil survei LRP sebaiknya diperlakukan sebagai bahan diskusi politik, bukan kepastian. Bagi publik, yang lebih menentukan adalah rekam jejak calon, komitmen terhadap checks and balances, serta kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan tanpa mengorbankan kepentingan daerah. Survei dapat membuka ruang kritik, tetapi tidak menggantikan hak rakyat memilih pada pemilu berikutnya.

Berita terkait

Tag:CawapresDPD RIPuan MaharaniSultan NajamudinSurvei LRP

Berita Terkait