Lompat ke konten utama
Parlemen

Menko Polkam Dudung Serahkan Polemik Ijazah Gibran ke DPR

Menko Polkam Dudung Abdurachman meminta publik memberi ruang kepada DPR untuk menentukan langkah atas polemik ijazah Gibran.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Menko Polkam Dudung Serahkan Polemik Ijazah Gibran ke DPR
Ilustrasi berita: Menko Polkam Dudung Serahkan Polemik Ijazah Gibran ke DPRFoto: SINDOnews — Nasional

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan tidak akan mengomentari polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencuat setelah putusan MK dan MA, termasuk soal niat pengunduran dirinya, dan menyerahkan penanganannya kepada DPR. Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026), sebagaimana diberitakan SINDOnews.

Dudung mengaku sudah mendengar penjelasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal niat Gibran mundur dari jabatan wapres. Menurut dia, isu ini telah masuk ranah politik dan DPR perlu diberi waktu untuk menentukan langkah.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan DPR akan menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Gibran. Keputusan soal usulan itu direncanakan diambil dalam rapat paripurna.

Hak DPR dan Jalur Pemakzulan

Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu hak konstitusional DPR selain interpelasi dan angket. Secara sederhana, hak ini dipakai ketika DPR menilai ada persoalan serius yang menyangkut kinerja, keabsahan, atau pertanggungjawaban pejabat negara. Dalam konteks presiden atau wakil presiden, HMP dapat menjadi pintu awal menuju proses pemberhentian, tetapi ia bukan vonis. DPR baru menyampaikan pendapat politik dan mengusulkan sidang kepada MPR. Dengan kata lain, HMP tidak otomatis membuat seseorang berhenti dari jabatan; ia hanya memulai proses politik yang panjang.

MPR berposisi sebagai lembaga yang berwenang memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan. Karena itu, MPR sering disebut sebagai lembaga pemungut keputusan akhir dalam mekanisme politik konstitusional. Sebelum putusan akhir diambil, jalur ini biasanya melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dugaan pelanggaran hukum, sehingga prosesnya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan suara di parlemen. Dalam praktik parlemen, usulan semacam ini biasanya harus melewati rapat badan musyawarah dan paripurna DPR sebelum surat resmi dikirim ke MPR. Publik perlu melihat angka kehadiran dan persetujuan di MPR sebagai bagian dari aturan, bukan sekadar sorak-sorai politik.

Polemik ijazah masuk dalam ranah syarat administratif calon pemimpin. Aturan pemilihan umum menetapkan pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden. Ketika dokumen pendidikan dipersoalkan, sengketa dapat bergeser ke pengadilan tata usaha negara atau Mahkamah Agung, tergantung objek gugatan dan tahap proses pencalonan. Putusan pengadilan tidak selalu berarti pejabat itu bersalah secara pidana; ia bisa hanya menyangkut sah atau tidaknya dokumen administratif. Karena itu, istilah tidak sah dan melanggar hukum harus dibaca dengan hati-hati.

Di sisi lain, jabatan wakil presiden tidak berdiri sendiri. Wapres membantu presiden menjalankan pemerintahan dan menjadi bagian dari suksesi nasional. Karena itu, perdebatan mengenai status wapres cepat berubah menjadi isu stabilitas politik, terutama bila sudah menyentuh usulan pemakzulan, kabar pengunduran diri, dan sikap lembaga negara. Sikap menteri koordinator yang menahan diri juga menandakan bahwa isu ini sengaja dipisahkan dari urusan eksekutif.

Yang Perlu Dipahami Publik

Bagi pembaca Indonesia, perkembangan ini penting karena jabatan wakil presiden berkaitan langsung dengan kebijakan nasional, termasuk koordinasi politik dan keamanan. Bila proses pemakzulan berjalan, publik akan menghadapi ketidakpastian dalam beberapa bulan, terutama ketika DPR, MPR, dan lembaga yudikatif harus menafsirkan kewenangan masing-masing. Ketidakpastian itu tidak selalu mengubah harga barang, tetapi dapat memengaruhi kepercayaan pasar, agenda legislasi, dan ritme pemerintahan. Bagi warga, dampaknya paling terasa pada kecepatan kebijakan, arah komunikasi pemerintah, dan citra pemerintahan di mata publik.

Isu ijazah juga menjadi pengingat bahwa dokumen pendidikan calon pemimpin bukan sekadar formalitas. Publik berhak mengawasi, tetapi perlu membedakan antara sengketa administratif, proses politik, dan tuduhan pidana. Tanpa pemisahan itu, setiap putusan pengadilan atau pernyataan pejabat mudah dibaca sebagai vonis, padahal asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah DPR membawa usulan HMP ke rapat paripurna, apakah MPR menerima usulan tersebut, dan bagaimana Mahkamah Konstitusi memberi pendapat. Rangkaian langkah itu akan menentukan apakah polemik berhenti sebagai perdebatan politik atau berlanjut ke mekanisme pemberhentian resmi. Jika salah satu lembaga memilih jalan berbeda, isu ini bisa kembali menjadi sengketa kewenangan.

Berita terkait

Tag:DPRDudung AbdurachmanGibran RakabumingHak Menyatakan PendapatPolemik Ijazah

Berita Terkait