Sultan Najamudin Disebut Figur Muda dalam Bursa Cawapres Prabowo
Pakar hukum tata negara Unhas menyebut Ketua DPD RI Sultan Najamudin sebagai salah satu figur muda dalam bursa calon wakil presiden Prabowo.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin disebut sebagai salah satu figur muda dalam bursa calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto, menurut laporan Jateng Pos dari Jakarta pada Sabtu (14/11/2026). Pandangan itu disampaikan Guru Besar hukum tata negara Universitas Hasanuddin Prof. Andi Pangerang setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Menurut Andi Pangerang, Sultan dipandang punya rekam jejak pemerintahan, kepemimpinan nasional, dan representasi daerah. Ia menyebut Sultan kini berusia 47 tahun, pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu, dua kali terpilih menjadi anggota DPD RI, dan memimpin lembaga tersebut untuk periode 2024–2029.
Dalam laporan yang dikutip Jateng Pos, ia menilai posisi Sultan berbeda dari figur parpol karena kursi DPD berasal dari jalur perorangan, bukan keanggotaan partai.
Selain Sultan, Andi Pangerang menyebut sejumlah nama dari lima kelompok latar belakang: nonpartisan, partai politik, militer, pengusaha, dan birokrasi. Dari nonpartisan ada Anies Baswedan; dari partai politik Sufmi Dasco Ahmad, Yusril Ihza Mahendra, dan Zulkifli Hasan; dari militer Sjafrie Sjamsoeddin; dari pengusaha Andi Amran Sulaiman; dari birokrasi Mahfud MD. Ia juga menyinggung AHY dan Bahlil Lahadalia. Daftar itu, menurut dia, baru pandangan akademis, bukan usulan resmi Presiden Prabowo kepada MPR.
Jalur Politik Daerah dan Bursa Cawapres
Keputusan memilih calon wakil presiden tidak pernah berdiri di ruang hampa. Dalam sistem presidensial Indonesia, pasangan calon harus dibaca sebagai paket politik: siapa yang menambah suara, siapa yang menenangkan koalisi, siapa yang memberi kesan representasi, dan siapa yang bisa bekerja dengan presiden terpilih. Karena itu, istilah “figur muda” bukan sekadar soal usia. Ia sering dipakai untuk menunjukkan regenerasi, stamina politik, dan kemampuan tampil di ruang publik yang makin cepat berubah.
DPD RI punya posisi unik dalam peta itu. Lembaga ini diisi lewat jalur perseorangan, bukan lewat partai politik, sehingga anggotanya kerap dibaca sebagai representasi daerah. Dalam praktik ketatanegaraan, DPD tidak memiliki kekuasaan sebesar DPR dalam membentuk undang-undang, tetapi ia menjadi kanal aspirasi provinsi, terutama di luar Jawa. Ketika nama Ketua DPD disebut dalam bursa wakil presiden, yang sedang dipertanyakan bukan hanya jabatan formalnya, melainkan apakah latar belakang daerah bisa menjadi nilai tambah bagi kepemimpinan nasional.
Untuk jabatan wakil presiden, konstitusi juga memberi aturan ketika kursi menjadi kosong. Presiden mengajukan dua calon pengganti kepada MPR, dan lembaga tersebut memilihnya dalam sidang. Aturan ini membuat setiap pembahasan figur wapres selalu berdimensi hukum dan politik sekaligus: calon harus punya legitimasi, bisa diterima MPR, dan tidak mengganggu keseimbangan koalisi yang menopang pemerintahan.
Diskursus tentang calon wakil presiden biasanya terpecah ke dalam beberapa kelompok latar belakang, seperti birokrasi, militer, partai, pengusaha, dan tokoh nonpartisan. Pengelompokan itu bukan rumus baku, tetapi cara mudah membaca rekam jejak. Setiap kelompok membawa risiko dan keuntungan berbeda: birokrasi menawarkan pengalaman teknis, partai menawarkan mesin politik, militer menawarkan kesan disiplin, pengusaha menawarkan citra ekonomi, sementara tokoh nonpartisan menawarkan jarak dari konflik lama.
Artinya bagi Pemilih dan Koalisi
Bagi pembaca Indonesia, perbincangan calon wakil presiden bukan hanya soal siapa yang akan duduk di kursi nomor dua. Pilihan itu dapat memengaruhi arah komunikasi politik pemerintah, terutama jika figur yang dipilih membawa pesan daerah, generasi, atau latar belakang nonpartai. Pemilih di daerah, misalnya, dapat memperhatikan apakah kepentingan provinsi mereka punya saluran yang lebih kuat di pusat.
Relevansinya juga terasa pada keseimbangan koalisi. Wakil presiden bukan simbol semata; ia ikut menentukan siapa yang menjadi jembatan antara presiden, partai, dan lembaga negara lain. Jika calon berasal dari jalur perseorangan seperti DPD, publik dapat menafsirkannya sebagai upaya menjaga jarak dari tarikan partai. Namun, tanpa dukungan politik yang cukup, posisi itu juga bisa membuat pemerintahan lebih sulit menggerakkan agenda di parlemen.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah pembicaraan akademis ini berubah menjadi usulan resmi. Selama belum ada keputusan Presiden dan sidang MPR, daftar nama sebaiknya dibaca sebagai wacana, bukan kepastian. Bagi warga, yang paling berdampak adalah stabilitas kepemimpinan nasional: siapa pun calonnya, publik akan menilai dari program kerja, rekam jejak, dan kemampuan menjaga kepercayaan setelah terpilih.



