PKB, Nasdem, dan PAN Serahkan Pengusulan Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo
Tiga partai koalisi memilih tidak mengajukan nama cawapres pengganti Gibran dan menyerahkan prosesnya kepada Presiden Prabowo melalui mekanisme MPR.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan PAN memilih tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama kepada MPR.
Menurut laporan SINDOnews, Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menegaskan partainya tidak memiliki usulan nama untuk mengisi posisi tersebut. "Untuk cawapres, kita sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden," kata Neng Eem usai Rapat Gabungan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan MPR secara institusional telah mengirimkan surat kepada Presiden agar mengusulkan dua nama cawapres untuk dipilih dalam sidang paripurna. PKB memilih menunggu proses konstitusional yang menjadi kewenangan MPR setelah Presiden menyampaikan dua nama calon.
Aturan Konstitusional Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden
Konstitusi Indonesia mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden secara rinci dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menetapkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, Presiden wajib mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. MPR kemudian memilih salah satu dari dua nama tersebut melalui sidang paripurna. Aturan ini dirancang untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan tertib tanpa menimbulkan kekosongan kekuasaan yang berkepanjangan.
Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, mekanisme ini pernah diuji pada beberapa kasus sebelumnya. Ketika jabatan wapres kosong karena pengunduran diri, pemberhentian, atau alasan konstitusional lain, MPR berperan sebagai lembaga yang memproses pengisian jabatan tersebut. Peran partai politik dalam proses ini dibatasi pada tahap pengusulan nama, sementara keputusan akhir berada di tangan Presiden yang mengajukan calon dan MPR yang memilih. Sidang paripurna MPR sendiri merupakan forum tertinggi lembaga legislatif yang keputusannya bersifat final dan mengikat dalam konteks pemilihan wapres.
Rapat Gabungan MPR yang membahas agenda kekosongan jabatan wapres merupakan langkah prosedural yang lazim dilakukan untuk memastikan kesiapan lembaga dalam memproses pengisian jabatan. Pembahasan jadwal sidang paripurna menjadi bagian penting karena penentuan waktu sidang menentukan seberapa cepat pemerintahan dapat kembali lengkap dengan pasangan presiden dan wakil presiden. Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi membahas urutan agenda, kuorum, dan tata cara pemilihan yang akan berlaku di sidang paripurna.
Partisipasi fraksi-fraksi partai di MPR dalam rapat gabungan menunjukkan bahwa proses ini melibatkan seluruh kekuatan politik yang terwakili di lembaga tersebut. Sikap PKB, Nasdem, dan PAN yang memilih tidak mengajukan nama dapat dibaca sebagai bentuk kepercayaan kepada Presiden Prabowo sekaligus strategi politik untuk tidak membebani proses dengan usulan yang berpotensi menimbulkan friksi di internal koalisi besar pemerintahan.
Dampak Ketidakpastian Cawapres terhadap Stabilitas Pemerintahan
Kekosongan jabatan wakil presiden dalam jangka waktu tertentu dapat memengaruhi ritme pemerintahan secara langsung. Wakil presiden memiliki peran konstitusional sebagai pembantu presiden, termasuk dalam koordinasi kebijakan lintas kementerian dan representasi negara dalam forum-forum tertentu. Selama posisi tersebut belum terisi, sebagian tugas dan kewenangan akan diambil alih oleh presiden sendiri atau didelegasikan kepada menteri koordinator. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan dalam isu-isu yang memerlukan kehadiran wapres, seperti penanganan bencana, koordinasi sosial, dan hubungan dengan lembaga negara lain.
Bagi publik, proses pengisian jabatan wapres ini menjadi penanda arah kebijakan pemerintahan ke depan. Nama yang dipilih Presiden Prabowo untuk mengisi posisi tersebut akan memengaruhi dinamika koalisi, prioritas program, serta sinyal politik yang diterima pasar dan masyarakat. Keputusan ini juga berkaitan dengan keseimbangan antarwilayah dan antarkelompok dalam komposisi pemerintahan, mengingat wakil presiden kerap dipilih untuk melengkapi representasi geografis atau kelompok kepentingan tertentu.
Masyarakat perlu mencermati apakah proses pengusulan dua nama oleh Presiden berjalan sesuai tenggat yang disepakati MPR. Setiap keterlambatan dalam pengisian jabatan ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai kesiapan pemerintahan menghadapi agenda-agenda legislasi dan eksekusi kebijakan yang membutuhkan pasangan kepemimpinan lengkap.



