Lompat ke konten utama
Pemilu dan Pilkada

Sultan Najamuddin Masuk Bursa Cawapres, DPD Serahkan ke Prabowo

Nama Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin muncul dalam survei bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Sultan Najamuddin Masuk Bursa Cawapres, DPD Serahkan ke Prabowo
Ilustrasi berita: Sultan Najamuddin Masuk Bursa Cawapres, DPD Serahkan ke PrabowoFoto: SINDOnews — Nasional

Pada Sabtu di Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamuddin menyatakan bahwa bursa calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka berada di bawah kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut laporan SINDOnews, hasil survei Lembaga Riset Publik menempatkan Sultan di urutan kedua untuk kelompok pimpinan lembaga negara, dengan 17,8%. Ketua DPR Puan Maharani unggul di atasnya dengan 21,4%, sedangkan Ketua MPR Ahmad Muzani memperoleh 14,2%.

Sultan tidak berspekulasi soal namanya. Ia menilai pergantian wapres bukan hanya soal mengisi kursi, tetapi menjaga tiga tahun pemerintahan tersisa agar tidak habis oleh kegaduhan politik.

Peran DPD dan Aturan Pengisian Wakil Presiden

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih dari tiap provinsi untuk mewakili kepentingan daerah. Kekuasaan DPD berbeda dari DPR. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah dan ikut membahas beberapa rancangan undang-undang tertentu. Lembaga ini juga menjalankan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang menyangkut daerah. Namun, DPD tidak menjadi tempat utama untuk menyiapkan calon presiden atau wakil presiden karena jabatan itu melekat pada pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. Anggota DPD juga bukan utusan partai, sehingga citra mereka sering dianggap lebih dekat dengan wilayah daripada dengan koalisi pemerintahan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan dalam pemilihan umum. Jika kursi Wakil Presiden kosong, konstitusi memberi jalan khusus: Presiden mengusulkan calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih dalam waktu tertentu. Karena itu, pernyataan bahwa penggantian Wakil Presiden merupakan kewenangan Presiden dapat dibaca sebagai penegasan bahwa inisiatif politik ada di tangan Presiden, meskipun pengisian jabatan tetap melibatkan MPR sesuai prosedur. Dengan kata lain, Presiden dapat menjadi pengusul, tetapi MPR tetap pihak yang memilih. Proses itu juga menuntut dukungan politik di lembaga yang anggotanya berasal dari DPR dan DPD.

Survei yang menempatkan nama-nama pimpinan lembaga negara dalam bursa calon Wakil Presiden biasanya mengukur persepsi publik, bukan kepastian hukum. Klaster pimpinan lembaga negara mencakup Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD. Posisi dalam survei dapat menjadi sinyal nama yang dikenal, tetapi tidak otomatis mengubah aturan pencalonan. Partai politik, koalisi, dan Presiden tetap menjadi aktor yang menentukan arah usulan. Nama yang populer di lembaga tinggi negara sering dianggap aman, netral, atau dapat diterima lintas kelompok. Namun, survei tidak memberi hak istimewa kepada siapa pun untuk menduduki jabatan negara.

DPD juga bukan lembaga yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden-wakil presiden secara mandiri. Peran daerah lebih banyak muncul dalam legislasi dan pengawasan tertentu. Karena itu, masuknya Ketua DPD ke bursa Wakil Presiden lebih layak dibaca sebagai wacana politik yang lahir dari citra jabatan, bukan dari mekanisme resmi pemilihan. Karena itu, pembaca perlu membedakan antara kabar yang beredar dan keputusan yang memiliki dasar hukum.

Yang Perlu Dipantau Publik

Bagi pembaca Indonesia, wacana pengganti Wakil Presiden belum menyentuh langsung harga kebutuhan pokok, upah, atau layanan publik. Dampaknya lebih bersifat politik dan administratif: apakah pemerintahan tetap fokus pada program yang sudah berjalan, atau ruang publik dipenuhi perdebatan calon yang belum pasti. Jika pergantian benar-benar terjadi, masyarakat perlu melihat apakah prosesnya mengikuti konstitusi, bukan sekadar menjadi kesepakatan elite. Publik juga perlu menuntut kejelasan bahwa wacana itu tidak mengorbankan agenda daerah, pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial.

Yang paling penting adalah keberlanjutan kebijakan. Wakil Presiden dapat berperan dalam koordinasi program nasional, pengawasan daerah, dan isu sosial tertentu. Penggantian jabatan itu dapat memengaruhi pembagian tugas di kabinet, prioritas anggaran, serta komunikasi pemerintah kepada daerah. Karena itu, publik sebaiknya menilai calon dari rekam jejak, kapasitas, dan komitmen pada pembagian kekuasaan dan pengawasan, bukan dari popularitas di survei. Stabilitas politik yang terjaga biasanya membuat perencanaan anggaran dan pelayanan daerah lebih mudah dipantau.

Perkembangan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pernyataan resmi Presiden, sikap partai koalisi, dan jadwal MPR jika usulan masuk ke lembaga itu. Selama belum ada mekanisme resmi, angka survei hanya menjadi bahan percakapan politik. Pembaca dapat memakainya untuk memahami arah wacana, tetapi tidak boleh memperlakukannya sebagai keputusan negara. Jika proses berjalan terbuka, kepercayaan publik terhadap lembaga negara dapat tetap terjaga.

Berita terkait

Tag:DPDGibran RakabumingLembaga Riset PublikPrabowo SubiantoSultan Bachtiar Najamuddin

Berita Terkait